PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan Mock Up Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

PERMEN Nomor 1 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN KELAYAKAN, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Article 7

Correction

(1) Korwil melakukan inventarisasi calon Koperasi Percontohan (Mock Up). (2) Hasil inventarisasi calon Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota. (3) Bupati/wali kota melakukan seleksi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (4) Bupati/wali kota mengajukan daftar nominasi Koperasi Percontohan (Mock Up) berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan tembusan Gubernur selaku ketua Satuan Tugas Provinsi. (5) Menteri MENETAPKAN daftar nominasi Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 8

(1) Koperasi Percontohan (Mock Up) yang telah ditetapkan dalam daftar nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) harus memenuhi kelengkapan dokumen meliputi: a. formulir permohonan; b. akta pendirian untuk Koperasi Percontohan (Mock Up) yang dibentuk melalui pendirian Koperasi baru; SM.3 SAM.2 DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 SM WAMENKOP Catt: kolom parafnya dihapus saja c. akta perubahan anggaran dasar untuk Koperasi Percontohan (Mock Up) yang dibentuk melalui pengembangan Koperasi yang sudah ada; d. akta pengesahan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; e. rekening bank atas nama Koperasi; f. kartu tanda penduduk pengurus dan pengawas; g. nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi; h. nomor induk berusaha; dan i. rencana bisnis yang memuat anggaran biaya atas investasi dan/atau modal kerja yang diajukan beserta rencana pengembalian yang ditandatangani oleh pengurus. (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

Dalam hal Koperasi Percontohan (Mock Up) dibentuk melalui pengembangan Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga harus memenuhi kelengkapan dokumen meliputi: a. anggaran dasar dan perubahan sebelumnya (jika ada) beserta pengesahannya; dan b. laporan keuangan 1 (satu) tahun buku terakhir atas nama Koperasi sebelumnya yang memuat paling sedikit terdiri atas neraca dan perhitungan hasil usaha atau rugi laba.

Article 10

Dokumen Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 disampaikan dalam bentuk pindai dokumen, data elektronik, atau fotokopi.

Article 11

(1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melakukan penilaian kelayakan atas daftar nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 secara daring. (2) Penilaian kelayakan atas daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap: a. rencana bisnis yang memuat anggaran biaya atas investasi dan/atau modal kerja yang diajukan beserta rencana pengembalian; b. legalitas dan kelembagaan paling sedikit meliputi anggaran dasar, kepengurusan, dan nomor induk berusaha; dan SM.3 SAM.2 DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 SM WAMENKOP Catt: kolom parafnya dihapus saja c. penilaian risiko yang paling sedikit memuat analisis kemampuan berdasarkan potensi pendapatan, potensi pengeluaran, dan potensi aset.

Article 12

Pengambilan keputusan terhadap nominasi Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagai calon penerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dilakukan secara kolektif kolegial oleh Direktur Bisnis, Direktur Pembiayaan Syariah, dan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi.

Article 13

(1) Hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan oleh Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan dengan tembusan kepada Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan Korwil. (2) Menteri memberikan persetujuan dan MENETAPKAN Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagai penerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi.

BAB Kesatu

Tata Cara Pengusulan

Article 7

Correction

(1) Korwil melakukan inventarisasi calon Koperasi Percontohan (Mock Up). (2) Hasil inventarisasi calon Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota. (3) Bupati/wali kota melakukan seleksi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (4) Bupati/wali kota mengajukan daftar nominasi Koperasi Percontohan (Mock Up) berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan tembusan Gubernur selaku ketua Satuan Tugas Provinsi. (5) Menteri MENETAPKAN daftar nominasi Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 8

(1) Koperasi Percontohan (Mock Up) yang telah ditetapkan dalam daftar nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) harus memenuhi kelengkapan dokumen meliputi: a. formulir permohonan; b. akta pendirian untuk Koperasi Percontohan (Mock Up) yang dibentuk melalui pendirian Koperasi baru; SM.3 SAM.2 DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 SM WAMENKOP Catt: kolom parafnya dihapus saja c. akta perubahan anggaran dasar untuk Koperasi Percontohan (Mock Up) yang dibentuk melalui pengembangan Koperasi yang sudah ada; d. akta pengesahan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; e. rekening bank atas nama Koperasi; f. kartu tanda penduduk pengurus dan pengawas; g. nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi; h. nomor induk berusaha; dan i. rencana bisnis yang memuat anggaran biaya atas investasi dan/atau modal kerja yang diajukan beserta rencana pengembalian yang ditandatangani oleh pengurus. (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

Dalam hal Koperasi Percontohan (Mock Up) dibentuk melalui pengembangan Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga harus memenuhi kelengkapan dokumen meliputi: a. anggaran dasar dan perubahan sebelumnya (jika ada) beserta pengesahannya; dan b. laporan keuangan 1 (satu) tahun buku terakhir atas nama Koperasi sebelumnya yang memuat paling sedikit terdiri atas neraca dan perhitungan hasil usaha atau rugi laba.

Article 10

Dokumen Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 disampaikan dalam bentuk pindai dokumen, data elektronik, atau fotokopi.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

Article 14

Correction

(1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (2) Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan tanpa melalui lembaga perantara. (3) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pola konvensional; atau b. pola syariah.

Article 15

Correction

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi: a. Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir digunakan untuk membiayai investasi aset bangunan/gerai dan/atau kendaraan logistik dan/atau modal kerja; b. jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir paling lama 10 (sepuluh) tahun termasuk masa tenggang; SM.3 SAM.2 DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 SM WAMENKOP Catt: kolom parafnya dihapus saja c. dapat diberikan masa tenggang pengembalian atas pokok dan bunga Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir paling lama 12 (dua belas) bulan sejak pencairan; d. penetapan jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan masa tenggang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi berdasarkan hasil penilaian terhadap rencana bisnis dan proyeksi arus kas Koperasi; e. total Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tiap Koperasi Percontohan (Mock Up); f. dikenakan tarif layanan: 1. pola konvensional dengan tarif sebesar 3% (tiga persen) per tahun dan menurun; atau 2. pola syariah dengan tarif bagi hasil 20% (dua puluh persen) atau setara 3% (tiga persen) per tahun menurun untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan 80% (delapan puluh persen) untuk Koperasi atau margin 3% (tiga persen) per tahun menurun dari harga beli, g. memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan; h. dalam hal tidak terdapat jaminan aset atau belum memiliki aset cukup, mekanisme jaminan atas Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir menggunakan: 1. aset yang berasal dari Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dengan nilai aset berdasarkan hasil penilaian dari kantor jasa penilaian publik, dinas yang membidangi pendapatan daerah, atau penilai pemerintah; dan 2. dalam hal nilai jaminan aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 kurang dari nilai plafon, dapat ditambah dengan jaminan lain berupa: a) fidusia; b) deposito; c) lembaga penjaminan; atau d) mengagunkan aset milik pengurus, pengawas, dan/atau anggota Koperasi, dan i. pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersedia melakukan pengikatan jaminan perorangan (personal guarantee) secara notariil.

Article 16

Dalam melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 17

Alur proses penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Percontohan (Mock Up) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SM.3 SAM.2 DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 SM WAMENKOP Catt: kolom parafnya dihapus saja

BAB VII

MITIGASI RISIKO PENYALURAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Article 18

Correction

(1) Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melakukan upaya mitigasi risiko sebelum dan setelah melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir. (2) Sebelum melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melakukan upaya mitigasi risiko paling sedikit berupa: a. memastikan pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak memiliki kolektibilitas macet pada lembaga keuangan; dan b. memastikan Koperasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 serta lolos penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (3) Setelah melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melakukan upaya mitigasi risiko paling sedikit berupa: a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; b. memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana bisnis dan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. menyusun skema restrukturisasi pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (4) Selain upaya mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian melaksanakan koordinasi kebijakan terkait pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada kementerian/lembaga terkait. (5) Dalam melaksanakan upaya mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Article 19

Dalam melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up), Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melibatkan aparat penegak hukum dalam memberikan supervisi untuk penguatan akuntabilitas penyaluran dan kapasitas penerimaan manfaat Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir. SM.3 SAM.2 DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 SM WAMENKOP Catt: kolom parafnya dihapus saja

Article 20

Piutang yang bersumber dari Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) merupakan piutang negara dan setiap kerugian negara diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelesaian kerugian negara.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan Mock Up Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VIII

Article 21

BAB IX

Article 22

Article 23

BAB X

Article 24

BAB XI

Article 25