KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

KEPPRES Nomor 202 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

Dewan Pertahanan Nasional yang sclanjutnya disingkat lembaga non struktural yang dipimpin SK No262l A

Article 2

DPN oleh

Article 2

BAB II

ORGANISASI

Article 4

Correction

Susunan organisasi DPN terdiri atas: a. Ketua DPN; b. anggota tetap; dan c. anggota tidak tetap.

Article 5

Correction

(1) Ketua DPN dijabat oleh PRESIDEN. (2) Anggota ... (2) Anggota tetap terdiri atas: a. Wakil PRESIDEN; b. Menteri Pertahanan; c. Menteri Luar Negeri; d. Menteri Dalam Negeri; dan e. Panglima Tentara Nasional INDONESIA. (3) Selain anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (21, unsur anggota tetap termasuk: a. Menteri Sekretaris Negara; b. Menteri Keuangan; c. Kepala Badan Intelijen Negara; dan d. kepala staf angkatan. (4) Anggota tidak tetap terdiri atas pimpinan instansi pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan isu strategis yang dihadapi.

Article 6

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua DPN dibantu oleh ketua harian. (2) Ketua harian mempunyai tugas membantu Ketua DPN dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPN. (3) Ketua harian sslagaimana dimaksud pada ayat (l) dljabat oleh Menteri Pertahanan.

Article 7

(l) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21, ketua harian dibantu oleh sekretaris. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan.

Article 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tugas memberikan dukungan teknis substansi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas deputi pada DPN. Pasal 9 ...

Article 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi pelaksanaan pen5rusunan keb[jakan terpadu pertahanan negara; b. koordinasi pelaksanaan pen5rusunan kebiiakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi; c. koordinasi perumusan solusi kebiiakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebljakan pemeliharaan dan perawatan; d. koordinasi pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan neg.rra; e. koordinasi pelaksanaan perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi; f. koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan DPN; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua harian. Pasal lO Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, sekretaris dibantu: a. Deputi Bidang Geostrategi; b. Deputi Bidang Geopolitik; dan c. Deputi Bidang Geoekonomi. Pasal I I (1) Deputi Bidang Geostrategi berada di bawah bertanggung jawab kepada sekretaris. (2) Deputi Bidang Geostrategi dipimpin oleh deputi. dan

Article 12

Deputi Bidang Geostrategi sebagaimana dima}sud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan solusi kebijakan terpadu pertahanan negara dan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan. Pasal 13. . . IND 5-

Article 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Geostrategi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi penJrusunan r.rncErngan kebljakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara; b. koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan; c. pen5rusunan solusi kebijakan terpadu pertahanan nasional dari aspek pertahanan dan keamanan; d. penyusunan solusi kebljakan terpadu pengerahan Ef5{tTtl pertahanan dan keamanan; e. pen5rusunan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebljakan dan perawatan dari aspek pertahanan dan keamanan; f. pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan; g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dhn pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi deputi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen sekretaris.

Article 14

(1) Deputi Bidang Geopolitik berada di bawah dan jawab kepada sekretaris. (2) Deputi Bidang Geopolitik dipimpin oleh deputi.

Article 15

Deputi Bidang Geopolitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan solusi kebijakan terpadu pertahanan negara dan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya. Pasal 16 ... negara dari aspek ITtrFILtrN

Article 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Geopolitik menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya; b. penyusunan solusi kebijakan terpadu pertahanan nasional dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya; c. penrusunan solusi kebiiakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya; d. penyusunan solusi kebiiakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebiiakan pemeliharaan dan perawatan dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya; e. pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi deputi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Article 17

(1) Deputi Bidang Geoekonomi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. (2) Deputi Bidang Geoekonomi dipimpin oleh deputi.

Article 18

Deputi Bidang Geoekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan solusi kebijakan terpadu pertahanan negara dan kebiiakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ekonomi.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Geoekonomi fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu negara dan rancangan kebiliakan komponen pertahanan negara dari aspek ekonomi; b. penyusunan b. penyusunan solusi kebijakan terpadu pertahanan nasional dari aspek ekonomi; c. pen5rusunan solusi kebiiakan terpadu komponen pertahanan negara dari aspek ekonomi; d. penyusunan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebiiakan pemeliharaan dan perawatan dari aspek ekonomi; e. pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara dari aspek ekonomi; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi deputi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Article 20

(l) Deputi terdiri atas sejumlah tenaga ahli sesuai han dan analisis organisasi. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tenaga ahli utama; b. tenaga ahli madya; c. tenaga ahli muda; dan d. tenaga terampil.

Article 21

(l) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPN dibentuk sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan. (3) Sekretariat dipimpin oleh kepala sekretariat.

Article 22

Kepala sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada sekretaris. Pasal 23...

Article 23

(1) Sekretariat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Dalam hal tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagran. (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (a) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimsn4 dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian. PasaJ24 (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Ketua DPN dibantu oleh Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan. (2) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. (3) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan terdiri atas paling banyak 7 (tqluh) orang. (4) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN selaku Ketua DPN.

Article 25

Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas memberikan saran solusi kebijakan pertahanan nasional kepada Ketua DPN.

Keputusan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang DEWAN PERTAHANAN NASIONAL

BAB I

Article 1

Article 2

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 25

BAB III

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB IV

Article 32

BAB V

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

BAB VI

Article 40

BAB VII

BAB VIII

Article 42

Article 43

BAB IX

Article 44

Article 45

Article 46