PP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang PENDIDIKAN TINGGI

PP Nomor 60 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

Koreksi

(1) Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. (2) Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pasal 4

(1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan rofesional. (2) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. (3) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. (4) Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

Pasal 5

(1) Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. (2) Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor. (3) Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV. (4) Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka dan/atau jarak jauh. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas. (2) Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu. (3) Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. (4) Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. (5) Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis. (6) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Pasal 7

(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa INDONESIA sebagai bahasa pengantar. (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh di perlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa daerah yang ber-sangkutan. (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh di perlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau ketrampilan. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September. (2) Tahun akademik dibagi dalam minimum 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu. (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan wisuda. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 9

(1) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 10

(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri. (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 11

(1) Perguruan tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. (2) Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan. (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi, dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 12

Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen atau departemen lain atau lembaga Pemerintah lain, atau oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh masyarakat.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu penge-tahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri. (2) Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan. (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perguruan tinggi dapat mengijinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.

Pasal 18

(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (2) Perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. (2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik senat perguruan tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan. (2) Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB VII

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 21

Koreksi

(1) Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.(2) Lulusan pendidikan profesional dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesional. (3) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.

Pasal 22

Koreksi

(1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu. (2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr. (3) Sebutan profesional Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I, Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III dan Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan. (4) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 23

(1) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara asal. (2) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar atau sebutan lulusan perguruan tinggi di INDONESIA. (3) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di INDONESIA tidak dibenarkan untuk disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 24

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi: a. penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi; b. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

Pasal 25

(1) Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan. (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut. (3) Gelar Doktor Kehormatan hanya dapat diberikan oleh universitas/institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan program pendidikan Doktor. (4) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan diatur oleh Menteri.

Pasal 26

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

BAB VIII

SUSUNAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 27

Koreksi

Perguruan tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut : a. dewan penyantun; b. unsur pimpinan; c. unsur tenaga pengajar para dosen; d. senat perguruan tinggi; e. unsur pelaksana akademik : 1) bidang pendidikan; 2) bidang penelitian; 3) bidang pengabdian kepada masyarakat; f. unsur pelaksana administratif; g. unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi : 1) perpustakaan; 2) laboratorium; 3) bengkel; 4) kebun percobaan; 5) pusat komputer; 6) bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Dewan penyantun yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi yang bersangkutan. (2) Anggota dewan penyantun diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. (3) Pengurus dewan penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota dewan penyantun.

Pasal 29

(1) Pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggungjawab utama pada perguruan tinggi, disamping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, juga MENETAPKAN peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat perguruan tinggi. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. di bidang akademik, pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab kepada Menteri; b. di bidang administrasi dan keuangan, pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain, sedangkan pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada badan yang menyelenggarakan perguruan tinggi yang ber-sangkutan. (3) Pimpinan perguruan tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : a. Pembantu Rektor untuk universitas/institut; b. Pembantu Ketua untuk sekolah tinggi; c. Pembantu Direktur untuk politeknik/akademik.

Pasal 30

(1) Senat perguruan tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan. (2) Senat perguruan tinggi mempunyai tugas pokok : a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi; b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi; d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi; e. menilai pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan; g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor; h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/institut yang memenuhi persyaratan. (3) Senat perguruan tinggi terdiri atas guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan wakil dosen. (4) Senat perguruan tinggi diketuai oleh Rektor/Ketua/Direktur, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat perguruan tinggi dapat membentuk komisikomisi yang beranggotakan anggota senat perguruan tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain. (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat perguruan tinggi diatur dalam statuta perguruan tinggi yang bersangkutan. (7) Jabaran statuta perguruan tinggi ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi perguruan tinggi ditetapkan oleh senat perguruan tinggi.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 27

Koreksi

Perguruan tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut : a. dewan penyantun; b. unsur pimpinan; c. unsur tenaga pengajar para dosen; d. senat perguruan tinggi; e. unsur pelaksana akademik : 1) bidang pendidikan; 2) bidang penelitian; 3) bidang pengabdian kepada masyarakat; f. unsur pelaksana administratif; g. unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi : 1) perpustakaan; 2) laboratorium; 3) bengkel; 4) kebun percobaan; 5) pusat komputer; 6) bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Dewan penyantun yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi yang bersangkutan. (2) Anggota dewan penyantun diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. (3) Pengurus dewan penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota dewan penyantun.

Pasal 29

(1) Pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggungjawab utama pada perguruan tinggi, disamping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, juga MENETAPKAN peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat perguruan tinggi. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. di bidang akademik, pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab kepada Menteri; b. di bidang administrasi dan keuangan, pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain, sedangkan pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada badan yang menyelenggarakan perguruan tinggi yang ber-sangkutan. (3) Pimpinan perguruan tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : a. Pembantu Rektor untuk universitas/institut; b. Pembantu Ketua untuk sekolah tinggi; c. Pembantu Direktur untuk politeknik/akademik.

Pasal 30

(1) Senat perguruan tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan. (2) Senat perguruan tinggi mempunyai tugas pokok : a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi; b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika; c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi; d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi; e. menilai pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan; g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor; h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan i. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/institut yang memenuhi persyaratan. (3) Senat perguruan tinggi terdiri atas guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan wakil dosen. (4) Senat perguruan tinggi diketuai oleh Rektor/Ketua/Direktur, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat perguruan tinggi dapat membentuk komisikomisi yang beranggotakan anggota senat perguruan tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain. (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat perguruan tinggi diatur dalam statuta perguruan tinggi yang bersangkutan. (7) Jabaran statuta perguruan tinggi ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi perguruan tinggi ditetapkan oleh senat perguruan tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang PENDIDIKAN TINGGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV

BAB XVI

BAB XVII