Peraturan Menteri Nomor m-hh-01-ah-02-12 Tahun 2010 tentang PERSYARATAN MENJALANKAN JABATAN NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Perserikatan Perdata Notaris, yang selanjutnya disebut Perserikatan adalal perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing- masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris. 2. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2004 tantang Jabatan Notaris. 3. Teman Serikat Notaris yang selanjutnya disebut Teman Serikat adalah Notaris yang menjalankan jabatan Notaris dalam Perserikatan. 4. Tempat kedudukan Notaris adalah daerah kabupaten atau kota tempat Notaris berkantor. 5. Wilayah Jabatan Notaris adalah seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukan Notaris. 6. Organisasi Notaris adalah Organisasi Profesi Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. 7. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. 8. Hari adalah hari kalender. 9. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA.

Tujuan Perserikatan meliputi: a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotarisan; b. meningkatkan pengetahuan dan keahlian Teman Serikat; dan c. efisiendi biaya pengurusan kantor.

(1) Persyaratan Notaris menjadi Teman Serikat dalam Perserikatan: a. telah diangkat dan mengucapkan sumpah/janji untuk menjalankan jabatannya; b. mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang sama; c. tidak dalam proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai Notaris; d. tidak dalam keadaan cuti karena diangkat sebagai pejabat negara; e. mempunyai kondite baik; dan f. tidak dalam hubungan perkawinan atau semenda dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis ke samping sampai derajat kedua, dengan teman serikat lainnya. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan: a. foto copy surat keputusan pengangkatan atau foto copy surat keputusan pindah yang disahkan oleh Notaris lain; b. foto copy Berita Acara Sumpah jabatan yang disahkan oleh Notaris lain; c. surat keterangan kondite baik dari Majelis Pengawas Notaris; d. surat keterangan dari seluruh Teman Serikat yang menyatakan tidak ada hubungan perkawinan atau semenda, dan/atau tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau garis kesamping sampai derajat kedua dengan teman Serikat lainnya.

Hak Teman Serikat adalah: a. didahulukan untuk diusulkan sebagai pemegang protokol Teman Serikat yang berhenti atau pindah tempat kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. melanjutkan Perserikatan dalam hal Teman Serikat sekurang-kurangnya menjadi 2 (dua) orang dan masih dalam ikatan perjanjian karena salah seorang Teman Serikat berhenti atau pindah tempat kedudukan. c. melihat catatan pembukuan dan laporan keuangan atas pengurusan Perserikatan. d. menggunakan barang milik Perserikatan sesuai dengan peruntukannya.

(1) Pengurusan Perserikatan dilaksanakan oleh Teman Serikat berdasarkan kesepakatan Teman Serikat yang ditentukan dalam perjanjian; (2) Dalam hal tidak diperjanjikan mengenai cara pengurusan sebagaimana dimaksid pada ayat (1), pengurusan perserikatan dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan berikut: a. teman Serikat dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa untuk melakukan tindakan pengurusan; b. dengan tidak mengurangi ketentuan pada huruf a, seorang Teman Serikat berhak menolak tindakan pengurusan yang akan dilakukan oleh Teman Serikat lain; c. masing-masing Teman Serikat boleh menggunakan barang milik Perserikatan sesuai dengan peruntukannya; dan d. masing-masing Teman Serikat wajib menanggung biaya Perserikatan secara berimbang dengan pemasukannya.

(1) Perubahan Akta pendirian Perserikatan terjadi karena: a. perubahan jangka waktu berdirinya Perserikatan; b. perubahan nama Perserikatan; c. perubahan Teman Serikat; dan d. perubahan isi perjanjian. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri sesuai ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7. (3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan Teman Serikat, Teman Serikat baru harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

(1) Peserikatan bubar karena: a. hal-hal yang diatur dalam perjannjian; b. persetujuan bersama Teman Serikat; c. teman Serikat keluar atas permintaan sendiri, berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris, meninggal dunia, berada di bawah pengampunan, atau dinyatakan pailit; d. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Jika terjadi salah satu dari keadaan bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Perserikatan dapat dilanjutkan oleh Teman Serikat yang masih ada dalam ikatan perjanjian, jika hal tersebut telah diperjanjikan dalam Perjanjian. (3) Jika tidak diperjanjikan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Teman Serikat dapat mengadakan akta perjanjian baru. (4) Dalam hal Teman Serikat keluar sebagai Teman Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tehadap yang bersangkutan dilakukan perhitungan dan penyeleksian mengenai hak dan keawajiban paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak yang bersangkutan keluar sebagai Teman Serikat.

Peraturan Menteri ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR