PP

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA

PP Nomor 57 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa INDONESIA sebagai bahasa internasional. 2. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. 3. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. 4. Bahasa Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Bahasa INDONESIA adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara INDONESIA di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa INDONESIA dan bahasa daerah. 7. Sastra INDONESIA adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa INDONESIA, tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa INDONESIA, atau tinjauan kritis atas karya sastra INDONESIA. 8. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah. 9. Media Massa adalah sarana informasi dan komunikasi untuk umum dalam bentuk cetak, elektronik, atau bentuk lain. www.djpp.kemenkumham.go.id 10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 13. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra INDONESIA.

BAB IV

PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengembangan Bahasa dilakukan terhadap bahasa yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah. (2) Pengembangan Sastra dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengembangan Bahasa INDONESIA dilakukan untuk: a. memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa INDONESIA sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara; dan b. meningkatkan fungsi Bahasa INDONESIA menjadi bahasa internasional. (2) Pengembangan Bahasa INDONESIA dilakukan melalui: a. penelitian kebahasaan; b. pengayaan kosakata; c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa; d. penyusunan bahan ajar; e. penyusunan alat uji kemahiran berbahasa; f. penerjemahan; dan g. publikasi hasil Pengembangan Bahasa INDONESIA. (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembakuan dan kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

(1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penelitian kebahasaan; b. pengayaan kosakata; c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa; d. penyusunan bahan ajar; e. penerjemahan; dan f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah. (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 13

(1) Pengembangan Sastra INDONESIA dilakukan untuk: a. memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkapan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan; b. meningkatkan fungsinya sebagai peneguh jati diri bangsa dan solidaritas kemanusiaan; dan c. meningkatkan posisi Sastra INDONESIA sebagai bagian dari sastra dunia. (2) Pengembangan Sastra INDONESIA dilakukan melalui: a. penelitian kesastraan INDONESIA; b. peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra INDONESIA; c. kodifikasi sastra INDONESIA; d. penyusunan bahan ajar; e. penerjemahan; f. pengalihwahanaan; dan g. publikasi hasil pengembangan Sastra INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Sastra INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk mendukung dan memperkukuh kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penelitian kesastraan daerah; b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik sastra daerah; c. kodifikasi sastra daerah; d. penerjemahan; dan e. publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Kedua

Pembinaan Bahasa

Pasal 16

Koreksi

(1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa INDONESIA dilakukan untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa INDONESIA; b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa INDONESIA; c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa INDONESIA; d. menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa INDONESIA; dan e. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa INDONESIA. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pemasyarakatan Bahasa INDONESIA; d. penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa INDONESIA; dan e. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa INDONESIA. (3) Pembinaan Bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selaras dengan upaya bangsa INDONESIA untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat global. (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan akses untuk mempelajari Bahasa INDONESIA bagi setiap warga negara INDONESIA yang belum pernah memperoleh kesempatan mempelajarinya atau belum pernah menjadi penutur Bahasa INDONESIA.

Pasal 17

(1) Standar kemahiran berbahasa INDONESIA merupakan standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa INDONESIA. (2) Standar kemahiran berbahasa INDONESIA dikembangkan oleh Badan dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

(1) Satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan wajib menyelenggarakan pembelajaran Bahasa INDONESIA. (2) Pembelajaran Bahasa INDONESIA pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kemahiran berbahasa INDONESIA dan dimuat dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

(1) Kemahiran berbahasa INDONESIA diukur dengan standar kompetensi lulusan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau melalui uji kemahiran berbahasa INDONESIA. (2) Uji kemahiran berbahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan dengan mengacu pada standar kemahiran berbahasa INDONESIA. (3) Uji kemahiran berbahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kursus bahasa, atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

(1) Warga negara asing yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di INDONESIA atau akan menjadi warga negara INDONESIA harus memiliki kemampuan berbahasa INDONESIA sesuai dengan standar kemahiran berbahasa INDONESIA yang dipersyaratkan. (2) Warga negara asing yang belum memenuhi standar kemahiran berbahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa INDONESIA. (3) Standar kemahiran berbahasa INDONESIA bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan dan ditetapkan oleh Menteri.

BAB 1

Bahasa INDONESIA

Pasal 16

Koreksi

(1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa INDONESIA dilakukan untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa INDONESIA; b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan Bahasa INDONESIA; c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan Bahasa INDONESIA; d. menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa INDONESIA; dan e. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa INDONESIA. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan; b. pelatihan; c. pemasyarakatan Bahasa INDONESIA; d. penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa INDONESIA; dan e. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa INDONESIA. (3) Pembinaan Bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selaras dengan upaya bangsa INDONESIA untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat global. (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan akses untuk mempelajari Bahasa INDONESIA bagi setiap warga negara INDONESIA yang belum pernah memperoleh kesempatan mempelajarinya atau belum pernah menjadi penutur Bahasa INDONESIA.

Pasal 17

(1) Standar kemahiran berbahasa INDONESIA merupakan standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa INDONESIA. (2) Standar kemahiran berbahasa INDONESIA dikembangkan oleh Badan dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

(1) Satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan wajib menyelenggarakan pembelajaran Bahasa INDONESIA. (2) Pembelajaran Bahasa INDONESIA pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kemahiran berbahasa INDONESIA dan dimuat dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

(1) Kemahiran berbahasa INDONESIA diukur dengan standar kompetensi lulusan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) atau melalui uji kemahiran berbahasa INDONESIA. (2) Uji kemahiran berbahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan dengan mengacu pada standar kemahiran berbahasa INDONESIA. (3) Uji kemahiran berbahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kursus bahasa, atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

(1) Warga negara asing yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di INDONESIA atau akan menjadi warga negara INDONESIA harus memiliki kemampuan berbahasa INDONESIA sesuai dengan standar kemahiran berbahasa INDONESIA yang dipersyaratkan. (2) Warga negara asing yang belum memenuhi standar kemahiran berbahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa INDONESIA. (3) Standar kemahiran berbahasa INDONESIA bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

(1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk: a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah; b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah; c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah. (2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan; c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah. (3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah: a. bahasa asli daerah yang bersangkutan; dan/atau b. Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut. (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah di wilayah masing-masing, paling sedikit melalui: a. penerbitan buku-buku berbahasa daerah; b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah; c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

BAB 2

Bahasa Daerah

Pasal 21

Koreksi

(1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk: a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah; b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah; c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah. (2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan; c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah. (3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah: a. bahasa asli daerah yang bersangkutan; dan/atau b. Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut. (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah di wilayah masing-masing, paling sedikit melalui: a. penerbitan buku-buku berbahasa daerah; b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah; c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

Pasal 22

(1) Fasilitasi peningkatan kompetensi berbahasa asing bagi warga negara INDONESIA dilakukan untuk: a. mempercepat dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni; dan b. meningkatkan kemampuan dan memperluas komunikasi antarbangsa. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajaran Bahasa Asing, baik pada pendidikan formal maupun pada pendidikan nonformal. (3) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi peningkatan kompetensi berbahasa asing melalui: a. peningkatan mutu pengajaran Bahasa Asing; b. pengadaan bahan ajar; dan c. pengadaan pendidik Bahasa Asing. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB VI

PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

Pasal 25

Koreksi

(1) Pelindungan terhadap bahasa yang masih digunakan oleh: a. sebagian generasi muda dalam hampir semua ranah; atau b. semua generasi muda dalam ranah keluarga, agama, dan kegiatan adat; dilakukan sampai tahap revitalisasi untuk pelestarian. (2) Pelindungan terhadap bahasa yang tidak digunakan lagi oleh penutur generasi muda dilakukan sampai tahap dokumentasi.

Pasal 26

Koreksi

(1) Pelindungan sastra dilakukan terutama terhadap sastra lama baik sastra lisan maupun tulis. (2) Pelindungan sastra lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan/atau hiburan dilakukan sampai dengan tahap revitalisasi. (3) Pelindungan sastra tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: a. karya sastra yang bernilai luhur dilakukan sampai dengan tahap aktualisasi; dan b. bentuk fisik naskah dan nilai yang terkandung di dalamnya dilakukan sampai dengan tahap dokumentasi.

Pasal 27

(1) Pelindungan Bahasa INDONESIA dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa INDONESIA sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. (2) Pelindungan Bahasa INDONESIA dilakukan paling sedikit melalui: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pendidikan; b. pengembangan; c. pembinaan; d. penelitian kebahasaan; e. pendokumentasian; dan f. publikasi.

Pasal 28

(1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah. (2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan; b. penggalian potensi bahasa; c. pengaksaraan; d. pendataan; e. pendaftaran; f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah; g. pendokumentasian; dan h. publikasi. (3) Pengaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan aksara INDONESIA atau mengadaptasi aksara daerah lain yang serumpun. (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Badan berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kriteria Bahasa Daerah yang dapat didaftarkan dan mekanisme pendaftarannya ditetapkan oleh Badan.

Pasal 29

(1) Pelindungan Sastra INDONESIA dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra INDONESIA sebagai sarana: www.djpp.kemenkumham.go.id a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai- nilai kemanusiaan; b. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti; c. peneguhan jati diri bangsa dan penumbuhan solidaritas kemanusiaan; dan d. pengungkapan wawasan keindonesiaan. (2) Pelindungan Sastra INDONESIA dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan; b. pendataan dan pendaftaran; c. pendokumentasian; d. peningkatan apresiasi; dan e. publikasi.

Pasal 30

(1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai: a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai- nilai kedaerahan; b. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti; c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal; d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan e. pengungkapan wawasan kedaerahan. (2) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan paling sedikit melalui: a. pendidikan; b. penelitian; c. pendataan; d. pendaftaran; e. transkripsi; f. transliterasi; g. penerjemahan; h. penyaduran; i. pengalihwahanaan; www.djpp.kemenkumham.go.id j. aktualisasi; dan k. publikasi. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Badan berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kriteria Sastra Daerah yang dapat didaftarkan dan mekanisme pendaftarannya ditetapkan oleh Badan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35