PP

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

PP Nomor 8 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PELAKSANAAN KOORDINASI

Article 2

(1) Koordinasi dimaksudkan sebagai upaya untuk sinkronisasi perumusan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai langkah: a. pelaksanaan pencegahan; b. penyelesaian administrasi perkara; c. pelaksanaan rehabilitasi; dan d. pelaksanaan reintegrasi sosial.

Article 3

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri secara lintas sektoral dengan lembaga terkait. (2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Mahkamah Agung; b. Kejaksaan Republik INDONESIA; c. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; e. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; f. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; g. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; h. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; i. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan j. kementerian/lembaga terkait lainnya. (3) Dalam rangka pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 4

Koordinasi dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. rapat Koordinasi; dan/atau b. permintaan dan penyampaian data dan informasi.

Article 5

(1) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah.

Article 6

(1) Menteri dapat meminta data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b kepada pimpinan lembaga terkait. (2) Pimpinan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data dan informasi yang diminta oleh Menteri.

Article 7

Dalam melaksanakan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah, gubernur dan bupati/walikota berkoordinasi dengan lembaga terkait.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Article 8

Menteri dan Komisi melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

(1) Dalam melakukan Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, Menteri dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait dan pemerintah daerah. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. pengumpulan data dan informasi; b. melakukan kunjungan; dan/atau c. rapat kerja.

Article 10

(1) Komisi melakukan Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. kunjungan rutin; b. kunjungan tanpa pemberitahuan; dan/atau c. melakukan wawancara dengan anak secara tertutup.

Article 11

(1) Dalam melakukan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Komisi berkoordinasi dengan lembaga yang terkait dengan anak. (2) Lembaga yang terkait dengan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses kepada Komisi untuk: a. mengetahui tempat anak dirawat atau dibina; dan b. mendapatkan data dan informasi mengenai pelayanan, penanganan, dan pembinaan anak. (3) Tata cara pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

(1) Menteri melaksanakan Evaluasi hasil Pemantauan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan pelaporan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Article 13

(1) Komisi melaksanakan Evaluasi hasil Pemantauan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pelaporan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Article 14

(1) Menteri melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada pimpinan lembaga terkait. (2) Laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. (3) Laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Article 15

(1) Komisi melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada pimpinan lembaga terkait. (2) Laporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Article 16

(1) Menteri MENETAPKAN pedoman tata cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.