KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN RI

KEPPRES Nomor 86 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

ORGANISASI

Article 4

Susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari : 1. Jaksa Agung; 2. Wakil Jaksa Agung; 3. Jaksa Agung Muda Pembinaan; 4. Jaksa Agung Muda Intelijen; 5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; 7. Jaksa Agung Muda perdata dan Tata Usaha Negara; 8. Jaksa Agung Muda Pengawasan; 9. Pusat; 10. Kejaksaan di daerah: a. Kejaksaan Tinggi; b. Kejaksaan Negeri.

Article 5

Correction

(1) Jaksa Agung menipunyai tugas dan wewenang : a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi serta membina aparatur Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna; b. MENETAPKAN dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh PRESIDEN; e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik INDONESIA, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh PRESIDEN; g. menyampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, mengajukan pertimbangan teknis hukum , kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, menyampaikan pertimbangan kepada PRESIDEN mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan; h. memberikan izin tertulis dan MENETAPKAN persyaratan dan tata cara bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan; i. memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang- undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh PRESIDEN; j. membentuk Satuan Tugas di Pusat dan di Daerah yang terdiri dari instansi Sipil, TNI dan Polri untuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus serta tindak pidana tertentu sesuai dengan kebutuhan; k. membina dan melakukan kerja sama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung.

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN RI

BAB II

Article 4

Article 5

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kelima

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Keenam

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Ketujuh

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kedelapan

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesembilan

Article 25

BAB Kesepuluh

Article 26

Article 27

BAB Kesebelas

Article 28

BAB Kedua

Article 29

BAB III

Article 30

Article 31

Article 32

BAB IV

Article 33

BAB V

Article 34

BAB VI

Article 35

BAB VII

Article 36

Article 37