PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2025 tentang PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

PERMEN Nomor 34 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

KOMPETENSI DAN PELATIHAN BANTUAN HUKUM BAGI PARALEGAL

Article 6

Pemberi Bantuan Hukum wajib menyelenggarakan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang direkrut.

Article 7

(1) Pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk pemenuhan kompetensi Paralegal. (2) Kompetensi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemampuan memahami dan melakukan pemberian Bantuan Hukum; b. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat; c. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak yang dilindungi oleh hukum; dan d. keterampilan mengadvokasi untuk pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Article 8

Penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala BPHN.

Article 9

(1) Penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada pedoman pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala BPHN. (2) Pedoman pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kurikulum pelatihan; dan b. manajemen penyelenggaraan pelatihan. (3) Dalam hal diperlukan, Pemberi Bantuan Hukum dapat menyampaikan usulan kurikulum tambahan kepada BPHN sesuai dengan kebutuhan khusus masyarakat. (4) Usulan penambahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditolak apabila materi muatannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Penerimaan atau penolakan usulan kurikulum disampaikan bersamaan dengan penyampaian persetujuan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Article 10

(1) Pelatihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum diikuti oleh Paralegal yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Dalam hal dibutuhkan, pelatihan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh peserta nonparalegal. (3) Syarat nonparalegal untuk mengikuti pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi : a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; c. memiliki kemampuan membaca dan menulis; dan d. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Peserta nonparalegal yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan pemberian bantuan hukum apabila telah tergabung dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Article 11

Penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat bekerja sama dengan: a. perguruan tinggi; b. pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau c. lembaga nonpemerintah.

Article 12

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan Bantuan Hukum bagi Paralegal kepada BPHN. (2) Selain penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pemberian identitas nonakademik pada sertifikat kompetensi paralegal dengan melampirkan: a. hasil evaluasi keikutsertaan peserta selama pelatihan; dan b. laporan aktualisasi yang memuat rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum. (3) Permohonan pemberian identitas nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelatihan selesai dilaksanakan.

Article 13

(1) BPHN memberikan persetujuan pemberian identitas nonakademik pada sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan menandatangani sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di belakang nama Paralegal.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PARALEGAL

Article 14

(1) Pemberi Bantuan Hukum dapat memberdayakan Paralegal untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum. (2) Pemberdayaan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Paralegal yang telah lulus dan mendapat sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (3) Dalam pemberdayaan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menerbitkan surat tugas.

Article 15

Paralegal dalam memberikan bantuan hukum tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Article 16

Pemberian bantuan hukum nonlitigasi yang dapat dilakukan oleh Paralegal meliputi: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. drafting dokumen hukum.

Article 17

Selain memberikan Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal untuk memberikan pelayanan hukum berupa: a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi; b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau c. bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan dan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok sadar hukum dan Pos Bantuan Hukum.

Article 18

(1) Paralegal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 wajib menunjukkan kartu identitas Paralegal dan surat tugas. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku selama Paralegal melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum. (3) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPHN.