Peraturan Menteri Nomor 25-pmk-01-2014 Tahun 2014 tentang AKUNTAN BEREGISTER NEGARA

(1) Pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mencakup perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional. (2) Pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Asosiasi Profesi Akuntan; atau b. perguruan tinggi bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Akuntan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi, seseorang harus berpendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi INDONESIA atau luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. (4) Menteri melakukan pemantauan atas penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh PPAJP. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan. (2) Untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional, seseorang harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: a. memiliki pendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) di bidang akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi INDONESIA atau luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan; b. memiliki pendidikan magister (S-2) atau doktor (S-3) yang menekankan penerapan praktik-praktik akuntansi dari perguruan tinggi INDONESIA atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan; c. mengikuti pendidikan profesi akuntansi; atau d. memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) berdasarkan kerangka kualifikasi nasional INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengalaman di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi: a. pengalaman praktik di bidang akuntansi, termasuk bekerja yang tugas utamanya di bidang akuntansi; atau b. pengalaman sebagai pengajar di bidang akuntansi. (2) Pengalaman di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. (3) Disetarakan telah memiliki pengalaman di bidang akuntansi selama 1 (satu) tahun bagi seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, magister (S-2), atau doktor (S-3) yang menekankan penerapan praktik-praktik akuntansi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melengkapi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen pendukung. (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kopi sertifikat akuntan profesional; b. surat keterangan atau bukti pengalaman praktik di bidang akuntansi; c. kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya; d. kopi kartu tanda penduduk atau bukti domisili lainnya; dan e. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih.

(1) Warga negara asing dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dapat terdaftar dalam Register Negara Akuntan apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara pemerintah INDONESIA dengan pemerintah negara asal orang tersebut. (2) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat akuntan profesional yang diterbitkan oleh: 1. Asosiasi Profesi Akuntan; atau 2. asosiasi profesi yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan antara asosiasi profesi tersebut dengan Asosiasi Profesi Akuntan; b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. tidak berada dalam pengampuan; www.djpp.kemenkumham.go.id d. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang INDONESIA yang ditunjukkan dengan lulus uji materi dimaksud yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; e. mempunyai kemampuan berbahasa INDONESIA yang ditunjukkan dengan lulus uji materi sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam Bahasa INDONESIA; f. berpengalaman praktik di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di INDONESIA; dan h. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara pemerintah INDONESIA dan pemerintah negara asal orang asing tersebut.

(1) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, warga negara asing harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melengkapi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen pendukung. (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kopi sertifikat akuntan profesional; b. kopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap; c. surat pernyataan tidak berada dalam pengampuan; d. bukti lulus uji materi bidang perpajakan dan hukum dagang INDONESIA yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; e. surat keterangan atau bukti pengalaman praktik di bidang akuntansi; f. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara pemerintah INDONESIA dan pemerintah negara asal orang asing tersebut; g. kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya; dan h. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha: a. perseorangan; b. persekutuan perdata; c. firma; d. koperasi; atau e. perseroan terbatas. (2) Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Akuntan yang berkewarganegaraan INDONESIA. (4) Kantor Jasa Akuntansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu dipimpin oleh Akuntan yang bukan berkewarganegaraan INDONESIA, dikenai sanksi administratif. (5) Dalam hal pimpinan Kantor Jasa Akuntansi meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dikenakan sanksi berupa pencabutan dari Register Negara Akuntan, maka Kantor Jasa Akuntansi tersebut diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Kantor Jasa Akuntansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu tidak mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi atau mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi namun melebihi jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif.

(1) Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan. (2) Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu didirikan dan dikelola oleh lebih dari 1 (satu) orang Akuntan, dikenai sanksi administratif. (3) Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang Rekan dan paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan. (4) Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing paling banyak 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan. (5) Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), yaitu: a. didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Rekan; b. Akuntan yang menjadi Rekan dalam Kantor Jasa Akuntansi tersebut kurang dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan; atau c. Rekan yang berkewarganegaraan asing lebih dari 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan, dikenai sanksi administratif. (6) Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d didirikan dan dikelola dengan syarat pemimpin utamanya adalah Akuntan. (7) Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu pemimpin utamanya bukan Akuntan, dikenai sanksi administratif. (8) Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e didirikan dan dikelola dengan persyaratan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pemimpin utamanya adalah Akuntan; dan b. saham perseroan paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) dimiliki oleh warga negara INDONESIA atau korporasi INDONESIA. (9) Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi administratif.

Kantor Jasa Akuntansi dapat menggunakan nama Akuntan yang merupakan pimpinan dan/atau Rekan pada Kantor Jasa Akuntansi yang bersangkutan atau menggunakan nama lain yang: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. belum digunakan oleh Kantor Jasa Akuntansi lain; atau c. telah menjadi milik umum.

(1) Menteri memberikan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi. (2) Pemberian izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri. (3) Untuk mendapatkan izin usaha, Kantor Jasa Akuntansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mempunyai tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; c. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu; d. membuat surat pernyataan pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit: 1. nama dan alamat Akuntan; 2. nama dan domisili Kantor Jasa Akuntansi; dan 3. maksud dan tujuan pendirian Kantor Jasa Akuntansi; e. memiliki akta pendirian yang disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, koperasi, dan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; f. melengkapi formulir permohonan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang www.djpp.kemenkumham.go.id merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan g. membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan adalah benar sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri dari: a. kopi piagam Register Negara Akuntan; b. kopi bukti anggota Asosiasi Profesi Akuntan; c. daftar Akuntan bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan; d. kopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Akuntan untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan atau atas nama Kantor Jasa Akuntansi untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan; e. surat pernyataan pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan; f. akta pendirian yang disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan; g. rancangan sistem pengendalian mutu Kantor Jasa Akuntansi; h. kopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti domisili Akuntan; i. tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor; j. foto tampak depan dan ruangan kantor Kantor Jasa Akuntansi; k. surat persetujuan dari seluruh Rekan Kantor Jasa Akuntansi mengenai penunjukan salah satu Rekan menjadi pemimpin dalam hal Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma; dan l. susunan pengurus dalam hal Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha koperasi atau perseroan terbatas.

(1) Akuntan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) wajib: a. menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan laporan realisasi PPL kepada Asosiasi Profesi Akuntan; b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan; c. mematuhi kode etik; d. mematuhi standar profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; dan e. menyampaikan laporan kepada Kepala PPAJP apabila terdapat perubahan data antara lain perubahan alamat tempat tinggal dan/atau tempat bekerja, paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan data dengan melengkapi formulir perubahan data akuntan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Akuntan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib: a. memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. memasang nama dan nomor izin di depan Kantor Jasa Akuntansi; c. menyampaikan laporan kepada Kepala PPAJP apabila terdapat perubahan data Kantor Jasa Akuntansi antara lain perubahan alamat kantor dan/atau susunan pengurus atau Rekan, paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan data dengan melengkapi formulir perubahan data Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya dengan melengkapi formulir laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Kantor Jasa Akuntansi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(1) Pendidikan profesional berkelanjutan dapat ditempuh melalui kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, PPAJP, dan/atau pihak lain yang diakui oleh Asosiasi Profesi Akuntan dan/atau PPAJP. (2) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelatihan, kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi, atau simposium; b. program pascasarjana pada bidang studi yang relevan dengan kompetensi Akuntan; c. program PPL dalam jaringan (online) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; d. penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan kompetensi Akuntan dan dipublikasikan; dan e. riset profesional atau studi terhadap bidang-bidang yang relevan dengan kompetensi Akuntan. (3) Akuntan wajib mengikuti PPL paling sedikit berjumlah 30 (tiga puluh) Satuan Kredit PPL, yang selanjutnya disebut SKP, setiap tahun. (4) Pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup materi yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan regulasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Register Negara Akuntan, Asosiasi Profesi Akuntan bertanggung jawab untuk: a. menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional; b. menyelenggarakan PPL; c. menyusun dan MENETAPKAN kode etik dan standar profesi; d. menerapkan penegakan disiplin untuk anggota; e. menerbitkan sertifikat akuntan profesional yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus ujian akuntan profesional dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; dan f. melakukan perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan asosiasi profesi akuntansi lain.

(1) Asosiasi Profesi Akuntan menyampaikan rencana penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada PPAJP paling lambat pada tanggal 30 November setiap tahunnya. (2) Asosiasi Profesi Akuntan menyampaikan laporan tahunan realisasi penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan jumlah SKP yang diikuti oleh Akuntan kepada PPAJP paling lambat akhir bulan Mei tahun berikutnya.

(1) Asosiasi Profesi Akuntan mengakui kesetaraan anggota asosiasi profesi akuntansi lain. (2) Pengakuan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati dalam suatu perjanjian saling pengakuan kesetaraan. (3) Perjanjian saling pengakuan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada asas-asas persamaan kualitas.

(1) Akuntan dan/atau Kantor Jasa Akuntansi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) secara berurutan dimulai dari rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu sampai dengan pencabutan dari Register Negara Akuntan atau pencabutan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan. (3) Akuntan dan/atau Kantor Jasa Akuntansi yang telah dikenakan sanksi administratif yang sama sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berikutnya apabila melakukan pelanggaran berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d kepada Akuntan apabila Asosiasi Profesi Akuntan mencabut sertifikat akuntan profesional. (5) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d kepada Akuntan dan/atau Kantor Jasa Akuntan Akuntan apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (3).