Peraturan Menteri (PERMEN)
18.198 peraturan
PERMEN Nomor 159-pmk-04-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 159-pmk-04-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
PERMEN Nomor 158-pmk-04-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 158-pmk-04-2017 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
PERMEN Nomor 157-pmk-04-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 157-pmk-04-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara
PERMEN Nomor 156-pmk-06-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 156-pmk-06-2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang
PERMEN Nomor 156 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2017 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
PERMEN Nomor 155-pmk-01-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 155-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik
PERMEN Nomor 154-pmk-01-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 154-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik
PERMEN Nomor 154 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 154 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
PERMEN Nomor 153-pmk-05-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 153-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 /PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
PERMEN Nomor 152-pmk-05-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 152-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan pada Kementerian Perhubungan
PERMEN Nomor 151-pmk-05-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 151-pmk-05-2017 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan
PERMEN Nomor 150-pmk-010-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 150-pmk-010-2017 Tahun 2017 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2017
PERMEN Nomor 15-prt-m-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 15-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan
PERMEN Nomor 15-pmk-010-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 15-pmk-010-2017 Tahun 2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara
PERMEN Nomor 15-permentan-hr-060-5-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 15-permentan-hr-060-5-2017 Tahun 2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
PERMEN Nomor 15-permen-kp-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 15-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut
PERMEN Nomor 15-m-ind-per-4-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 15-m-ind-per-4-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib
PERMEN Nomor 15-m-dag-per-2-2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 15-m-dag-per-2-2017 Tahun 2017 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
PERMEN Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
PERMEN Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus