PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SECARA ELEKTRONIK

PERMEN Nomor 3 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik INDONESIA Secara Elektronik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1938), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 50

Correction

(1) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama lengkap; b. nomor induk kependudukan atau nomor identitas tunggal; c. alamat tempat tinggal; d. tempat dan tanggal lahir; e. pekerjaan; f. jenis kelamin; g. status perkawinan; dan h. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik INDONESIA. (2) Selain mengisi format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon juga mengunggah dokumen persyaratan: a. fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran Pemohon yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA; b. fotokopi paspor Republik INDONESIA, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi warga negara INDONESIA yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA; c. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat pemberitahuan yang menyatakan identitas kependudukan yang sudah diverifikasi oleh Perwakilan Republik INDONESIA; d. fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami Pemohon yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi Pemohon yang telah kawin atau cerai; e. fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik INDONESIA bagi yang mempunyai anak; f. pernyataan tertulis bahwa Pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai warga negara INDONESIA dengan tulus dan ikhlas; g. surat pernyataan melepaskan Kewarganegaraan asing dari Pemohon yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing; h. daftar riwayat hidup Pemohon; i. pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar; dan j. asli bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. (3) Selain mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik persyaratan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format permohonan. 26. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SECARA ELEKTRONIK

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 5

Article 7

Article 14

Article 17

Article 23

Article 26

Article 30

Article 32

Article 33

Article 36

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 48

Article 49

Article 50

Article 52

Article 53

Article 54A

Article 54B

Article 54C

Article 54D

Article 54E

Article 54F

Article 54G

Article 55

Article II