KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 tentang BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPPRES Nomor 20 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 1

(1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) BKKBN dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Article 2

BAB II

ORGANISASI

Article 4

Correction

Susunan Organisasi BKKBN terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga; d. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyrakat; e. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; f. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program; g. Inspektorat Utama.

Article 5

Correction

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Article 6

Kepala mempunyai tugas: a. memimpin BKKBN sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah digariskan serta membina aparatur BKKBN agar berdaya guna dan berhasil guna; b. menyiapkan kebijakan teknis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; c. MENETAPKAN kebijakan teknis pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Article 7

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Article 8

Sekretaris Utama mempunyai tugas: a. membantu Kepala dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja dilingkungan BKKBN; b. melaksanakan pembinaan dan penyelanggaraan pelayanan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; c. mewakili Kepala dalam hal Kepala berhalangan.

Article 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. mengkoordikasikan, sinkronisasi dan integrasi menyiapkan kebijakan teknis dan kegiatan di lingkungan BKKBN; b. pembinaan dan pelayanan administrasi umum program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; c. pengelolaan kepegawaian dan ketenagaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; d. pengelolaan keuangan dan anggaran program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; e. pengelolaan perlengkapan dan perbekalan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; f. penelaahan dan penyiapan perumusan hukum dan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan organisasi dan tata laksana program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Article 10

Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga adalah unsur pelaksana BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Article 11

Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perencanaan dan informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Perencanaan dan Informasi Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian perencanaan program dan bantuan luar negeri program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; b. pengelolaan pemantauan dan pelaporan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta program penuntasan kemiskinan; c. penyelenggaraan analisis dan evaluasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; d. pengelolaan dan pengembangan jaringan, teknologi dan dokumentasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Article 13

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Article 14

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan.

Article 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kebijakan dan pembinaan keluarga dengan anak balita dan anak dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; b. pengelolaan pemberdayaan dan pembinaan penduduk usia lanjut dalam keluarga dan keluarga rentan melalui pembangunan keluarga berencan nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; c. pengelolaan dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; d. pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan; e. pengelolaan dan pembinaan kerjasama lembaga dan peran serta masyarakat serta institusi pedesaan dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Article 16

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pelaksana BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Article 17

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kebijakan dan pembinaan pengelolaan peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi; b. pengelolaan pembinaan remaja dan perlindungan hak reproduksi dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera; c. pengelolaan pembinaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; d. pengelolaan penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi dalam pembangunan keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera;

Article 19

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program adalah unsur pelaksana BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Article 20

Deupti Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan nasional dan internasional, pengembangan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera serta pemberdayaan perempuan.

Article 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kebijakan dan pembinaan pengelolaan pelatihan pegawai dan tenaga program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; b. pengelolaan reproduksi internasional di bidang kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kerjasama internasional; c. pengelolaan pelatihan di bidang jender dan pemberdayaan perempuan dalam rangka program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; d. pengelolaan penelitian dan pengembangan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam rangka perumusan kebijakan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; e. pengelolaan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan.

Article 22

(1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BKKBN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Article 23

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan fungsional atas pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BKKBN, program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Article 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pemeriksaan administrasi umum dan keuangan, ketenagaan dan materiil, serta pelaksanaan program; b. pengevaluasian atas laporan hasil pelaksanaan kegiatan; c. pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan; d. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 tentang BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kelima

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Keenam

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Ketujuh

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kedelapan

Article 22

Article 23

Article 24

BAB III

Article 25

BAB IV

Article 26

BAB V

Article 27

Article 28

BAB VI

Article 29

BAB VII

Article 30

BAB VIII

Article 31

BAB IX

Article 32

Article 33