PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEMBERIAN REGISTER LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BIDANG KEAMANAN SIBER

PERBAN Nomor 7 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PEMBERIAN REKOMENDASI

Article 2

(1) Pemberian rekomendasi LSP KS dilakukan oleh Kepala BSSN. (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang lisensi dan akreditasi LSP KS.

Article 3

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk: a. mendapatkan lisensi LSP KS dari BNSP dan/atau akreditasi LSP KS dari KAN; dan/atau b. mendapatkan penambahan ruang lingkup LSP KS. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat proses pengajuan awal lisensi dan/atau akreditasi LSP KS atau proses pengajuan penambahan ruang lingkup LSP KS. (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang lingkup profesi di bidang keamanan siber yang ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Article 4

Pemberian rekomendasi sebagai proses pengajuan awal lisensi dan/atau akreditasi LSP KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi tahapan: a. pengajuan permohonan rekomendasi; b. penilaian permohonan rekomendasi; dan c. penerbitan rekomendasi.

Article 5

(1) Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahapan pengajuan dokumen permohonan rekomendasi oleh LSP KS kepada BSSN. (2) Dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat permohonan rekomendasi; b. dokumen rujukan skema sertifikasi; c. dokumen materi uji kompetensi; d. surat penetapan badan hukum INDONESIA; e. surat keterangan domisili di INDONESIA; f. dokumen legal pendirian LSP KS; dan g. struktur organisasi dan pengurus LSP KS. (3) Format surat permohonan rekomendasi, dokumen rujukan skema sertifikasi, dan dokumen materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 6

(1) Pengajuan dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara langsung kepada petugas penerima yang ditunjuk. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan rekomendasi. (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan nomor pendaftaran dan tanda terima terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap. (4) Dalam hal dokumen permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, petugas mengembalikan dokumen kepada LSP KS untuk dilengkapi.

Article 7

(1) Penilaian permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan proses menilai permohonan rekomendasi yang memenuhi syarat penilaian oleh tim penilai. (2) Syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap: a. kesesuaian rujukan skema sertifikasi; b. kesesuaian materi uji kompetensi dengan standar kompetensi; c. kesesuaian surat penetapan sebagai badan hukum INDONESIA; d. kesesuaian surat keterangan domisili di INDONESIA; e. kesesuaian dokumen legal pendirian LSP KS; dan f. kesesuaian struktur organisasi dan pengurus LSP KS. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan rekomendasi mendapatkan nomor pendaftaran. (4) Permohonan rekomendasi yang memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan hasil penilaian. (5) Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan rekomendasi oleh Kepala BSSN. (6) Permohonan rekomendasi yang tidak memenuhi syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada LSP KS untuk diperbaiki. (7) Perbaikan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perbaikan permohonan rekomendasi diterima oleh LSP KS. (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, LSP KS mengajukan permohonan rekomendasi baru.

Article 8

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSSN. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan susunan: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. paling sedikit 4 (empat) orang anggota. (3) Ketua tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang tugas dan fungsinya di bidang lisensi dan akreditasi LSP KS. (4) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pegawai BSSN yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang lisensi dan/atau akreditasi serta teknis dalam bidang keamanan siber. (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. menilai substansi berkas permohonan; dan b. menyusun laporan hasil penilaian substansi berkas permohonan.

Article 9

(1) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahapan pengesahan surat rekomendasi oleh Kepala BSSN. (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas LSP KS; b. pernyataan rekomendasi; dan c. ruang lingkup bidang keamanan siber yang direkomendasikan. (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. (4) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 10

Ketentuan mengenai tahapan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian rekomendasi sebagai proses pengajuan penambahan ruang lingkup LSP KS.

BAB III

PEMBERIAN REGISTER

Article 11

(1) Pemberian register LSP KS diberikan kepada LSP KS yang telah mendapatkan lisensi dan/atau akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian register LSP KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BSSN. (3) Pemberian register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang lisensi dan akreditasi LSP KS.

Article 12

(1) Pemberian register LSP KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan syarat bagi LSP KS untuk dapat mencantumkan logo BSSN pada sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP KS. (2) Pencantuman logo BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

Pemberian register LSP KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi tahapan: a. pengajuan permohonan register; dan b. pemberian register.

Article 14

(1) Pengajuan permohonan register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan tahapan pengajuan dokumen permohonan register oleh LSP KS kepada BSSN. (2) Dokumen permohonan register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat permohonan register; b. pakta integritas; c. sertifikat lisensi dan/atau akreditasi LSP KS; dan d. lampiran sertifikat lisensi dan/atau akreditasi LSP KS. (3) Format surat permohonan register dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 15

(1) Pengajuan dokumen permohonan register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara langsung kepada petugas penerima yang ditunjuk. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan register. (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan nomor pendaftaran dan tanda terima terhadap dokumen yang dinyatakan lengkap. (4) Dalam hal dokumen permohonan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, petugas mengembalikan dokumen kepada LSP KS untuk dilengkapi.

Article 16

(1) Pemberian register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan dalam bentuk surat tanda register. (2) Surat tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa berlaku lisensi atau akreditasi LSP KS. (3) LSP KS yang telah mendapatkan surat tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi BSSN. (4) Format surat tanda register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 17

(1) LSP KS yang telah mendapatkan surat tanda register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus menyampaikan laporan kegiatan sertifikasi profesi bidang keamanan siber kepada BSSN setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Dalam hal LSP KS tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BSSN mencabut surat tanda register LSP KS. (3) Format laporan kegiatan sertifikasi profesi bidang keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 18

(1) Dalam hal LSP KS yang telah mendapatkan surat tanda register melakukan penambahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LSP KS harus menyampaikan penambahan ruang lingkup kepada BSSN dengan memberikan sertifikat lisensi atau akreditasi beserta lampirannya. (2) BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperbarui data register LSP KS dan menyampaikan lampiran penambahan ruang lingkup dalam surat tanda register kepada LSP KS.

Article 19

Surat tanda register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan tidak berlaku apabila: a. lisensi atau akreditasi LSP KS habis masa berlaku; b. lisensi atau akreditasi LSP KS dibekukan sementara oleh BNSP atau KAN; c. LSP KS melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan; d. LSP KS dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. surat tanda register dicabut oleh Kepala BSSN.