PERDA

Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2018 tentang PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

PERDA Nomor 61 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bogor. 5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang. 6. Kantong plastik yang ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium. 3 7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami. 8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang. 9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. 10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Departemen Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 4 13. Penyedia kantong plastik adalah setiap Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bogor. 5. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang. 6. Kantong plastik yang ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium. 3 7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami. 8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang. 9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. 10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Departemen Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 4 13. Penyedia kantong plastik adalah setiap Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.

BAB III

PERENCANAAN

Article 6

Correction

Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan: a. inventarisasi penggunaan kantong plastik; b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik; c. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Article 7

Correction

(1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik meliputi penggunaan kantong plastik pada Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. 7 (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi: a. jenis kantong pastik yang dimanfaatkan; b. bentuk penggunaan kantong plastik; c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Article 8

(1) Wali Kota MENETAPKAN kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan. (2) Intensitas dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pusat Perbelanjaan; b. pertokoan modern;

Article 9

(1) Wali Kota menyusun rencana aksi daerah pengurangan penggunaan kantong plastik. (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagiamana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota, instansi terkait, akademisi, Pelaku Usaha, dan masyarakat. 8 (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Article 10

(1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas: a. kampanye; b. talk show; c. kegiatan ilmiah; dan d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik. (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Article 11

Terhitung tanggal 1 Desember 2018 seluruh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang untuk menyediakan kantong plastik.

Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2018 tentang PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB 1

Article 2

Article 3

BAB 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB Keempat

Article 9

Article 10

BAB Kelima

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

BAB V

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

BAB VII

Article 18