PP

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang KEPELAUTAN

PP Nomor 7 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI KEPELAUTAN KAPAL NIAGA

Article 9

(1) Pendidikan kepelautan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau unit pendidikan kepelautan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat dari Menteri. (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki sarana dan prasarana; b. memiliki tenaga pendidik tetap dan tidak tetap yang bersertifikat kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan memiliki sertifikat kewenangan mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. memiliki Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional. (4) Izin penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dicabut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya setelah mendengar pendapat dari Menteri.

Article 10

(1) Kurikulum pendidikan kepelautan disusun dengan memperhatikan: a. aspek keselamatan pelayaran; b. tingkat kemampuan dan kecakapan pelaut, sesuai standar kompetensi yang ditetapkan; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen di bidang pelayaran; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat dari Menteri. Pasal 11 …

Article 11

(1) Pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui jalur sekolah, yang terdiri dari : a. pendidikan profesional kepelautan; b. pendidikan teknis fungsional kepelautan. (2) Jenjang pendidikan profesional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari: a. pendidikan pelaut tingkat dasar; b. pendidikan pelaut tingkat menengah; c. pendidikan pelaut tingkat tinggi. (3) Pendidikan teknis fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari : a. DIKLAT teknis profesi kepelautan; b. DIKLAT keterampilan pelaut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan profesional kepelautan dan pendidikan teknis fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VI

PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

Article 41

(1) Pada setiap kapal penangkap ikan yang berlayar harus berdinas: a. Seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan dan sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, dan daya penggerak kapal; b. Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a. (2) Jenis … (2) Jenis sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan; b. Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan.

Article 42

(1) Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat I; b. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II; c. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III. (2) Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri dari: a. Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat I; b. Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat II; c. Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat III. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Article 43

(1) Untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) harus lulus ujian yang dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang mandiri (independen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Article 44

(1) Pengawakan kapal penangkap ikan harus disesuaikan dengan : a. daerah pelayaran; b. ukuran kapal; c. daya penggerak kapal (kilowatt/KW). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan. Pasal 45 …

Article 45

(1) Pelaut perwira kapal penangkap ikan dapat beralih profesi sebagai pelaut kapal niaga, melalui penyetaraan Sertifikat Keahlian Pelaut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.