PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 17 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PERENCANAAN

Article 4

Correction

Pembentukan Perja dimulai pada tahapan perencanaan.

Article 5

Correction

(1) Perencanaan penyusunan Perja dilakukan dalam suatu Progsun Perja. (2) Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran. (3) Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

Article 6

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan Progsun Perja secara tertulis kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan. (2) Usul perencanaan Progsun Perja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai uraian yang memuat: a. judul; b. latar belakang; c. tujuan penyusunan; d. dasar hukum pembentukan; e. pokok materi muatan;; f. sasaran yang ingin diwujudkan; dan g. jangkauan dan arah pengaturan. (3) Usul perencanaan Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam format usulan Progsun Perja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Article 7

(1) Usul perencanaan Progsun Perja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Jaksa Agung untuk MENETAPKAN dalam Progsun Kejaksaan. (2) Sebelum ditetapkan Progsun Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama dengan Pemrakarsa, yang dikoordinasikan oleh Biro. (3) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Jaksa Agung untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan sebagai Progsun Perja. (4) Progsun Perja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung. (5) Progsun Perja yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung disampaikan kepada Pemrakarsa oleh Biro.

Article 8

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarasa dapat mengusulkan pembentukan Perja di luar Progsun Perja. (2) Pembentukan Perja di luar Progsun Perja, dapat diajukan melalui izin prakarsa dengan ketentuan sebagai berikut: a. rancangan Perja untuk mengatasi keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum; b. rancangan Perja merupakan percepatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan; dan/atau c. rancangan Perja yang merupakan prioritas pimpinan. (3) Izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemrakarsa kepada Jaksa Agung dengan melampirkan rancangan Perja. (4) Dalam hal Jaksa Agung memberikan izin prakarsa penyusunan Perja di luar Progsun Perja, Pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro untuk selanjutnya dilakukan pemantapan konsepsi, penyelarasan dan pengharmonisasian.

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18