PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN

PERPRES Nomor 82 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Article 28

(1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Pasal 29 ...

Article 29

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Juru Bicara PRESIDEN diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (3) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Kepala. (a) Staf Khusus dan Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Article 30

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 31

(1) Masa jabatan Kepala, Juru Bicara PRESIDEN, Deputi, dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa bakti PRESIDEN. (2) Masa jabatan Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan Kepala.

Article 32

Kepala, Deputi, Juru Bicara PRESIDEN, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.

Article 33

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Deputi, Juru Bicara PRESIDEN, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kenaikan . (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala, Deputi, Juru Bicara PRESIDEN, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan.

Article 34

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala, Deputi, Juru Bicara PRESIDEN, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional, dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Deputi, Juru Bicara PRESIDEN, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional yang telah mencapai batas usia pensiun atau mencapai batas usia jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Article 36

Kepala dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem akuntabilitas pemerintah. dan kinerja fungsinya instansi

Article 37

(1) Kepala harus menJrusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala.

Article 38

Kepala melaporkan kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Article 39

Kantor Komunikasi Kepresidenan harus men5rusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap selurtrh jabatan di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pasal40... _13_

Article 40

Setiap unsur di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan maupun dalam hubungan antar kementerian/lembaga terkait.

Article 41

Semua unsur di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sestrai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 42

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bhgi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipattrhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 43

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pernbinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi cli bawahnya.

Article 44

(1) Kantor Komunikasi Kepresidenan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi informasi dan komunikasi strategis pada kementerian/lembaga yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan program prioritas PRESIDEN. (2) Dalam... -t4- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Komunikasi Kepresidenan dapat meminta data dan informasi, perkembangan pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas PRESIDEN. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianalisis dan diolah lebih lanjut sebagai bahan penyampaian komunikasi dan informasi strategis PRESIDEN.

Article 45

Kantor Komunikasi Kepresidenan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pers, media, dan pengelolaan informasi kegiatan PRESIDEN/Wakil PRESIDEN dan/atau Istri/Suarni PRESIDEN/Wakil PRESIDEN, dan/atau kegiatan kabinet.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Article 48

(1) Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf PRESIDEN sebagaimana diatur dalam peraturan PRESIDEN Nomor 83 Tahun 2OL9 tentang Kantor Staf PRESIDEN (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2Ol9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan. (2) Pengalihan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

Article 49

(1) Pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf PRESIDEN, dialihkan menjadi pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen Kantor Komunikasi Kepresidenan. (21 Pengalihan pegawai, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku. (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan melibatkan kementerian / lembaga terkait. Pasal 50. . . _ 16_

Article 50

Pada saat Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Staf PRESIDEN yang melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 83 Tahun 2Ol9 tentang Kantor Staf PRESIDEN (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2OI9 Nomor 2441, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.