PP

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

PP Nomor 21 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan: a. memberi arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan b. memberi bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 9

(1) Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. (2) Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. koordinasi; b. diseminasi; c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan d. latihan.

Pasal 10

(1) Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan dengan cara bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada masyarakat. (2) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam Pencarian dan Pertolongan. (3) Dalam penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat bekerja sama dengan Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 11

(1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melalui penyelenggaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan. (2) Penyelenggaraan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi, melakukan sinkronisasi, dan evaluasi mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan. (3) Penyelenggaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat dan tingkat daerah. (4) Penyelenggaraan forum koordinasi tingkat pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mengikutsertakan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 12

(1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan cara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Penyelenggaraan diseminasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tatap muka, sosialisasi, seminar, dan lokakarya. (3) Penyelenggaraan diseminasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui media elektronik dan media cetak.

Pasal 13

Penyelenggaraan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 14

(1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerja sama dengan Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara kerja sama penyelenggaraan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 15

(1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c khusus bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan. (2) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan teknis khusus Potensi Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 16

Dalam hal Potensi Pencarian dan Pertolongan akan menjadi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan, Potensi Pencarian dan Pertolongan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d bersama dengan Setiap Orang dan/atau instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 18

Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditujukan untuk: a. menguji dan meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki oleh Potensi Pencarian dan Pertolongan; b. menguji dan meningkatkan kesiapsiagaan Potensi Pencarian dan Pertolongan; c. menguji dan meningkatkan koordinasi dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan d. menguji prosedur Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 19

Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan latihan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.