PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia

PERMEN Nomor 8 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Article 9

Correction

(1) Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja. (2) Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan: a. peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan kepegawaian; b. tata tertib di lingkungan Kementerian; dan/atau c. standar prosedur kerja di lingkungan Kementerian.

Article 10

Correction

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar, dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setelah pembebasan tugas. (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut: a. program Diploma I (D-1) paling lama 1 (satu) tahun; b. program Diploma II (D-2) paling lama 2 (dua) tahun; c. program Diploma III (D-3) paling lama 3 (tiga) tahun; d. program Diploma IV (D-4)/Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun; e. program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun); dan f. program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun. (3) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi waktu kelulusan yang ditentukan, Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen), sepanjang Pegawai masih dalam status Tugas Belajar atau perpanjangan Tugas Belajar. (4) Pegawai yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu, dapat diberikan perpanjangan kembali dengan perubahan status izin belajar dan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Article 11

Pegawai yang melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi: a. terlambat masuk kerja; b. pulang sebelum waktunya; c. tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan/atau d. tidak melakukan perekaman absensi.

Article 12

Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a pada periode berjalan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat; b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat; c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) untuk setiap kali terlambat; dan d. dalam rentang waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali terlambat.

Article 13

Bagi Pegawai yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b pada periode berjalan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya; b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya; c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya; dan d. dalam rentang waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya.

Article 14

Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) per hari dari besaran Tunjangan Kinerja.

Article 15

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dengan alasan menjalankan ibadah keagamaan untuk menunaikan ibadah haji, umrah dan ziarah, dan kegiatan keagamaan bagi penganut agama lainnya yang diakui oleh negara untuk yang pertama kali, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari untuk hari sebelum dan/atau sesudah kurun waktu pelaksanaan ibadah keagamaan yang bersangkutan; b. dengan alasan kelahiran anak keempat dan seterusnya bagi Pegawai perempuan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) bulan; c. jika pegawai tersebut mengambil cuti melahirkan lebih dari 3 (tiga) bulan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari; dan d. dengan alasan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari dimulai dari hari ke-13 (tiga belas) atau setelah sejumlah cuti tahunan tahun berjalan yang belum dipergunakan.

Article 16

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Article 17

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari terhitung sejak tanggal cuti alasan penting.

Article 18

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan sampai anak ketiga tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Article 19

(1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dengan rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas atau rumah sakit, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari, dan 2% (dua persen) per hari untuk hari berikutnya; b. dengan rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari dimulai dari hari ke-4 (empat) dan seterusnya; c. cuti sakit dengan rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan 2% (dua persen) setiap harinya untuk hari kerja berikutnya; d. dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami gugur kandungan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari dimulai dari hari ke-26 (dua puluh enam) dan seterusnya; atau e. dengan rawat inap atau rawat jalan karena mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kedinasan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen) untuk paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Article 20

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22

BAB VI

Article 23

BAB VII

Article 24

BAB VII

Article 25