Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang LAMBANG DAERA...

Article 2

Lambang daerah, terdiri atas: a. logo; b. bendera; c. bendera jabatan Gubernur; dan d. himne

Article 3

(1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah. (2) Lambang daerah berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Article 4

Correction

(1) Logo daerah terdiri atas 9 (sembilan) bagian, yaitu: a. Bintang; b. Tulisan KALIMANTAN UTARA; c. Sepasang burung Enggang berhadapan dibawah pita putih; d. Gunung; e. Gerbang Perbatasan Merah Putih; f. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung dengan Mandau dan Tombak bersilang didepannya; g. Padi dan kapas yang diikat dengan pita, jumlah padi 25 (dua puluh lima) butir, pita 10 (sepuluh) simpul dan kapas 12 (dua belas) buah; h. Perahu diatas laut; i. Laut bergelombang; j. 4 (empat) garis gelombang yang menggambarkan sungai; dan k. Dibagian bawah ada tulisan “BENUANTA” diatas pita warna putih kuning. (2) Bentuk keseluruhan logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersudut 5 (lima) yang mengandung arti dan makna yang berazaskan falsafah Pancasila, dengan warna dasar biru muda langit yang melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, dan kewibawaan. (3) Arti warna logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Warna putih, melambangkan kesucian, keikhlasan, kejujuran; b. Warna Biru, melambangkan keindahan, kesejahteraan, kedamaian, kewibawaan; c. Warna hijau, melambangkan kesuburan, kemakmuran, ketakwaan, pertumbuhan; d. Warna hitam, melambangkan ketegasan, perlindungan, ketokohan; e. Warna merah, melambangkan keberanian, kekuatan;dan f. Warna kuning, melambangkan kemuliaan, keagungan, kesuksesan. (4) Makna logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Bintang melambangkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa; b. Tulisan KALIMANTAN UTARA, melambangkan Provinsi Kalimantan Utara; c. Sepasang Burung Enggang, melambangkan kepemimpinan dan kesetian yaitu setia kepada Tanah Air INDONESIA. Masyarakat Kalimantan Utara yang berada di perbatasan negara tetap setia dan cinta dengan Negara INDONESIA. Makna ini juga menggambarkan harmonisasi Pemimpin dalam membangun Kalimantan Utara. d. Gunung, melambangkan potensi sumber daya alam Provinsi Kalimantan Utara di daratan yang terbentang mulai dari pesisir pantai sampai pegunungan diperbatasan negara, selain itu juga melambangkan kawasan pedalaman yang berada di perbatasan yang perlu diperhatikan dan dibangun. e. Gerbang Perbatasan Warna Merah Putih, melambangkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah yang berada di perbatasan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; f. Perisai dengan ukiran khas budaya Dayak, Bulungan dan Tidung dengan Mandau dan Tombak Bersilang, melambangkan budaya masyarakat di Kalimantan Utara terdapat suku dan budaya yang seragam yang hidup saling berdampingan rukun, bersatu dan harmoni, penuh semangat pantang mundur untuk membangun dan selalu siap dalam menghadapi tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam; g. Padi dan Kapas, padi sebagai sumber pangan yang melambangkan kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Kapas sebagai sandang yang melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Pita ikatan padi dan kapas melambangkan sikap gotong royong kebersamaan. Jumlah padi 25 (dua puluh lima) butir, pita 10 (sepuluh) ikatan dan kapas 12 (dua belas) buah (25-10-12) melambangkan tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Provinsi Kalimantan Utara (tanggal disetujuinya UU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara). h. Perahu, merupakan sarana transportasi masyarakat, yang melambangkan kebersamaan dalam mengarungi kehidupan. i. Laut Bergelombang melambangkan potensi sumber daya alam yang ada di lautan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara, bergelombang melambangkan kehidupan yang dinamis; j. 4 (empat) buah sungai berwarna putih, bermakna sebagai urat nadi perekonomian dari 5 (lima) kabupaten/kota yang menghubungkan masyarakat di pedalaman dengan daerah pantai dan perbatasan (Sungai Kayan, Sungai Sesayap, Sungai Sembakung, dan Sungai Mentarang); dan k. Tulisan Motto “BENUANTA” diatas pita kuning, merupakan motto/semboyan dari Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kalimantan Utara adalah Wilayah Kita/Daerah Kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat.

Article 5

Tulisan “PROVINSI KALIMANTAN UTARA” pada logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara salah satu Daerah Otonomi Baru di Pulau Kalimantan.

Article 6

Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Article 7

(1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah. (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Article 8

(1) Bendera Jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru. (2) Gambar Lambang Negara pada Bendera Jabatan Gubernur berwarna emas dengan pinggiran berwarna emas. (3) Bendera Jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Article 9

Notasi dan syair Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Article 4

Correction

Article 5

Article 6

Logo daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Notasi dan syair Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Article 10

Correction

(1) Logo Daerah dapat digunakan pada: a. Bangunan resmi pemerintah daerah; b. Gapura; c. Tanda batas antar Provinsi; d. Kabupaten dan Kota; e. Kop surat; f. Stempel Perangkat Daerah atau nama lainnya; dan g. Lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana. (2) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan pada pertemuan resmi Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri. (3) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Article 11

(1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah. (2) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama: a. kantor Gubernur; b. kantor DPRD; c. kantor perangkat daerah atau nama lain; d. rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah (3) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau tidak sejajar dengan posisi penempatan Lambang Daerah. (4) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: a. ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur; b. ruang sidang DPRD; c. ruang kerja Kepala Perangkat Daerah d. ruang tamu di Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan e. ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Kelas, Ruang Pertemuan/Aula dan Ruang Tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah. (5) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang daerah.

Article 12

(1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup. (2) Penempatan logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

Article 13

Logo Daerah yang digunakan pada kop surat perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan dibagian paling kiri sebelum tulisan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah

Article 14

(1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi. (2) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Article 15

(1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada: a. Bangunan resmi Pemerintah Daerah; b. Gapura; c. Perbatasan antar Provinsi; dan d. Lencana atau Gambar dan/atau kelengkapan busana. (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara. (3) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Gubernur dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri. (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara. (5) Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial. (6) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi. (7) Penempatan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak lebih tinggi atau sederajat dari lencana Lambang Negara.

Article 16

(1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat ditempatkan dibagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah. (2) Penempatan Bendera Daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada: a. kantor Gubernur; dan b. rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara. (4) Penempatan bendera di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada: a. ruang tamu dan ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur; b. ruang rapat utama pada kantor Gubernur; c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD; d. ruang tamu di rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan e. ruang Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga Pendidikan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Kelas, Ruang Pertemuan/Aula dan Ruang Tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah. (5) Penempatan Bendera Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara. (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Article 17

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Article 18

(1) Bendera Gubernur ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Gubernur diluar bagian depan di tengah-tengah. (2) Bendera Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Article 19

(1) Himne Daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan INDONESIA Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah. (2) Bendera Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Article 20

Correction

Gubernur melakukan pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam melakukan sosialisasi tentang lambang daerah.

Article 21

Correction

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 Mei 2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (3-80/2021)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang LAMBANG DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB Keempat

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

BAB VII

Article 21