UU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UU Nomor 7 Tahun 1978

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan : a. PRESIDEN adalah PRESIDEN Republik INDONESIA; b. Wakil PRESIDEN adalah Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA.

BAB II

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 2

BAB III

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN

Pasal 6

Koreksi

(1) PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. (2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.

Pasal 7

Koreksi

Selain dari pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepala bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN diberikan pula: a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri; b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon; c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 8

Kepada bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang berhenti dengan hormat dari jabatannya,masing-masing : a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Pasal 9

Pensiun bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.

Pasal 10

(1) Pembayaran pensiun kepada bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan : a. meninggal dunia; b. diangkat kembali menjadi PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN. (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan : a. pada akhir bulan keenam setelah bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan meninggal dunia; b. pada bulan berikutnya bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan diangkat kembali menjadi PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN. (3) Apabila bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN yang diangkat kembali menjadi PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang lebih menguntungkan.

Pasal 11

Bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN berhak mempunyai staf yang terdiri dari Pegawai Negeri.

Pasal 12

(1) Dalam hal bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN meninggal dunia, kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari pensiun terakhir yang diterima oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya. (2) Pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan mulai bulan ketujuh setelah bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN meninggal dunia. (3) Selain pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada janda/duda bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN diberikan: a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri; b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air,listrik, dan telepon; c. biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 13

Kepada janda/duda bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN, masing-masing : a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Pasal 14

(1) Pembayaran pensiun janda/duda bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1) dan ayat (3) dihentikan apabila janda/duda bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan: a. meninggal dunia; atau b. kawin lagi. (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 15

(1) Apabila janda/duda bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN meninggal dunia atau kawin lagi, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN. (2) Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ialah anak kandung dari bekas PRESIDEN dan bekas Wakil PRESIDEN yang: a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau c. belum pernah kawin. (3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi. (4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya yang bersangkutan a. meninggal dunia; b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun; c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau d. telah kawin.

Pasal 16

Dalam hal PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, bekas PRESIDEN atau bekas Wakil PRESIDEN meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau suami yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda, maka kepada anaknya diberikan : a. pensiun anak menurut ketentuan Pasal 15 ayat ( 1) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 12 ayat (2); b. sebuah rumah kediaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23