PERBAN

Peraturan Badan Nomor 29 Tahun 2020 tentang KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERBAN Nomor 29 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Article 2

UKPBJ dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan dan mematuhi Kode Etik.

Article 3

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kewajiban sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa; b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa; c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa; f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan i. menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kode etik juga meliputi larangan sebagai berikut: a. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan; b. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja; c. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain; d. melaksanakan proses pemilihan Penyedia yang diskriminatif; dan e. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia atau masyarakat.

BAB Kedua

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Article 7

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku UKPBJ berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Article 8

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang untuk: a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku sikap, tingkah laku, dan perbuatan UKPBJ; b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau keluhan dari Penyedia, perangkat UKPBJ, satuan kerja/unit kerja, dan/atau masyarakat; c. mengusulkan rekomendasi pemberian sanksi atas Pelanggaran Kode Etik yang terbukti dilakukan oleh perangkat UKPBJ untuk ditetapkan oleh Kepala Badan atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi perangkat UKPBJ; dan d. melaporkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya kepada Kepala Badan. (2) Untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat: a. mengumpulkan dan/atau mencari fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan dan/atau keluhan yang diterima; b. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima; c. melaksanakan pemanggilan terhadap perangkat UKPBJ dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi; d. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau keluhan yang diterima; dan e. menilai ada/atau tidaknya Pelanggaran Kode Etik oleh perangkat UKPBJ. (3) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik yang disampaikan kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat rahasia.

Article 9

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas: a. terlaksananya pengawasan perilaku perangkat UKPBJ berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku perangkat UKPBJ; dan c. terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh perangkat UKPBJ.

Article 10

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik dibentuk sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berkedudukan pada Inspektorat Utama. (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

Article 11

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas untuk: a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik; b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik; c. melaksanakan persiapan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik; d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik; e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik; f. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik; g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik; h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Article 12

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB IV

PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

Article 13

(1) Pengaduan terhadap adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat disampaikan secara tertulis kepada Aparatur Pengawas Internal Pemerintah. (2) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Aparatur Pengawas Internal Pemerintah melakukan penelaahan untuk mengetahui pengaduan tersebut bersifat murni Pelanggaran Kode Etik. (3) Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengaduan yang bersifat murni Pelanggaran Kode Etik, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah meneruskan pengaduan tersebut kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik. (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan oleh: a. Penyedia, kuasa dan/atau wakilnya; b. perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia; c. perangkat UKPBJ; d. pelaku pengadaan barang/jasa lainnya; e. atasan langsung; f. masyarakat; dan/atau g. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Pelaku pengadaan barang/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. (6) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan: a. identitas pelapor (fotokopi KTP); b. uraian dan rincian masalah yang menjadi dasar laporan yang ditandatangani pelapor; dan c. bukti dan/atau daftar saksi. (7) Majelis Pertimbangan Kode Etik dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 14

(1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat memanggil terlapor, pelapor dan/atau saksi untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan. (2) Keterangan terlapor, pelapor dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia. (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari ahli pengadaan barang/jasa. (4) Ahli pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. (5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik. (6) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Article 15

(1) Apabila dengan surat panggilan yang pertama terlapor/pelapor/saksi tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa. (2) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, saksi tidak hadir, Majelis Pertimbangan Kode Etik tidak perlu memanggil lagi yang bersangkutan. (3) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, terlapor dan/atau pelapor tidak hadir, Majelis Pertimbangan Kode Etik mengambil putusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Article 16

Setiap penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) kepada terlapor, pelapor dan/atau saksi harus dibuat tanda terima.

Article 17

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh terlapor, pelapor dan/atau saksi dan Majelis Pertimbangan Kode Etik. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa dan yang diperiksa. (3) Dalam hal terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa dengan memberikan catatan bahwa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.

Article 18

(1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat menindaklanjuti temuan lembaga yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG yang berindikasi Pelanggaran larangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat membahas hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam pembahasan hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari ahli pengadaan barang/jasa. (4) Ahli pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. (5) Apabila hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) layak maka ditetapkan terduga pelanggar Kode Etik.

Article 19

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh terduga pelanggar Kode Etik dan/atau saksi dan Majelis Pertimbangan Kode Etik. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa dan yang diperiksa. (3) Dalam hal terduga pelanggar Kode Etik tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa yang terduga pelanggar Kode Etik tidak bersedia menandatangani.

Article 20

(1) Majelis Pertimbangan Kode Etik mengambil putusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada terlapor/terduga pelanggar Kode Etik. (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Article 21

(1) Putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang tanpa dihadiri oleh terlapor/terduga pelanggar Kode Etik. (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak. (3) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik wajib mengambil putusan. (4) Sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) anggota dari masing-masing unsur. (5) Majelis Pertimbangan Kode Etik harus membuat putusan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pemeriksaan pertama. (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dan berita acara hasil pemeriksaan serta ditandatangani oleh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik. (7) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Article 22

(1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Majelis Pertimbangan Kode Etik menyampaikan putusan kepada pejabat yang berwenang. (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan paling lambat 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Article 23

Perangkat UKPBJ yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenai: a. sanksi moral; dan/atau b. tindakan administratif.

Article 24

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. (2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Article 25

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan/atau penyesalan. (3) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pegawai, dan pegawai yang dikenakan sanksi. (4) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan: a. pada saat upacara bendera atau forum resmi pegawai; dan / atau b. papan pengumuman.

Article 26

(1) Selain dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pegawai juga dapat dikenai tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan berdasarkan rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB Kedua

Pemeriksaan atas Dasar Laporan

Article 14

(1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat memanggil terlapor, pelapor dan/atau saksi untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan. (2) Keterangan terlapor, pelapor dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia. (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari ahli pengadaan barang/jasa. (4) Ahli pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. (5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik. (6) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Article 15

(1) Apabila dengan surat panggilan yang pertama terlapor/pelapor/saksi tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa. (2) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, saksi tidak hadir, Majelis Pertimbangan Kode Etik tidak perlu memanggil lagi yang bersangkutan. (3) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, terlapor dan/atau pelapor tidak hadir, Majelis Pertimbangan Kode Etik mengambil putusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Article 16

Setiap penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) kepada terlapor, pelapor dan/atau saksi harus dibuat tanda terima.

Article 17

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh terlapor, pelapor dan/atau saksi dan Majelis Pertimbangan Kode Etik. (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa dan yang diperiksa. (3) Dalam hal terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa dengan memberikan catatan bahwa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.