Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01…

Pasal 8A

(1) Akuntan dan Akuntan Publik dapat menerapkan prosedur PMPJ secara sederhana terhadap Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner yang berisiko rendah, untuk seluruh jasa yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik. (2) Akuntan dan Akuntan Publik dalam menerapkan prosedur PMPJ secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta informasi dan Dokumen paling sedikit: a. untuk Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner perorangan meliputi: 1. nama lengkap; 2. tempat dan tanggal lahir; 3. nomor identitas kependudukan atau paspor; dan 4. alamat; atau b. untuk Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner Korporasi meliputi: 1. nama Korporasi; 2. alamat dan nomor telepon; dan 3. Dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi. (3) Penerapan PMPJ sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. terdapat dugaan terjadi Transaksi Pencucian Uang dan/atau pendanaan terorisme; atau b. kategori risiko meningkat menjadi berisiko menengah atau tinggi.

Pasal 8A

Pasal 8B

Koreksi

(1) Akuntan dan Akuntan Publik wajib menerapkan prosedur PMPJ secara mendalam terhadap Pengguna Jasa berisiko tinggi. (2) Pengguna Jasa berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pengguna Jasa yang merupakan Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala PPATK mengenai kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang; dan b. Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan pihak dari negara berisiko tinggi sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Akuntan dan Akuntan Publik dalam menerapkan prosedur PMPJ secara mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan: a. permintaaan tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber kekayaan, tujuan Transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait Pengguna Jasa; dan b. pengawasan lebih lanjut dan atas hubungan usaha dan pemilihan pola Transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Akuntan dan/atau Akuntan Publik wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan PMPJ, paling sedikit mengenai: a. pemantauan dan pengawasan kepatuhan PMPJ; dan b. prosedur penerimaan dan pelatihan pegawai. (2) Dalam menyusun ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan dan Akuntan Publik dapat meminta masukan dan bantuan kepada PPPK dan/atau PPATK. 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

(1) Akuntan dan/atau Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8B ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), atau Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan oleh Kepala PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a. (2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan tertentu. (3) Akuntan dan/atau Akuntan Publik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi peringatan kedua oleh Kepala PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a. (4) Akuntan dan/atau Akuntan Publik yang tidak memenuhi kewajiban atas sanksi peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi pembekuan Register Negara Akuntan atau pembekuan izin Akuntan Publik selama 3 (tiga) bulan oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 155-pmk-01-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik

BAB Kelima

BAB Kelima

Pasal 8A

BAB Kelima

BAB Kelima

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 11

Pasal 14

Pasal II