PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

PERPRES Nomor 67 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL ELIMINASI TUBERKULOSIS

Article 7

Correction

Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. penyusunan target Eliminasi TBC daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC nasional; b. penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC; c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC; dan/atau d. penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.

Article 8

Correction

(1) Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya; b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta; c. pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; d. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC; e. pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang; dan f. penyediaan sanatorium untuk pasien TBC. (2) Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan. (3) Sanatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan fasilitas untuk program layanan kuratif dan rehabilitatif medis dan sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan secara komprehensif bagi pasien TBC yang memenuhi kriteria. (4) Kriteria pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. tidak memiliki tempat tinggal tetap; b. tinggal dengan kelompok populasi berisiko dan tindakan pencegahan transmisi tidak bisa diselenggarakan; c. tidak memiliki keluarga dan memerlukan pendampingan khusus; d. memerlukan pemantauan khusus karena terjadinya efek samping atau adanya penyakit penyerta; e. memiliki riwayat mangkir atau putus berobat secara berulang; dan/atau f. kondisi kronis yang gagal diobati dengan pengobatan paling terkini yang tersedia. (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sanatorium diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 16

(1) Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a. advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBC; dan b. fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung Penanggulangan TBC. (2) Penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mendukung Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait alat diagnostik, obat, dan vaksin yang berkontribusi pada percepatan Eliminasi TBC; b. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait pemberian layanan dan upaya Penanggulangan TBC yang lebih efektif dan tepat guna; dan c. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait upaya perubahan perilaku masyarakat yang dapat mendukung Eliminasi TBC.

Article 17

(1) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui: a. pembentukan wadah kemitraan; dan b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan. (2) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB 3

Pengendalian Faktor Risiko

Article 11

Correction

(1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui: a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan; b. intervensi perubahan perilaku masyarakat; c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik. (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh sektor dan Pemangku Kepentingan terkait.

Article 12

Correction

(1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui: a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas; b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya. (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan; b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan c. skrining pada kondisi situasi khusus. (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari dinas kesehatan kabupaten/kota. (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC. (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasien TBC mendapatkan: a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan; b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan nonpemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

Article 13

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan: a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan; b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien; c. sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya; d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan format atau sistem yang standar.

BAB 4

Penemuan dan Pengobatan

Article 12

Correction

(1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui: a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas; b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya. (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan; b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan c. skrining pada kondisi situasi khusus. (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari dinas kesehatan kabupaten/kota. (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC. (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasien TBC mendapatkan: a. pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan; b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan nonpemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

Article 13

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan: a. optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan; b. upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien; c. sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya; d. peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan e. pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggunakan format atau sistem yang standar.

Article 14

Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui imunisasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Article 24

Correction

(1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan TBC, Pemerintah Pusat bertanggung jawab: a. MENETAPKAN kebijakan terkait Penanggulangan TBC; b. melaksanakan kegiatan Penanggulangan TBC secara terintegrasi; c. menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam Penanggulangan TBC; d. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan e. melakukan upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan kepada pasien TBC dan masyarakat terdampak TBC. (2) Dalam pelaksanaan Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah bertanggung jawab: a. mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah; b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di wilayahnya; c. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC dari beberapa sumber; d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC; e. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat; f. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan terlaporkan dalam sistem informasi TBC; g. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan; h. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan i. menyusun dan MENETAPKAN kebijakan dari gubernur dan bupati/wali kota untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai. (3) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan cara: a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat; c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga; d. menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan e. mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

BAB V

KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Article 25

Correction

(1) Dalam rangka koordinasi percepatan Penanggulangan TBC, dibentuk tim percepatan Penanggulangan TBC. (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi. (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

Article 26

Correction

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memiliki tugas: a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC; b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada PRESIDEN 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memiliki tugas: a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC; b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC; c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Article 27

Susunan keanggotaan tim percepatan Penanggulangan TBC terdiri atas: a. Pengarah Ketua Anggota : : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. b. Pelaksana Ketua Anggota : : Menteri Kesehatan. 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Agama; 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 6. Menteri Sosial; 7. Menteri Ketenagakerjaan; 8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Menteri Komunikasi dan Informatika; 10. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 12. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 13. Sekretaris Kabinet; 14. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Article 28

(1) Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah. (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur. (4) Tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

BAB 2

Article 10

Article 11

BAB 3

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 4

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 5

Article 14

Article 15

BAB 6

Article 15

BAB Keempat

Article 16

BAB Kelima

Article 17

BAB Keenam

Article 18

BAB 1

Article 18

Article 19

BAB 2

Article 19

Article 20

BAB 3

Article 20

Article 21

BAB 4

Article 21

Article 22

BAB 5

Article 22

Article 23

BAB 6

Article 23

BAB IV

Article 24

BAB V

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB VI

Article 29

BAB VII

Article 30

Article 31

BAB VIII

Article 32

Article 33