PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau

PERMEN Nomor 27 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perdagangan Antarpulau adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antarprovinsi, atau antardaerah dalam satu pulau yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara menyeberangkan barang dimaksud dengan menggunakan sarana angkutan laut atau sungai. 2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. 3. Pemilik Muatan (Cargo Owner) Antarpulau adalah Pelaku Usaha yang memiliki muatan yang akan diperdagangkan antarpulau. 4. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang selanjutnya disingkat PJPT adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan laut. 5. Barang Tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya dalam daerah pabean dilakukan pengawasan. 6. Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang yang selanjutnya disebut PAB adalah dokumen yang berisi data dan/atau informasi terkait Perdagangan Antarpulau. 7. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. 8. Daerah Pabean adalah wilayah Kesatuan Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 9. Perintah Pengapalan (Shipping Instruction) adalah surat yang dibuat oleh Pemilik Muatan (Cargo Owner) atau PJPT yang ditujukan kepada pihak pengangkut (carrier) atau kapal (pelayaran) untuk menerima dan memuat muatan yang tertera dalam surat tersebut. 10. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal http://inatrade.kemendag.go.id. 11. Sistem INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 12. Lembaga National Single Window yang selanjutnya disingkat LNSW adalah unit organisasi Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan INDONESIA National Single Window dan penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, dan dokumen logistik nasional secara elektronik. 13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Article 26

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2024 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU FORMAT SURAT KUASA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO (KOP PERUSAHAAN)* SURAT KUASA PELAPORAN PEMBERITAHUAN ANTARPULAU BARANG (PAB) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIK : Nama Perusahaan : Jabatan : No. Telepon/ HP : Alamat Tinggal : Bertindak untuk dan atas nama .......)**, yang beralamat di ....... Dengan ini memberi kuasa kepada: Nama : NIK : Nama Perusahaan : Jabatan : No. Telepon/ HP : Alamat Tinggal : Untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menyampaikan Pemberitahuan Antarpulau Barang (PAB) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun ... tentang Perdagangan Antarpulau. Surat kuasa berlaku efektif sejak ditandatanganinya sampai dengan adanya pencabutan kembali secara tertulis dari Pemberi Kuasa. Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Penerima Kuasa (………………………………….) ................, .......................*** Pemberi Kuasa Meterai Rp10.000 (..............................................) * jika ada ** nama perusahaan *** kedudukan, tanggal bulan dan tahun LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU FORMAT PELAPORAN PEMBERITAHUAN PERDAGANGAN ANTARPULAU BARANG DAN PEMBERITAHUAN PERDAGANGAN ANTARPULAU BARANG KONSOLIDASI SECARA MANUAL A. FORMAT PELAPORAN PEMBERITAHUAN PERDAGANGAN ANTARPULAU BARANG SECARA MANUAL (KOP PERUSAHAAN) Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang Nomor: (Nomor)/(Bulan)/(Tahun) I. DATA PEMILIK MUATAN 1. NPWP/NIK : ............................................... 2. Nama Perusahaan : ............................................... 3. Alamat Perusahaan : ............................................... 4. Telp/Hp : ............................................... 5. Email : ............................................... II. DATA PENERIMA MUATAN 1. NPWP/NIK : ............................................... 2. Nama Perusahaan : ............................................... 3. Alamat Perusahaan : ............................................... 4. Telp/Hp : ............................................... 5. Email : ............................................... III. DATA PENGANGKUTAN BARANG 1. Nama Kapal : ............................................... 2. Asal Barang : ............................................... 3. Alamat Asal : ............................................... 4. Estimasi Waktu Keberangkatan : ............................................... 5. Pelabuhan Muat : ............................................... 6. Tujuan Barang : ............................................... 7. Alamat Tujuan : ............................................... 8. Estimasi Waktu Kedatangan : ............................................... 9. Pelabuhan Bongkar : ............................................... IV. DATA PERUSAHAAN EKSPEDISI 1. NPWP : ............................................... 2. Nama Perusahaan : ............................................... V. DATA BARANG YANG DIANTARPULAUKAN No. Kode HS Uraian/Nama Barang Deskripsi Barang Jumlah Satuan 1. 2. 3. dst. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. (Nama Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun) Tanda tangan dan cap perusahaan Nama/Jabatan B. FORMAT PELAPORAN PEMBERITAHUAN PERDAGANGAN ANTARPULAU BARANG KONSOLIDASI SECARA MANUAL (KOP PERUSAHAAN) Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang Konsolidasi Nomor: (Nomor)/(Bulan)/(Tahun) Nomor dan Tanggal Pendaftaran : ................................................ I. DATA KONSOLIDATOR 1. NPWP : ............................................... 2. Nama Perusahaan : ............................................... 3. Alamat Perusahaan : ............................................... 4. Telp/Hp : ............................................... 5. Email : ............................................... II. DATA PENGANGKUTAN BARANG 1. Nama Kapal : ............................................... 2. Nomor Voyage : ................................................ 3. Estimasi Waktu Keberangkatan : ............................................... 4. Pelabuhan Muat : ............................................... 5. Estimasi Waktu Kedatangan : ............................................... 6. Pelabuhan Bongkar : ............................................... 7. Merek/ Nomor Peti Kemas: : ................................................ 8. Ukuran Peti Kemas : ................................................ III. DATA PAB No. Nomor PAB Tanggal PAB 1. 2. 3. dst. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. (Nama Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun) Tanda tangan dan cap perusahaan Nama/Jabatan MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26