Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Rencana Tata Ruang Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3. Gugus Pulau adalah wilayah yang mencakup beberapa pulau beserta perairannya, dibentuk atas dasar interaksi laut dan pulau sesuai dengan kondisi fisik, ekosistem, ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Kepulauan Maluku adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara menurut UNDANG-UNDANG pembentukannya, terdiri atas 20 (dua puluh) Gugus Pulau/Kepulauan meliputi:
a. Gugus Pulau Buru yang berada di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan;
b. Gugus Pulau Seram Barat yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat;
c. Gugus Pulau Seram Utara yang berada di Kabupaten Maluku Tengah;
d. Gugus Pulau Seram Selatan yang berada di Kabupaten Maluku Tengah;
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang berada di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah;
f. Gugus Pulau Seram Timur yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur;
g. Gugus Kepulauan Banda yang berada di Kabupaten Maluku Tengah;
h. Gugus Kepulauan Kei yang berada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara;
i. Gugus Kepulauan Aru yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru;
j. Gugus Kepulauan Tanimbar yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
k. Gugus Kepulauan Babar yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya;
l. Gugus Kepulauan Terselatan yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya;
m. Gugus Pulau Morotai yang berada di Kabupaten Pulau Morotai;
n. Gugus Pulau Halmahera Utara yang berada di Kabupaten Halmahera Utara;
o. Gugus Pulau Halmahera Barat yang berada di Kabupaten Halmahera Barat ;
p. Gugus Pulau Ternate-Tidore yang berada di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan;
q. Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah yang berada di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah;
r. Gugus Pulau Halmahera Selatan yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan;
s. Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula; dan
t. Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat yang berada di Kabupaten Pulau Taliabu.
5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7. Koridor Ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.
8. Kawasan Andalan adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
11. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
12. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
13. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan.
14. Pelabuhan Utama yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Internasional Hub dan Pelabuhan Internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
15. Pelabuhan Pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
16. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari
1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
17. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
19. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
20. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
21. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau Pulau Kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilometer persegi).
22. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. Pintu Jamak adalah simpul transportasi yang menghubungkan antarGugus Pulau di Kepulauan Maluku serta antara Kepulauan Maluku dan pulau/kepulauan lainnya untuk mendukung kegiatan perekonomian.
24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun
1945. www.djpp.kemenkumham.go.id
25. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kepulauan Maluku.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kepulauan Maluku;
c. rencana struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Maluku;
d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Maluku;
e. arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku;
g. koordinasi dan pengawasan; dan
h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Kepulauan Maluku.
(1) Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Kepulauan Maluku.
(2) Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kepulauan Maluku;
b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kepulauan Maluku;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kepulauan Maluku;
d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kepulauan Maluku; dan
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kepulauan Maluku.
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
2. Rencana Tata Ruang Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
3. Gugus Pulau adalah wilayah yang mencakup beberapa pulau beserta perairannya, dibentuk atas dasar interaksi laut dan pulau sesuai dengan kondisi fisik, ekosistem, ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Kepulauan Maluku adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara menurut UNDANG-UNDANG pembentukannya, terdiri atas 20 (dua puluh) Gugus Pulau/Kepulauan meliputi:
a. Gugus Pulau Buru yang berada di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan;
b. Gugus Pulau Seram Barat yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat;
c. Gugus Pulau Seram Utara yang berada di Kabupaten Maluku Tengah;
d. Gugus Pulau Seram Selatan yang berada di Kabupaten Maluku Tengah;
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang berada di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah;
f. Gugus Pulau Seram Timur yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur;
g. Gugus Kepulauan Banda yang berada di Kabupaten Maluku Tengah;
h. Gugus Kepulauan Kei yang berada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara;
i. Gugus Kepulauan Aru yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru;
j. Gugus Kepulauan Tanimbar yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
k. Gugus Kepulauan Babar yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya;
l. Gugus Kepulauan Terselatan yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya;
m. Gugus Pulau Morotai yang berada di Kabupaten Pulau Morotai;
n. Gugus Pulau Halmahera Utara yang berada di Kabupaten Halmahera Utara;
o. Gugus Pulau Halmahera Barat yang berada di Kabupaten Halmahera Barat ;
p. Gugus Pulau Ternate-Tidore yang berada di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan;
q. Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah yang berada di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah;
r. Gugus Pulau Halmahera Selatan yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan;
s. Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula; dan
t. Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat yang berada di Kabupaten Pulau Taliabu.
5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7. Koridor Ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.
8. Kawasan Andalan adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
11. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
12. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
13. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan.
14. Pelabuhan Utama yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Internasional Hub dan Pelabuhan Internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
15. Pelabuhan Pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai Pelabuhan Nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
16. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier yang dalam RTRWN disebut sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari
1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
17. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
19. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
20. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
21. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau Pulau Kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilometer persegi).
22. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
23. Pintu Jamak adalah simpul transportasi yang menghubungkan antarGugus Pulau di Kepulauan Maluku serta antara Kepulauan Maluku dan pulau/kepulauan lainnya untuk mendukung kegiatan perekonomian.
24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun
1945. www.djpp.kemenkumham.go.id
25. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kepulauan Maluku.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kepulauan Maluku;
c. rencana struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Maluku;
d. strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang Kepulauan Maluku;
e. arahan pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kepulauan Maluku;
g. koordinasi dan pengawasan; dan
h. peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Kepulauan Maluku.
BAB Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
(1) Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Kepulauan Maluku.
(2) Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kepulauan Maluku;
b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kepulauan Maluku;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kepulauan Maluku;
d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kepulauan Maluku; dan
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kepulauan Maluku.
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKU
Penataan ruang Kepulauan Maluku bertujuan untuk mewujudkan:
a. lumbung ikan nasional yang berkelanjutan;
b. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil;
c. pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku;
d. sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau, serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
e. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau.
Pasal 6
(1) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
b. pengembangan pusat industri serta jasa perikanan dan kelautan berskala internasional.
(2) Strategi untuk pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan;
b. mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial;
c. memantapkan dan/atau mengembangkan pelabuhan perikanan, pelabuhan laut, dan lintas penyeberangan untuk meningkatkan produksi dan distribusi perikanan serta keterkaitan antarGugus Pulau; dan
d. meningkatkan keterkaitan sentra produksi perikanan dengan kawasan perkotaan nasional.
(3) Strategi untuk pengembangan pusat industri serta jasa perikanan dan kelautan berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;
b. mengembangkan pusat jasa di bidang perikanan dan kelautan;
c. mengembangkan kawasan industri perkapalan;
d. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air pada kawasan peruntukan industri dan/atau kawasan perkotaan nasional yang berfungsi sebagai pusat industri hilir pengolahan perikanan dan/atau industri perkapalan; dan
e. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi serta pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan ke pasar nasional dan internasional.
Penataan ruang Kepulauan Maluku bertujuan untuk mewujudkan:
a. lumbung ikan nasional yang berkelanjutan;
b. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil;
c. pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku;
d. sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau, serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
e. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau.
BAB Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kepulauan Maluku
(1) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
b. pengembangan pusat industri serta jasa perikanan dan kelautan berskala internasional.
(2) Strategi untuk pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan;
b. mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial;
c. memantapkan dan/atau mengembangkan pelabuhan perikanan, pelabuhan laut, dan lintas penyeberangan untuk meningkatkan produksi dan distribusi perikanan serta keterkaitan antarGugus Pulau; dan
d. meningkatkan keterkaitan sentra produksi perikanan dengan kawasan perkotaan nasional.
(3) Strategi untuk pengembangan pusat industri serta jasa perikanan dan kelautan berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;
b. mengembangkan pusat jasa di bidang perikanan dan kelautan;
c. mengembangkan kawasan industri perkapalan;
d. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air pada kawasan peruntukan industri dan/atau kawasan perkotaan nasional yang berfungsi sebagai pusat industri hilir pengolahan perikanan dan/atau industri perkapalan; dan
e. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi serta pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan ke pasar nasional dan internasional.
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG DAN RENCANA POLA RUANG KEPULAUAN MALUKU
(1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kepulauan Maluku merupakan perangkat operasional RTRWN di Kepulauan Maluku yang berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang.
(2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Kepulauan Maluku.
BAB IV
STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG KEPULAUAN MALUKU
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sistem perkotaan nasional;
b. sistem jaringan transportasi nasional;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. sistem jaringan energi nasional;
d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e. sistem jaringan sumber daya air.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. kawasan lindung nasional; dan
b. Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sistem perkotaan nasional;
b. sistem jaringan transportasi nasional;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. sistem jaringan energi nasional;
d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e. sistem jaringan sumber daya air.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. kawasan lindung nasional; dan
b. Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional.
BAB Kedua
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagai:
1. pusat industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;
2. pusat jasa perikanan dan kelautan;
3. pusat pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil;
4. pusat industri pengolahan hasil perkebunan;
5. pusat pengembangan pertambangan mineral;
6. pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai;
7. pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari; dan
8. pusat pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan dan keamanan negara, serta perikanan dan kelautan;
b. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau;
c. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN yang menjadi Pintu Jamak;
e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
f. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
g. mengendalikan perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKSN di Pulau Kecil sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
h. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal untuk melayani PKN, PKW, dan PKSN.
(2) Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai:
a. pusat industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing dilakukan di PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Wahai, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba;
b. pusat jasa perikanan dan kelautan dilakukan di PKN Ternate- Sofifi, PKW Masohi, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Wahai, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba;
c. pusat pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba;
d. pusat industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan di PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Tidore, PKW Labuha, PKW Sanana, dan PKSN Saumlaki;
e. pusat pengembangan pertambangan mineral dilakukan di PKW Masohi, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Tidore, PKW Tobelo, dan PKW Labuha;
f. pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai dilakukan di PKSN Saumlaki;
www.djpp.kemenkumham.go.id
g. pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Tidore, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo; dan
h. pusat pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan dan keamanan negara, serta perikanan dan kelautan dilakukan di PKW Tual-Langgur, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo.
(3) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. PKN Ambon yang berada di Kota Ambon sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
b. PKN Ternate-Sofifi yang berada di Kota Ternate dan PKW Tidore yang berada di Kota Tidore Kepulauan sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Ternate-Tidore;
c. PKW Masohi yang berada di Kabupaten Maluku Tengah sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Selatan;
d. PKW Werinama dan PKW Bula yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Timur;
e. PKW Kairatu yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Barat;
f. PKW Tual-Langgur yang berada di Kota Tual dan Kota Langgur sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Kei;
g. PKW Namlea yang berada di Kabupaten Buru sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Buru;
h. PKW Wahai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Utara;
i. PKW Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Halmahera Utara;
j. PKW Labuha yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Halmahera Selatan;
k. PKW Sanana yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
www.djpp.kemenkumham.go.id
l. PKSN Saumlaki yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Tanimbar;
m. PKSN Ilwaki yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Babar dan Gugus Kepulauan Terselatan;
n. PKSN Dobo yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Aru; dan
o. PKSN Daruba yang berada di Kabupaten Pulau Morotai sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Morotai.
(4) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate- Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, dan PKW Labuha;
b. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir dilakukan di PKN Ambon, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Namlea, PKW Bula, dan PKSN Saumlaki;
c. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi gelombang pasang dilakukan di PKN Ambon, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo;
d. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi dilakukan di PKN Ternate-Sofifi dan PKW Tobelo;
e. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba; dan
f. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami dilakukan di PKN Ambon, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(5) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN yang menjadi Pintu Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Tobelo, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba;
(6) Pengembangan dan peningkatan fungsi PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba.
(7) Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba.
(8) Pengendalian perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKSN di Pulau Kecil sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Tual-Langgur, PKW Tidore, PKW Sanana, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo.
(9) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal untuk melayani PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba.
(10) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagai:
1. pusat industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;
2. pusat jasa perikanan dan kelautan;
3. pusat pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil;
4. pusat industri pengolahan hasil perkebunan;
5. pusat pengembangan pertambangan mineral;
6. pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai;
7. pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya dan wisata bahari; dan
8. pusat pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan dan keamanan negara, serta perikanan dan kelautan;
b. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau;
c. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN yang menjadi Pintu Jamak;
e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
f. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa;
g. mengendalikan perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKSN di Pulau Kecil sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
h. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal untuk melayani PKN, PKW, dan PKSN.
(2) Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai:
a. pusat industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing dilakukan di PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Wahai, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba;
b. pusat jasa perikanan dan kelautan dilakukan di PKN Ternate- Sofifi, PKW Masohi, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Wahai, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba;
c. pusat pengembangan perikanan dan kelautan berbasis riset pengembangan kelautan dan Pulau Kecil dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba;
d. pusat industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan di PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Tidore, PKW Labuha, PKW Sanana, dan PKSN Saumlaki;
e. pusat pengembangan pertambangan mineral dilakukan di PKW Masohi, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Tidore, PKW Tobelo, dan PKW Labuha;
f. pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai dilakukan di PKSN Saumlaki;
www.djpp.kemenkumham.go.id
g. pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Tidore, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo; dan
h. pusat pengembangan industri perkapalan dan jasa maritim untuk mendukung sistem transportasi, pertahanan dan keamanan negara, serta perikanan dan kelautan dilakukan di PKW Tual-Langgur, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo.
(3) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. PKN Ambon yang berada di Kota Ambon sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
b. PKN Ternate-Sofifi yang berada di Kota Ternate dan PKW Tidore yang berada di Kota Tidore Kepulauan sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Ternate-Tidore;
c. PKW Masohi yang berada di Kabupaten Maluku Tengah sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Selatan;
d. PKW Werinama dan PKW Bula yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Timur;
e. PKW Kairatu yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Barat;
f. PKW Tual-Langgur yang berada di Kota Tual dan Kota Langgur sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Kei;
g. PKW Namlea yang berada di Kabupaten Buru sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Buru;
h. PKW Wahai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Seram Utara;
i. PKW Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Halmahera Utara;
j. PKW Labuha yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Halmahera Selatan;
k. PKW Sanana yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
www.djpp.kemenkumham.go.id
l. PKSN Saumlaki yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Tanimbar;
m. PKSN Ilwaki yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Babar dan Gugus Kepulauan Terselatan;
n. PKSN Dobo yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru sebagai pusat pertumbuhan Gugus Kepulauan Aru; dan
o. PKSN Daruba yang berada di Kabupaten Pulau Morotai sebagai pusat pertumbuhan Gugus Pulau Morotai.
(4) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan PKN dan PKW berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate- Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, dan PKW Labuha;
b. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir dilakukan di PKN Ambon, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Namlea, PKW Bula, dan PKSN Saumlaki;
c. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi gelombang pasang dilakukan di PKN Ambon, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo;
d. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi dilakukan di PKN Ternate-Sofifi dan PKW Tobelo;
e. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba; dan
f. pengembangan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami dilakukan di PKN Ambon, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(5) Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN yang menjadi Pintu Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Tobelo, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba;
(6) Pengembangan dan peningkatan fungsi PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba.
(7) Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba.
(8) Pengendalian perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKSN di Pulau Kecil sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Tual-Langgur, PKW Tidore, PKW Sanana, PKSN Ilwaki, dan PKSN Dobo.
(9) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal untuk melayani PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba.
(10) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Pasal 14
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan jalan nasional; dan
b. jaringan transportasi penyeberangan.
(3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.
(4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b meliputi:
a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.
(3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan jalan nasional; dan
b. jaringan transportasi penyeberangan.
(3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.
(4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b meliputi:
a. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan
b. memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.
(3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.
Pasal 21
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
Pasal 22
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan mengembangkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi antarpulau untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengembangan jaringan distribusi minyak dan gas bumi antarpulau untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Jalur Distribusi Ambon untuk melayani PKN Ambon dan Kawasan Andalan Seram.
Pasal 23
Pasal 24
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan berbasis Gugus Pulau.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan berbasis Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Ambon dan Pulau Seram meliputi:
1. jaringan transmisi Wayame – Passo – Tulehu – Waai;
2. jaringan transmisi Sirimau – Passo;
3. jaringan transmisi Tulehu – Haruku - Masohi;
4. jaringan transmisi Piru – Kairatu; dan
5. jaringan transmisi Isal – Bula untuk melayani PKN Ambon, PKW Kairatu, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Bula, dan PKW Wahai serta Kawasan Andalan Seram; dan
b. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Halmahera meliputi:
1. jaringan transmisi Tidore – Sofifi – Dodinga – Jailolo – Tobelo;
2. jaringan transmisi Dodinga – Buli; dan
3. jaringan transmisi Dodinga – Maba;
untuk melayani PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore dan PKW Tobelo serta Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi- Weda dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan.
Pasal 25
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan mengembangkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi antarpulau untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengembangan jaringan distribusi minyak dan gas bumi antarpulau untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Jalur Distribusi Ambon untuk melayani PKN Ambon dan Kawasan Andalan Seram.
Pasal 23
Pasal 24
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan dengan mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan berbasis Gugus Pulau.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan berbasis Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Ambon dan Pulau Seram meliputi:
1. jaringan transmisi Wayame – Passo – Tulehu – Waai;
2. jaringan transmisi Sirimau – Passo;
3. jaringan transmisi Tulehu – Haruku - Masohi;
4. jaringan transmisi Piru – Kairatu; dan
5. jaringan transmisi Isal – Bula untuk melayani PKN Ambon, PKW Kairatu, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Bula, dan PKW Wahai serta Kawasan Andalan Seram; dan
b. jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Halmahera meliputi:
1. jaringan transmisi Tidore – Sofifi – Dodinga – Jailolo – Tobelo;
2. jaringan transmisi Dodinga – Buli; dan
3. jaringan transmisi Dodinga – Maba;
untuk melayani PKN Ternate-Sofifi, PKW Tidore dan PKW Tobelo serta Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi- Weda dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan.
Pasal 25
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Pasal 26
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 27
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan.
(2) Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Maluku sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) Pulau- Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang menghubungkan PKSN Ilwaki, PKSN Saumlaki, PKSN Dobo, dan PKW Tual- Langgur serta melayani Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar; dan
b. pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Maluku sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua Barat-Papua yang menghubungkan PKN Ambon,PKW Namlea, PKW Sanana, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Labuha, PKW Tidore, PKN Ternate-Sofifi, PKW Tobelo, dan PKSN Daruba serta melayani Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Ternate-Tidore- Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bacan- Halmahera Selatan, dan Kawasan Andalan Kepulauan Sula.
Pasal 28
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
b. mengembangkan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
(2) Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan pada:
a. jaringan satelit untuk melayani PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, www.djpp.kemenkumham.go.id
PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba; dan
b. jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Ternate-Tidore- Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bacan- Halmahera Selatan, Kawasan Andalan Kepulauan Sula, dan Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Pulau Kecil berpenghuni di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur.
Pasal 29
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan.
(2) Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Maluku sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) Pulau- Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang menghubungkan PKSN Ilwaki, PKSN Saumlaki, PKSN Dobo, dan PKW Tual- Langgur serta melayani Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar; dan
b. pengembangan jaringan terestrial di Kepulauan Maluku sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pengumpan Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua Barat-Papua yang menghubungkan PKN Ambon,PKW Namlea, PKW Sanana, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Labuha, PKW Tidore, PKN Ternate-Sofifi, PKW Tobelo, dan PKSN Daruba serta melayani Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Ternate-Tidore- Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bacan- Halmahera Selatan, dan Kawasan Andalan Kepulauan Sula.
Pasal 28
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan
b. mengembangkan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
(2) Pengembangan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan pada:
a. jaringan satelit untuk melayani PKN Ambon, PKN Ternate-Sofifi, PKW Masohi, PKW Werinama, PKW Kairatu, PKW Tual-Langgur, www.djpp.kemenkumham.go.id
PKW Namlea, PKW Wahai, PKW Bula, PKW Tidore, PKW Tobelo, PKW Labuha, PKW Sanana, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKSN Dobo, dan PKSN Daruba; dan
b. jaringan satelit untuk melayani Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar, Kawasan Andalan Buru, Kawasan Andalan Ternate-Tidore- Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bacan- Halmahera Selatan, Kawasan Andalan Kepulauan Sula, dan Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan jaringan satelit untuk membuka isolasi di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Pulau Kecil berpenghuni di Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur.
Pasal 29
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
Pasal 30
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB Ketiga
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pola Ruang www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB 1
Kawasan Lindung Nasional
BAB 2
Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional
BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KEPULAUAN MALUKU
BAB VI
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KEPULAUAN MALUKU
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional
BAB 1
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang
BAB 2
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Nasional www.djpp.kemenkumham.go.id
BAB 3
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Nasional
BAB 4
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi Nasional
BAB 5
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
BAB 6
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air
BAB 7
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang
BAB 8
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung Nasional
BAB 9
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan www.djpp.kemenkumham.go.id
dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari;
b. pengembangan pusat pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi lepas pantai;
c. pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan;
d. pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan; dan
e. pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral.
(2) Strategi untuk pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan untuk pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari pada kawasan konservasi;
b. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari;
c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari; dan
d. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan peruntukan pariwisata serta kawasan peruntukan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional.
(3) Strategi untuk pengembangan pusat pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali; dan
b. mengembangkan pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai.
(4) Strategi untuk pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan dengan komoditas pala, cengkeh, kelapa, dan kakao;
b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perkebunan sagu untuk mendukung kemandirian pangan.
(5) Strategi untuk pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertahankan dan merehabilitasi kawasan peruntukan hutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
(6) Strategi untuk pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. merehabilitasi sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
b. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
b. pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor Ekosistem;
c. pemertahanan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan
d. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung.
(2) Strategi untuk penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
b. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan yang termasuk dalam Segitiga Terumbu Karang yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
c. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan transportasi perairan yang berpotensi merusak fungsi ekologis kawasan konservasi di laut.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Strategi untuk pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan aktivitas transportasi pada Koridor Ekosistem; dan
b. mengembangkan prasarana penanda keberadaan Koridor Ekosistem.
(4) Strategi untuk pemertahanan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. melestarikan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dalam kesatuan Gugus Pulau;
b. mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
c. meningkatkan perlindungan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil.
(5) Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air;
dan
b. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
a. pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air berbasis teknologi terapan dan masyarakat;
b. pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau;
c. pengembangan prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah;
e. pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana; dan
f. pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana.
(2) Strategi untuk pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air berbasis teknologi terapan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan jaringan energi berbasis teknologi mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga panas bumi;
b. mengembangkan jaringan terestrial dan jaringan satelit;
c. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan teknologi penggunaan air laut; dan
d. mengembangkan dan memelihara prasarana sumber daya air skala regional atau skala pulau.
(3) Strategi untuk pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan lintas penyeberangan pada pulau-pulau dalam Gugus Pulau;
dan
b. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara.
(4) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan dan/atau memantapkan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul; dan
b. mengembangkan dan/atau memantapkan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier.
(5) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. mengembangkan prasarana dan sarana penyeberangan untuk melayani lintas penyeberangan ke Pulau Kecil berpenghuni;
b. mengembangkan bandar udara yang melayani angkutan udara keperintisan;
c. mengembangkan jaringan transportasi antarmoda yang menghubungkan Pulau Kecil berpenghuni dengan kawasan perkotaan nasional; dan
d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan dermaga di Pulau Kecil berpenghuni.
(6) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan
b. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional.
(7) Strategi untuk pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami;
b. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan
c. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi pada kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
a. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
b. pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
(2) Strategi untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, dan simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
b. mengembangkan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
(3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda di Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau Batugoyang, Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batarkusu, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Lirang, dan Pulau Jiew;
b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang;
c. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang;
d. mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan/atau pembangkit listrik tenaga angin-surya (hybrid) untuk memenuhi kebutuhan www.djpp.kemenkumham.go.id
energi PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang; dan
e. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan www.djpp.kemenkumham.go.id
dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari;
b. pengembangan pusat pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi lepas pantai;
c. pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan;
d. pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan; dan
e. pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral.
(2) Strategi untuk pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan untuk pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari pada kawasan konservasi;
b. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari;
c. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari; dan
d. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan peruntukan pariwisata serta kawasan peruntukan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional.
(3) Strategi untuk pengembangan pusat pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali; dan
b. mengembangkan pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai.
(4) Strategi untuk pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan dengan komoditas pala, cengkeh, kelapa, dan kakao;
b. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perkebunan sagu untuk mendukung kemandirian pangan.
(5) Strategi untuk pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertahankan dan merehabilitasi kawasan peruntukan hutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
(6) Strategi untuk pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. merehabilitasi sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
b. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
b. pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor Ekosistem;
c. pemertahanan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi; dan
d. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung.
(2) Strategi untuk penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
b. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan yang termasuk dalam Segitiga Terumbu Karang yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
c. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan transportasi perairan yang berpotensi merusak fungsi ekologis kawasan konservasi di laut.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Strategi untuk pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan aktivitas transportasi pada Koridor Ekosistem; dan
b. mengembangkan prasarana penanda keberadaan Koridor Ekosistem.
(4) Strategi untuk pemertahanan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. melestarikan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dalam kesatuan Gugus Pulau;
b. mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan
c. meningkatkan perlindungan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil.
(5) Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air;
dan
b. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
a. pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air berbasis teknologi terapan dan masyarakat;
b. pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau;
c. pengembangan prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah;
e. pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana; dan
f. pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana.
(2) Strategi untuk pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air berbasis teknologi terapan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan jaringan energi berbasis teknologi mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga panas bumi;
b. mengembangkan jaringan terestrial dan jaringan satelit;
c. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan teknologi penggunaan air laut; dan
d. mengembangkan dan memelihara prasarana sumber daya air skala regional atau skala pulau.
(3) Strategi untuk pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan lintas penyeberangan pada pulau-pulau dalam Gugus Pulau;
dan
b. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara.
(4) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan dan/atau memantapkan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul; dan
b. mengembangkan dan/atau memantapkan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier.
(5) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. mengembangkan prasarana dan sarana penyeberangan untuk melayani lintas penyeberangan ke Pulau Kecil berpenghuni;
b. mengembangkan bandar udara yang melayani angkutan udara keperintisan;
c. mengembangkan jaringan transportasi antarmoda yang menghubungkan Pulau Kecil berpenghuni dengan kawasan perkotaan nasional; dan
d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan dermaga di Pulau Kecil berpenghuni.
(6) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan
b. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional.
(7) Strategi untuk pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami;
b. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan
c. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi pada kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
a. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup; dan www.djpp.kemenkumham.go.id
b. pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan INDONESIA.
(2) Strategi untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, dan simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan;
b. mengembangkan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara.
(3) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda di Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau Batugoyang, Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batarkusu, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Lirang, dan Pulau Jiew;
b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang;
c. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang;
d. mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan/atau pembangkit listrik tenaga angin-surya (hybrid) untuk memenuhi kebutuhan www.djpp.kemenkumham.go.id
energi PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang; dan
e. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku;
b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil;
c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan berbasis Gugus Pulau serta mendukung jaringan penyeberangan sabuk;
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni; dan
f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional.
(2) Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang berupa jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Laha-Pokka-Durian Patah- Passo-Galala-Ambon;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Passo-Tulehu-Liang;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
1. Kairatu – Waiselan – Latu – Liang – Simpang Makariki – Waipia – Saleman – Besi – Wahai – Pasahari – Kobisonta – Banggoi – Bula; dan
2. Simpang Makariki – Masohi – Amahai – Tamilow – Haya;
d. Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Teluk Bara – Air Buaya – Samalagi – Namlea – Marloso – Mako – Modaumohe – Namrole;
e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Saumlaki – Olilit – Aruidas – Arma – Siwahan;
f. Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Tual – Langgur – Ibra;
g. Jaringan Jalan Lintas Pulau Wetar yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Ilwaki – Lurang;
h. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Ternate – Kastelo – Pintu Besar – Ternate;
i. Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
1. Lapangan Terbang – Galela – Tobelo – Podiwang – Kao – Boso – Sidangoli;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Boso – Dodinga – Sofifi – Akelamo – Payahe – Weda; dan
3. Dodinga – Bobaneigo;
j. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Daruba – Daeo – Berebere; dan
k. Jaringan Jalan Lintas Pulau Bacan yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Labuha – Babang.
(3) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram yang menghubungkan:
1. Taniwel – Piru – Kairatu;
2. Bula – Dawang – Waru; dan
3. Haya – Tehoru – Laimu – Werinama;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang menghubungkan Tual – Ngadi;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Kei Kecil yang menghubungkan Ibra –Damar;
d. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Tidore yang menghubungkan Tidore –Ome – Rumatua – Garuamelia – Tidore;
e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera yang menghubungkan:
1. Weda – Mafa – Matuting – Sakela;
2. Sidangoli – Jailolo;
3. Bobaneigo – Ekor – Subaim – Buli; dan
4. Weda – Sagea – Patani;
f. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai yang menghubungkan Berebere – Sopi – Wayabula – Daruba; dan
g. jaringan jalan di Pulau Kobror yang menghubungkan Dobo – Benjina – Batugoyang.
(4) Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Ambon dengan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, dan Bandar Udara Pattimura;
b. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Ternate-Sofifi dengan Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi, dan Bandar Udara Sultan Babullah;
c. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Masohi dengan Pelabuhan Amahai;
d. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tual- Langgur dengan Pelabuhan Tual;
e. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Namlea dengan Pelabuhan Namlea;
f. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Bula dengan Pelabuhan Bula;
g. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tobelo dengan Pelabuhan Tobelo;
h. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Labuha dengan Pelabuhan Babang dan Pelabuhan Labuha;
i. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Kairatu dengan Pelabuhan Hatu Piru;
j. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Saumlaki dengan Pelabuhan Saumlaki dan Bandar Udara Olilit;
k. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Dobo dengan Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Batugoyang; dan
l. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Daruba dengan Pelabuhan Wayabula.
(5) Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan berbasis Gugus Pulau serta mendukung jaringan penyeberangan sabuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Wetar yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
f. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk; dan
g. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara.
(6) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang.
(7) Pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru, Jaringan Jalan Lintas Kepulauan Tanimbar, Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate, dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai.
(8) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
b. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau;
c. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dalam Gugus Pulau;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. mengembangkan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk ke/dari Pulau Kecil; dan
e. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional.
(2) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. lintas antarnegara yang menghubungkan:
1. Wonreli (Pulau Kisar) - Darwin (Australia);
2. Tiakur (Pulau Moa) - Dili (RDTL);
3. Tiakur (Pulau Moa) - Baucau (RDTL); dan
4. Tiakur (Pulau Moa) – Darwin (Australia);
b. lintas penyeberangan antarpulau dan antarprovinsi di Kepulauan Maluku dengan Provinsi di luar Kepulauan Maluku yang menghubungkan:
1. Bitung (Pulau Sulawesi)-Ternate-Patani-Sorong (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Sabuk Utara;
2. Luwuk (Pulau Sulawesi)-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Sabuk Tengah;
3. Kalabahi (Kepulauan Nusa Tenggara)–Ilwaki–Saumlaki–Tual– Dobo–Merauke (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatan;
4. Daruba-Biak (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabuk;
5. Atapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki;
6. Atapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) – Wonreli;
7. Teluk Gurita (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki;
8. Kalabahi (Kepulauan Nusa Tenggara) – Kisar;
9. Wahai – Sorong (Pulau Papua);
10. Wahai – Fakfak (Pulau Papua);
11. Wahai – Pulau Misool (Pulau Papua); dan
12. Dobo – Timika (Pulau Papua);
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. lintas penyeberangan antarprovinsi di Kepulauan Maluku yang menghubungkan:
1. Ambon – Ternate yang membentuk Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabuk; dan
2. Wahai – Babang;
d. lintas penyeberangan dalam provinsi dan antarPulau Kecil yang menghubungkan:
1. Saumlaki – Ambon;
2. Dobo – Tual;
3. Tual – Ambon;
4. Ilwaki – Ambon; dan
5. Ternate – Daruba yang membentuk Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabuk.
(3) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada lintas penyeberangan:
a. Teluk Bara – Mangon yang menghubungkan Gugus Pulau Buru dengan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
b. Samuya – Dofa yang menghubungkan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat dengan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
c. Mangole – Jikotamo yang menghubungkan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur dengan Gugus Pulau Halmahera Selatan;
d. Makian – Sofifi yang menghubungkan Gugus Pulau Halmahera Selatan dengan Gugus Pulau Ternate-Tidore;
e. Daruba – Tobelo yang menghubungkan Gugus Pulau Morotai dengan Gugus Pulau Halmahera Utara;
f. Tobelo – Subaim yang menghubungkan Gugus Pulau Halmahera Utara dengan Gugus Pulau Halmahera Timur- Halmahera Tengah;
g. Bastiong – Sidangoli yang menghubungkan Gugus Pulau Ternate-Tidore dengan Gugus Pulau Halmahera Barat;
h. Galala – Namlea, Galala – Ambalau yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Buru;
i. Hunimua – Waipirit dan Umeputih – Wailey yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Seram Barat;
www.djpp.kemenkumham.go.id
j. Waipirit – Wahai yang menghubungkan Gugus Pulau Seram Barat dengan Gugus Pulau Seram Utara;
k. Geser – Tual yang menghubungkan Gugus Pulau Seram Timur dengan Gugus Kepulauan Kei;
l. Dobo – Saumlaki yang menghubungkan Gugus Kepulauan Aru dengan Gugus Kepulauan Tanimbar;
m. Saumlaki – Tepa yang menghubungkan Gugus Kepulauan Tanimbar dengan Gugus Kepulauan Babar;
n. Tual – Larat yang menghubungkan Gugus Kepulauan Kei dengan Gugus Kepulauan Tanimbar;
o. Ilwaki – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tepa – Kroing – Latalola Besar – Watuwei – Saumlaki yang menghubungkan Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Tanimbar;
p. Galala – Bandaneira yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Kepulauan Banda;
q. Bandaneira – Pulau Manuk – Pulau Serua – Pulau Nila – Pulau Teun – Pulau Damar – Pulau Babar yang menghubungkan Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Terselatan, dan Gugus Kepulauan Babar;
r. Bastiong – Babang yang menghubungkan Gugus Pulau Ternate-Tidore dengan Gugus Pulau Halmahera Selatan;
s. Nalahia – Amahai yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Seram Selatan;
dan
t. Kroing – Wulur yang menghubungkan Gugus Kepulauan Babar dengan Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilakukan pada lintas penyeberangan:
a. Mangole – Bobong dan Mangole – Sanana pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
b. Patani – Gebe pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah;
c. Geser – Gorom – Watubela pada Gugus Pulau Seram Timur;
d. Tual – Elat, Tual – Tayandu, Tayandu – Kur, Langgur – Elat, Langgur – Hollat, dan Langgur – Weduar pada Gugus Kepulauan Kei;
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. Lalui – Babang – Makian pada Gugus Pulau Halmahera Selatan;
f. Sofifi – Bastiong, Bastiong – Batang Dua, Bastiong – Tidore, dan Goto – Sofifi pada Gugus Pulau Ternate-Tidore;
g. Galala – Pokka, Umeputih – Pelauw, Kailolo – Umeputih, Tulehu – Kailolo, Tulehu – Umeputih, dan Umeputih – Nalahia pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
h. Dobo – Wokam, Dobo – Kobror, Dobo – Trangan, Dobo – Benjina, Dobo – Tabarfane, dan Tabarfane – Jerol pada Gugus Kepulauan Aru;
i. Ambalau – Wamsisi – Namrole – Leksula pada Gugus Pulau Buru;
j. Saumlaki – Adaut – Seira – Wunlah – Larat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
k. Ilwaki – Jerusu – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(5) Pengembangan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk ke/dari Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilakukan pada pelabuhan/dermaga penyeberangan di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Ternate- Tidore, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.
(6) Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e meliputi:
a. Lintas Penyeberangan Sabuk Utara yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai;
b. Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah; dan
d. Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena, Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate.
(7) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi penyeberangan tercantum dalam Lampiran I.B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan;
b. mengembangkan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC;
c. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya;
d. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir;
dan
e. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
a. Pelabuhan Ambon yang berada di Kota Ambon dan Pelabuhan Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk melayani PKN Ambon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram serta Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya;
b. Pelabuhan Ternate yang berada di Kota Ternate dan Pelabuhan Sofifi yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore- Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. Pelabuhan Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara untuk melayani PKW Tobelo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya;
d. Pelabuhan Babang, Pelabuhan Labuha, dan Pelabuhan Laiwui yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan untuk melayani PKW Labuha sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan;
e. Pelabuhan Amahai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan untuk melayani PKW Masohi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;
f. Pelabuhan Hatu Piru yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat untuk melayani PKW Kairatu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;
g. Pelabuhan Tual yang berada di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei untuk melayani PKW Tual-Langgur sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar- Pulau Tanimbar;
h. Pelabuhan Namlea yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru untuk melayani PKW Namlea sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Buru;
i. Pelabuhan Bula yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Pulau Seram Timur untuk melayani PKW Bula sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;
j. Pelabuhan Saumlaki yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar untuk melayani PKSN Saumlaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar serta Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya;
k. Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Batugoyang yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru untuk melayani PKSN Dobo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar serta Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya;
l. Pelabuhan Bandaneira yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Kepulauan Banda untuk melayani Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
m. Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur untuk melayani PKW Sanana sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kepulauan Sula;
n. Pelabuhan Mafa yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah untuk melayani Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan; dan
o. Pelabuhan Wayabula yang berada di Kabupaten Pulau Morotai pada Gugus Pulau Morotai untuk melayani PKSN Daruba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore- Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, dan Pelabuhan Babang.
(4) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada pelabuhan di Kepulauan Maluku yang terpadu dengan:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena, Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate, dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai; dan
b. Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah, Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk.
(5) Pencegahan pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Bula, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Bandaneira, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Laiwui, Pelabuhan Falabisahaya, Pelabuhan Mangole, Pelabuhan Wayabula, dan Pelabuhan Mafa.
(6) Pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan www.djpp.kemenkumham.go.id
Babang, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Bula, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Bandaneira, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Laiwui, Pelabuhan Falabisahaya, Pelabuhan Mangole, Pelabuhan Wayabula, dan Pelabuhan Mafa.
(7) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengoptimalkan pemanfaatan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagai alur pelayaran internasional;
b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
c. mengembangkan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;
d. membangun dan memelihara mercusuar sebagai navigasi pelayaran dan/atau sarana penanda di PPKT;
e. mengendalikan pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
f. memanfaatkan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengoptimalan pemanfaatan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.
(3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Tobelo, www.djpp.kemenkumham.go.id
Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Bula, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Bandaneira, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Laiwui, Pelabuhan Falabisahaya, Pelabuhan Mangole, Pelabuhan Wayabula, dan Pelabuhan Mafa.
(4) Pengembangan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.
(5) Pembangunan dan pemeliharaan mercusuar dan sarana penanda di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau Batugoyang, Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batarkusu, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Lirang, dan Pulau Jiew.
(6) Pengendalian pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.
(7) Pemanfaatan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada alur pelayaran di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku;
b. mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional;
c. mengembangkan bandar udara pengumpul yang melayani www.djpp.kemenkumham.go.id
angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
d. memanfaatkan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Bandar Udara Pattimura yang berada di Kota Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk melayani PKN Ambon, PKW Kairatu, PKW Masohi, PKW Wahai, PKW Bula, dan PKW Werinama sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;
b. Bandar Udara Olilit yang berada di Kota Saumlaki pada Gugus Kepulauan Tanimbar untuk melayani PKSN Saumlaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar- Pulau Tanimbar; dan
c. Bandar Udara Sultan Babullah yang berada di Kota Ternate pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan pada:
a. Bandar Udara Pattimura yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon;
b. Bandar Udara Olilit yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Kepulauan Tanimbar; dan
c. Bandar Udara Sultan Babullah yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ternate.
(4) Pengembangan bandar udara pengumpul yang melayani angkutan udara keperintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.
(5) Pemanfaatan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku;
b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil;
c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara;
d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan berbasis Gugus Pulau serta mendukung jaringan penyeberangan sabuk;
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni; dan
f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional.
(2) Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang berupa jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Laha-Pokka-Durian Patah- Passo-Galala-Ambon;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Passo-Tulehu-Liang;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
1. Kairatu – Waiselan – Latu – Liang – Simpang Makariki – Waipia – Saleman – Besi – Wahai – Pasahari – Kobisonta – Banggoi – Bula; dan
2. Simpang Makariki – Masohi – Amahai – Tamilow – Haya;
d. Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Teluk Bara – Air Buaya – Samalagi – Namlea – Marloso – Mako – Modaumohe – Namrole;
e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Saumlaki – Olilit – Aruidas – Arma – Siwahan;
f. Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Tual – Langgur – Ibra;
g. Jaringan Jalan Lintas Pulau Wetar yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Ilwaki – Lurang;
h. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Ternate – Kastelo – Pintu Besar – Ternate;
i. Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
1. Lapangan Terbang – Galela – Tobelo – Podiwang – Kao – Boso – Sidangoli;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2. Boso – Dodinga – Sofifi – Akelamo – Payahe – Weda; dan
3. Dodinga – Bobaneigo;
j. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Daruba – Daeo – Berebere; dan
k. Jaringan Jalan Lintas Pulau Bacan yang berupa jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Labuha – Babang.
(3) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram yang menghubungkan:
1. Taniwel – Piru – Kairatu;
2. Bula – Dawang – Waru; dan
3. Haya – Tehoru – Laimu – Werinama;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang menghubungkan Tual – Ngadi;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Kei Kecil yang menghubungkan Ibra –Damar;
d. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Tidore yang menghubungkan Tidore –Ome – Rumatua – Garuamelia – Tidore;
e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera yang menghubungkan:
1. Weda – Mafa – Matuting – Sakela;
2. Sidangoli – Jailolo;
3. Bobaneigo – Ekor – Subaim – Buli; dan
4. Weda – Sagea – Patani;
f. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai yang menghubungkan Berebere – Sopi – Wayabula – Daruba; dan
g. jaringan jalan di Pulau Kobror yang menghubungkan Dobo – Benjina – Batugoyang.
(4) Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Ambon dengan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, dan Bandar Udara Pattimura;
b. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Ternate-Sofifi dengan Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Sofifi, dan Bandar Udara Sultan Babullah;
c. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Masohi dengan Pelabuhan Amahai;
d. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tual- Langgur dengan Pelabuhan Tual;
e. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Namlea dengan Pelabuhan Namlea;
f. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Bula dengan Pelabuhan Bula;
g. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Tobelo dengan Pelabuhan Tobelo;
h. jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Labuha dengan Pelabuhan Babang dan Pelabuhan Labuha;
i. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Kairatu dengan Pelabuhan Hatu Piru;
j. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Saumlaki dengan Pelabuhan Saumlaki dan Bandar Udara Olilit;
k. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Dobo dengan Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Batugoyang; dan
l. jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKSN Daruba dengan Pelabuhan Wayabula.
(5) Pengembangan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan berbasis Gugus Pulau serta mendukung jaringan penyeberangan sabuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
b. Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah;
c. Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
e. Jaringan Jalan Lintas Pulau Wetar yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk;
f. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk; dan
g. Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai yang terpadu dengan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara.
(6) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang.
(7) Pengendalian pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru, Jaringan Jalan Lintas Kepulauan Tanimbar, Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate, dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai.
(8) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah;
b. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau;
c. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dalam Gugus Pulau;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. mengembangkan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk ke/dari Pulau Kecil; dan
e. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional.
(2) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. lintas antarnegara yang menghubungkan:
1. Wonreli (Pulau Kisar) - Darwin (Australia);
2. Tiakur (Pulau Moa) - Dili (RDTL);
3. Tiakur (Pulau Moa) - Baucau (RDTL); dan
4. Tiakur (Pulau Moa) – Darwin (Australia);
b. lintas penyeberangan antarpulau dan antarprovinsi di Kepulauan Maluku dengan Provinsi di luar Kepulauan Maluku yang menghubungkan:
1. Bitung (Pulau Sulawesi)-Ternate-Patani-Sorong (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Sabuk Utara;
2. Luwuk (Pulau Sulawesi)-Sanana-Namlea-Ambon-Fakfak (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Sabuk Tengah;
3. Kalabahi (Kepulauan Nusa Tenggara)–Ilwaki–Saumlaki–Tual– Dobo–Merauke (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Sabuk Selatan;
4. Daruba-Biak (Pulau Papua) yang membentuk Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabuk;
5. Atapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki;
6. Atapupu (Kepulauan Nusa Tenggara) – Wonreli;
7. Teluk Gurita (Kepulauan Nusa Tenggara) – Ilwaki;
8. Kalabahi (Kepulauan Nusa Tenggara) – Kisar;
9. Wahai – Sorong (Pulau Papua);
10. Wahai – Fakfak (Pulau Papua);
11. Wahai – Pulau Misool (Pulau Papua); dan
12. Dobo – Timika (Pulau Papua);
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. lintas penyeberangan antarprovinsi di Kepulauan Maluku yang menghubungkan:
1. Ambon – Ternate yang membentuk Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabuk; dan
2. Wahai – Babang;
d. lintas penyeberangan dalam provinsi dan antarPulau Kecil yang menghubungkan:
1. Saumlaki – Ambon;
2. Dobo – Tual;
3. Tual – Ambon;
4. Ilwaki – Ambon; dan
5. Ternate – Daruba yang membentuk Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabuk.
(3) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada lintas penyeberangan:
a. Teluk Bara – Mangon yang menghubungkan Gugus Pulau Buru dengan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
b. Samuya – Dofa yang menghubungkan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat dengan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
c. Mangole – Jikotamo yang menghubungkan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur dengan Gugus Pulau Halmahera Selatan;
d. Makian – Sofifi yang menghubungkan Gugus Pulau Halmahera Selatan dengan Gugus Pulau Ternate-Tidore;
e. Daruba – Tobelo yang menghubungkan Gugus Pulau Morotai dengan Gugus Pulau Halmahera Utara;
f. Tobelo – Subaim yang menghubungkan Gugus Pulau Halmahera Utara dengan Gugus Pulau Halmahera Timur- Halmahera Tengah;
g. Bastiong – Sidangoli yang menghubungkan Gugus Pulau Ternate-Tidore dengan Gugus Pulau Halmahera Barat;
h. Galala – Namlea, Galala – Ambalau yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Buru;
i. Hunimua – Waipirit dan Umeputih – Wailey yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Seram Barat;
www.djpp.kemenkumham.go.id
j. Waipirit – Wahai yang menghubungkan Gugus Pulau Seram Barat dengan Gugus Pulau Seram Utara;
k. Geser – Tual yang menghubungkan Gugus Pulau Seram Timur dengan Gugus Kepulauan Kei;
l. Dobo – Saumlaki yang menghubungkan Gugus Kepulauan Aru dengan Gugus Kepulauan Tanimbar;
m. Saumlaki – Tepa yang menghubungkan Gugus Kepulauan Tanimbar dengan Gugus Kepulauan Babar;
n. Tual – Larat yang menghubungkan Gugus Kepulauan Kei dengan Gugus Kepulauan Tanimbar;
o. Ilwaki – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan – Mahaleta – Tepa – Kroing – Latalola Besar – Watuwei – Saumlaki yang menghubungkan Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Tanimbar;
p. Galala – Bandaneira yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Kepulauan Banda;
q. Bandaneira – Pulau Manuk – Pulau Serua – Pulau Nila – Pulau Teun – Pulau Damar – Pulau Babar yang menghubungkan Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Terselatan, dan Gugus Kepulauan Babar;
r. Bastiong – Babang yang menghubungkan Gugus Pulau Ternate-Tidore dengan Gugus Pulau Halmahera Selatan;
s. Nalahia – Amahai yang menghubungkan Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dengan Gugus Pulau Seram Selatan;
dan
t. Kroing – Wulur yang menghubungkan Gugus Kepulauan Babar dengan Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) Pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan dalam Gugus Pulau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dilakukan pada lintas penyeberangan:
a. Mangole – Bobong dan Mangole – Sanana pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;
b. Patani – Gebe pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah;
c. Geser – Gorom – Watubela pada Gugus Pulau Seram Timur;
d. Tual – Elat, Tual – Tayandu, Tayandu – Kur, Langgur – Elat, Langgur – Hollat, dan Langgur – Weduar pada Gugus Kepulauan Kei;
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. Lalui – Babang – Makian pada Gugus Pulau Halmahera Selatan;
f. Sofifi – Bastiong, Bastiong – Batang Dua, Bastiong – Tidore, dan Goto – Sofifi pada Gugus Pulau Ternate-Tidore;
g. Galala – Pokka, Umeputih – Pelauw, Kailolo – Umeputih, Tulehu – Kailolo, Tulehu – Umeputih, dan Umeputih – Nalahia pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
h. Dobo – Wokam, Dobo – Kobror, Dobo – Trangan, Dobo – Benjina, Dobo – Tabarfane, dan Tabarfane – Jerol pada Gugus Kepulauan Aru;
i. Ambalau – Wamsisi – Namrole – Leksula pada Gugus Pulau Buru;
j. Saumlaki – Adaut – Seira – Wunlah – Larat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
k. Ilwaki – Jerusu – Wonreli – Tomra – Kaiwatu – Werwawan pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(5) Pengembangan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk ke/dari Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilakukan pada pelabuhan/dermaga penyeberangan di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Ternate- Tidore, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan.
(6) Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e meliputi:
a. Lintas Penyeberangan Sabuk Utara yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai;
b. Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena dan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah; dan
d. Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena, Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate.
(7) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi penyeberangan tercantum dalam Lampiran I.B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan;
b. mengembangkan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC;
c. mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya;
d. mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir;
dan
e. memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
a. Pelabuhan Ambon yang berada di Kota Ambon dan Pelabuhan Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk melayani PKN Ambon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram serta Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya;
b. Pelabuhan Ternate yang berada di Kota Ternate dan Pelabuhan Sofifi yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore- Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
c. Pelabuhan Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara untuk melayani PKW Tobelo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya;
d. Pelabuhan Babang, Pelabuhan Labuha, dan Pelabuhan Laiwui yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan untuk melayani PKW Labuha sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan;
e. Pelabuhan Amahai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan untuk melayani PKW Masohi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;
f. Pelabuhan Hatu Piru yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat untuk melayani PKW Kairatu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;
g. Pelabuhan Tual yang berada di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei untuk melayani PKW Tual-Langgur sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar- Pulau Tanimbar;
h. Pelabuhan Namlea yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru untuk melayani PKW Namlea sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Buru;
i. Pelabuhan Bula yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Pulau Seram Timur untuk melayani PKW Bula sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;
j. Pelabuhan Saumlaki yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar untuk melayani PKSN Saumlaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar serta Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya;
k. Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Batugoyang yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru untuk melayani PKSN Dobo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar serta Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya;
l. Pelabuhan Bandaneira yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Kepulauan Banda untuk melayani Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
m. Pelabuhan Falabisahaya dan Pelabuhan Mangole yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur untuk melayani PKW Sanana sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kepulauan Sula;
n. Pelabuhan Mafa yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah untuk melayani Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan; dan
o. Pelabuhan Wayabula yang berada di Kabupaten Pulau Morotai pada Gugus Pulau Morotai untuk melayani PKSN Daruba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore- Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan pelabuhan dengan memanfaatkan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, dan Pelabuhan Babang.
(4) Pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada pelabuhan di Kepulauan Maluku yang terpadu dengan:
a. Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Jaringan Jalan Lintas Pulau Yamdena, Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate, dan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai; dan
b. Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah, Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk.
(5) Pencegahan pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Bula, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Bandaneira, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Laiwui, Pelabuhan Falabisahaya, Pelabuhan Mangole, Pelabuhan Wayabula, dan Pelabuhan Mafa.
(6) Pemanfaatan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan di Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan www.djpp.kemenkumham.go.id
Babang, Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Bula, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Bandaneira, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Laiwui, Pelabuhan Falabisahaya, Pelabuhan Mangole, Pelabuhan Wayabula, dan Pelabuhan Mafa.
(7) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengoptimalkan pemanfaatan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagai alur pelayaran internasional;
b. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan;
c. mengembangkan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional;
d. membangun dan memelihara mercusuar sebagai navigasi pelayaran dan/atau sarana penanda di PPKT;
e. mengendalikan pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan
f. memanfaatkan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengoptimalan pemanfaatan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC sebagai alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.
(3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Babang, Pelabuhan Tobelo, www.djpp.kemenkumham.go.id
Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Pelabuhan Hatu Piru, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Bula, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Bandaneira, Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Labuha, Pelabuhan Laiwui, Pelabuhan Falabisahaya, Pelabuhan Mangole, Pelabuhan Wayabula, dan Pelabuhan Mafa.
(4) Pengembangan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada kawasan konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, kawasan lindung lainnya, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.
(5) Pembangunan dan pemeliharaan mercusuar dan sarana penanda di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau Batugoyang, Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batarkusu, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Lirang, dan Pulau Jiew.
(6) Pengendalian pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada alur pelayaran internasional dan alur pelayaran nasional di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.
(7) Pemanfaatan bersama alur pelayaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada alur pelayaran di Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a meliputi:
a. mengembangkan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku;
b. mengembangkan dan memantapkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional;
c. mengembangkan bandar udara pengumpul yang melayani www.djpp.kemenkumham.go.id
angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni; dan
d. memanfaatkan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Pengembangan dan pemantapan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan guna mendorong perekonomian di Kepulauan Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Bandar Udara Pattimura yang berada di Kota Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk melayani PKN Ambon, PKW Kairatu, PKW Masohi, PKW Wahai, PKW Bula, dan PKW Werinama sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram;
b. Bandar Udara Olilit yang berada di Kota Saumlaki pada Gugus Kepulauan Tanimbar untuk melayani PKSN Saumlaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar- Pulau Tanimbar; dan
c. Bandar Udara Sultan Babullah yang berada di Kota Ternate pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya.
(3) Pengembangan dan pemantapan bandar udara yang terpadu dengan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan pada:
a. Bandar Udara Pattimura yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon;
b. Bandar Udara Olilit yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Kepulauan Tanimbar; dan
c. Bandar Udara Sultan Babullah yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ternate.
(4) Pengembangan bandar udara pengumpul yang melayani angkutan udara keperintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.
(5) Pemanfaatan bersama bandar udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di Bandar Udara Pattimura, Bandar Udara Olilit, dan Bandar Udara Sultan Babullah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di Kepulauan Maluku secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I.B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
a. mengembangkan dan memelihara pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
b. mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
(2) Pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi:
1. PLTP Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
2. PLTP Songa Wayaua yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan; dan
3. PLTP Jailolo yang berada di Kabupaten Halmahera Barat pada Gugus Pulau Halmahera Barat;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
1. PLTU Ambon yang berada di Kota Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
2. PLTU Waai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; dan
3. PLTU Tidore dan PLTU Sofifi yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wai Tala yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan;
dan
d. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. PLTGB Buru yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru;
2. PLTGB Langgur yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
3. PLTGB Tual yang berada di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
4. PLTGB Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara.
(3) Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi:
1. PLTM Wae Mala yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan;
2. PLTM Ruwapa yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat;
3. PLTM Tene yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat;
4. PLTM Makariki yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan; dan
5. PLTM Isal yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan pembangkit listrik tenaga angin-surya (PLT Hybrid) pada Pulau Kecil berpenghuni di Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah.
(1) Strategi operasionalisasi perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
a. mengembangkan dan memelihara pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan;
b. mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni.
(2) Pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi:
1. PLTP Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
2. PLTP Songa Wayaua yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Selatan; dan
3. PLTP Jailolo yang berada di Kabupaten Halmahera Barat pada Gugus Pulau Halmahera Barat;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
1. PLTU Ambon yang berada di Kota Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
2. PLTU Waai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; dan
3. PLTU Tidore dan PLTU Sofifi yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wai Tala yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan;
dan
d. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. PLTGB Buru yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru;
2. PLTGB Langgur yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
3. PLTGB Tual yang berada di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
4. PLTGB Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara.
(3) Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan untuk melayani kawasan perdesaan, Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Kecil berpenghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi:
1. PLTM Wae Mala yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan;
2. PLTM Ruwapa yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat;
3. PLTM Tene yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat;
4. PLTM Makariki yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan; dan
5. PLTM Isal yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan pembangkit listrik tenaga angin-surya (PLT Hybrid) pada Pulau Kecil berpenghuni di Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah.