Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang BADAN ADMIN...

Pasal 4

BAKMP terdiri dari : 1. Kepala; 2. Sekretariat Utama; 3. Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan; 4. Deputi Bidang Administrasi Kependudukan; 5. Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi; 6. Deputi Bidang Perpindahan Penduduk; 7. Inspektorat Utama.

Pasal 5

Koreksi

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas: a. memimpin BAKMP sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah; b. menyiapkan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk; c. MENETAPKAN kebijakan teknis pelaksanaan di bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh PRESIDEN; d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk.

Pasal 7

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BAKMP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretaris Utama mempunyai tugas : a. membantu Kepala BAKMP dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan BAKMP; b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAKMP; c. mewakili Kepala Badan dalam hal Kepala Badan berhalangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan BAKMP; b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAKMP; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga BAKMP; d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang berkenaan dengan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk; e. pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAKMP; f. pengkoordinasian penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BAKMP; g. pengkoordinasian penyusunan laporan BAKMP.

Pasal 10

Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan adalah unsur pelaksana sebagaian tugas dan fungsi BAKMP di bidang informasi transmigrasi dan kependudukan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan informasi transmigrasi dan kependudukan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Informasi Transmigrasi dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi transmigrasi dan kependudukan; b. pengembangan sistem dan teknologi informasi; c. pengelolaan informasi; d. penganalisisan dan penyajian informasi; e. pendokumentasian dan pelayanan informasi.

Pasal 13

Deputi Bidang Administrasi Kependudukan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKMP di bidang administrasi kependudukan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Deputi Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan; b. penyelenggaraan registrasi kependudukan; c. penyelenggaraan identitas dan pencatatan penduduk; d. pembinaan teknis registrasi; e. pengadministrasian migrasi internasional.

Pasal 16

Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKMP di bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan di bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kawasan transmigrasi; b. perencanaan kawasan; c. penyelenggaraan cipta usaha dan investasi; d. penyelenggaraan sumber daya kawasan; e. penyelenggaraan partisipasi masyarakat.

Pasal 19

Deputi Bidang Perpindahan Penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKMP di bidang perpindahan penduduk, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Deputi Bidang Perpindahan Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan di bidang perpindahan penduduk.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Perpindahan Penduduk menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpindahan penduduk; b. pengidentifikasian persebaran penduduk; c. penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk; d. penyelenggaraan fasilitasi perpindahan; e. penyelenggaraan mediasi lintas-daerah.

Pasal 22

Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BAKMP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BAKMP.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi : a. pemeriksaan adminsitrasi umum dan keuangan serta pelaksanaan proyek; b. pengevaluasian atas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan; c. pengusutan kebenaran laporan, pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan; d. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketujuh

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedelapan

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB III

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30