PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014 tentang MAJELIS PERTIMBANGAN TENAGA NUKLIR

PERPRES Nomor 83 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat MPTN, adalah lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen. 2. Menteri … 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 2

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Article 6

Correction

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota MPTN, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik INDONESIA; b. setia pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. tidak … f. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk calon anggota MPTN yang berasal dari para ahli dipersyaratkan pula: a. berpendidikan paling rendah Magister (S-2) di bidang ketenaganukliran; dan b. berpengalaman di bidang ketenaganukliran paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Article 7

Masa jabatan anggota MPTN selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Article 8

(1) Penyaringan calon anggota MPTN diselenggarakan melalui seleksi yang dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Seleksi. (3) Anggota Tim Seleksi sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 5 (lima) unsur pemerintah dan 2 (dua) orang unsur masyarakat. (4) Pelaksanaan seleksi calon anggota MPTN diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Article 9

(1) Tim Seleksi mengusulkan calon anggota MPTN kepada Menteri sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah anggota MPTN. (2) Menteri … (2) Menteri mengusulkan calon anggota MPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN. (3) PRESIDEN memilih dan MENETAPKAN 7 (tujuh) orang dari calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk diangkat menjadi anggota MPTN.

Article 10

(1) Anggota MPTN yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberhentikan dari jabatan organiknya. (2) Dalam hal Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota MPTN diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dan/atau telah memasuki usia pensiun, yang bersangkutan tetap menjabat sebagai anggota MPTN sampai berakhir masa jabatannya.

Article 11

(1) Anggota MPTN diberhentikan dari jabatannya apabila: a. meninggal dunia; b. tidak mampu melaksanakan tugas; c. mengundurkan diri; d. berakhir masa jabatannya; e. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. melakukan perbuatan tercela. (2) Pemberhentian anggota MPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan sidang Majelis Kehormatan MPTN. (3) Majelis … (3) Majelis Kehormatan MPTN dibentuk oleh MPTN. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Majelis Kehormatan diatur dengan Peraturan Ketua MPTN.

Article 12

(1) Ketua, Wakil Ketua atau anggota MPTN yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dengan ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri kepada PRESIDEN. (3) Dalam hal Ketua MPTN diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatannya digantikan oleh Wakil Ketua MPTN. (4) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, Menteri mengusulkan kepada PRESIDEN untuk pengaktifan kembali jabatannya.

Article 13

(1) Dalam hal anggota MPTN berhenti atau diberhentikan secara tetap, anggota MPTN digantikan oleh calon lain yang berasal dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (2) Calon anggota MPTN pengganti diangkat oleh PRESIDEN atas usul Menteri. (3) Calon anggota MPTN pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota MPTN yang digantikan. (4) Masa jabatan anggota MPTN pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai sisa masa jabatan Anggota MPTN yang digantikan. BAB …

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2014 tentang MAJELIS PERTIMBANGAN TENAGA NUKLIR

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VII

Article 21

Article 22

BAB VIII

Article 23

Article 24