PP

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

PP Nomor 83 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Article 10

Correction

(1) DKS mempunyai tugas dan wewenang MENETAPKAN kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengoordinasikan kegiatan BPKS. (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, DKS bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui Dewan Nasional.

Article 11

Correction

(1) Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada DKS berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini dilaksanakan oleh BPKS. (2) Pelaksanaan kewenangan oleh BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan umum yang ditetapkan oleh DKS. (3) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh DKS setiap 1 (satu) tahun sekali pada awal tahun anggaran.

Article 12

(1) BPKS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural. (2) Pengaturan status BPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (3) Struktur organisasi, tugas, dan wewenang BPKS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua DKS setelah berkonsultasi dengan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Article 13

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, DKS membentuk satuan unit pelaksana beserta tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan masukan dari Kepala BPKS.

Article 14

(1) Satuan unit pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: a. unit pelaksana internal BPKS; depkumham.go.id b. unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan perwakilan dari instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Sabang; c. unit usaha lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha. (2) Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Sabang menugaskan pejabat yang berkaitan dengan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Penugasan atau pengangkatan dan pemberhentian pejabat dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian.

Article 15

(1) BPKS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi kawasan Sabang. (2) Dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKS mempunyai wewenang: a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan Sabang; c. bekerja sama dengan pejabat instansi yang berwenang untuk melancarkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya; d. dengan persetujuan DKS mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya, serta penetapan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. tugas dan wewenang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DKS.

Article 16

Dalam rangka pengendalian dan pendataan kegiatan ekspor dan impor barang dari dan ke kawasan Sabang, BPKS dapat MENETAPKAN ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor. depkumham.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

BAB V

Article 18

BAB VI

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VII

Article 22

Article 23