PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA PROVINS! JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

PERDA Nomor 3 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pengusahaan air bersih dengan memanfaatkan sumber daya air guna menyediakan air minum dan/ a tau keperluan lain, dan memberikan pelayanan yang baik. 6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 7. Direksi adalah Direksi PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda). 8. Komisaris adalah Komisaris PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda). 9. Pegawai adalah Pegawai PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda). 10. Air Bersih adalah air yang memenuhi syarat-syarat fisik, kimia dan bakteriologi yang ditetapkan. 11. Pengelolaan air Bersih adalah pengelolaan air bersih yang berasal dari satu atau lebih sumber daya air untuk dimanfaatkan bagi kepentingan satu atau lebih Kabupaten/Kota. 12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. 13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. 14. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah. 15. Hari adalah hari kerja.

BAB IV

KEGIATAN USAHA Pasa15 (1)

Article 6

Correction

(1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dapat: a. melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/ a tau Pemerintah Daerah sebagai penugasan khusus; dan b. menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur. (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda). (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional/Daerah. (4) Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 7

(1) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/ atau luar negeri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi. Pasal8 ( 1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha, meningkatkan dan mengembangkan perusahaan, PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen. BABV JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR Pasal9 PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Article 10

(1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS. (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdirinya; e. besarnya jurnlah modal dasar dan modal disetor; f. jumlah saham; g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham; h. nilai nominal setiap saham; i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi; J. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi; 1. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi: m. Penggunaan laba dan pembagian deviden; dan n. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 2

Pengangkatan Komisaris

Article 21

Correction

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengem bangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen: e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; J. tidak sedang menj alani sanksi piclana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah a tau calon wakil Kepala Daerah, clan/ a tau calon anggota legislatif. (2) Untuk Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional clan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/ a tau pengalaman dibidang pengelolaan air bersih / SPAM paling sedikit 2 (dua) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal22 Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Komisaris. Pasal23 (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), terdiri atas: a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Kornisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. pensiunan pegawai BUMD; c. mantan Direksi BUMD; atau d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham. (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ a tau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 25

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda). (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan; b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu. (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS. Pasal26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Komisaris mempunyai fungsi: a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda); b. pengawasan terhadap pengembangan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).

Article 27

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Komisaris mempunyai wewenang: a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi; c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda); d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda); e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya; f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS; g. memberikan dan MENETAPKAN sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS; h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; 1. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam} hari. Pasal28 (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham. (2) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama. (3) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

BAB 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris Pasal24 Komisaris mempunyai tugas:

Article 25

Correction

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda). (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan; b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu. (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS. Pasal26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Komisaris mempunyai fungsi: a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda); b. pengawasan terhadap pengembangan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).

Article 27

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Komisaris mempunyai wewenang: a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi; c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda); d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda); e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya; f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS; g. memberikan dan MENETAPKAN sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS; h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; 1. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam} hari. Pasal28 (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham. (2) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama. (3) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengem bangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen: e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; J. tidak sedang menj alani sanksi piclana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah a tau calon wakil Kepala Daerah, clan/ a tau calon anggota legislatif. (2) Untuk Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional clan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/ a tau pengalaman dibidang pengelolaan air bersih / SPAM paling sedikit 2 (dua) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal22 Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Komisaris. Pasal23 (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), terdiri atas: a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Kornisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. pensiunan pegawai BUMD; c. mantan Direksi BUMD; atau d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham. (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ a tau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA PROVINS! JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

BAB III

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 14

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

BAB 1

Article 18

Article 19

Article 21

BAB 2

Article 21

Article 25

Article 27

BAB 3

Article 25

Article 27

BAB 4

Article 31

BAB 5

Article 31

BAB Keempat

BAB 1

Article 35

BAB 2

Article 35

BAB 3

Article 41

Article 42

BAB 4

Article 41

Article 42

BAB 5

BAB VIII

BAB IX

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

Article 51

BAB XV

Article 53

BAB XVI

Article 54

BAB XVII

Article 55