Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan ketahanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA di Provinsi Maluku dengan Negara Australia dan Timor Leste dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
4. Garis …
4. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia atau yang berbatasan dengan laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh INDONESIA dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
5. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau- pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
6. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
8. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
10. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
11. Ruang …
11. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
13. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
15. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disebut PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
16. Laut Teritorial INDONESIA adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan INDONESIA.
17. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut Teritorial INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perairan INDONESIA dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
18. Landas Kontinen INDONESIA adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
19. Alur …
19. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
20. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
21. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
22. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien …
26. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
31. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
32. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
33. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru, Bupati Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara Barat, Bupati Maluku Barat Daya, dan Walikota Tual.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Bagian …
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan ketahanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah INDONESIA di Provinsi Maluku dengan Negara Australia dan Timor Leste dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
4. Garis …
4. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia atau yang berbatasan dengan laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh INDONESIA dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
5. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau- pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
6. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
8. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).
10. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
11. Ruang …
11. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
13. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
15. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disebut PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
16. Laut Teritorial INDONESIA adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan INDONESIA.
17. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut Teritorial INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perairan INDONESIA dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
18. Landas Kontinen INDONESIA adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
19. Alur …
19. Alur Laut Kepulauan INDONESIA yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
20. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
21. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
22. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien …
26. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
31. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
32. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
33. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru, Bupati Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara Barat, Bupati Maluku Barat Daya, dan Walikota Tual.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Bagian …
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.
BAB II
PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.
Pasal 4 …
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.
Pasal 5
(1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di laut.
(2) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial INDONESIA dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, hingga garis pantai termasuk:
a. kecamatan …
a. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
b. seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal.
(3) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Gugus Kepulauan Aru yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, dan Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru;
b. Gugus Kepulauan Kei yang mencakup 6 (enam) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Barat, dan Kecamatan Kei Kecil Timur di Kabupaten Maluku Tenggara;
c. Gugus Kepulauan Kei yang mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual;
d. Gugus Kepulauan Tanimbar yang mencakup 10 (sepuluh) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, dan Kecamatan Molu Maru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
e. Gugus Kepulauan Babar dan Gugus Kepulauan Terselatan yang mencakup 8 (delapan) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Mdona Hyera, Kecamatan Damer, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya;
f. Laut …
f. Laut Teritorial INDONESIA di Selat Wetar, Laut Timor dan Laut Arafura;
g. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA di Laut Timor dan Laut Arafura;
dan
h. Landas Kontinen INDONESIA di Laut Timor dan Laut Arafura.
BAB Kesatu
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.
Pasal 4 …
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.
(1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di laut.
(2) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas Laut Teritorial INDONESIA dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, hingga garis pantai termasuk:
a. kecamatan …
a. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
b. seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal.
(3) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Gugus Kepulauan Aru yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, dan Kecamatan Aru Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru;
b. Gugus Kepulauan Kei yang mencakup 6 (enam) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecil Barat, dan Kecamatan Kei Kecil Timur di Kabupaten Maluku Tenggara;
c. Gugus Kepulauan Kei yang mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual;
d. Gugus Kepulauan Tanimbar yang mencakup 10 (sepuluh) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, dan Kecamatan Molu Maru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
e. Gugus Kepulauan Babar dan Gugus Kepulauan Terselatan yang mencakup 8 (delapan) wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Babar Timur, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Mdona Hyera, Kecamatan Damer, Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya;
f. Laut …
f. Laut Teritorial INDONESIA di Selat Wetar, Laut Timor dan Laut Arafura;
g. Zona Ekonomi Eksklusif INDONESIA di Laut Timor dan Laut Arafura;
dan
h. Landas Kontinen INDONESIA di Laut Timor dan Laut Arafura.
BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:
a. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia;
b. kawasan berfungsi lindung yang efektif melindungi keanekaragaman hayati, hutan lindung, dan sempadan pantai termasuk di PPKT; dan
c. kawasan perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. penegasan …
a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI);
b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
c. pengembangan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang efektif melindungi keanekaragaman hayati, hutan lindung, dan sempadan pantai termasuk di PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara;
b. rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara; dan
c. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT.
(3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. pengembangan sentra pertanian pangan untuk kemandirian pangan masyarakat perbatasan;
b. pengembangan sentra perikanan dan sentra perkebunan sebagai potensi lokal berbasis masyarakat perbatasan;
c. pengembangan sentra pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan;
d. pengembangan …
d. pengembangan sistem pusat pelayanan perbatasan negara berbasis gugus pulau dan meningkatkan keterkaitan pusat pelayanan perbatasan dengan pusat kegiatan nasional;
e. pengembangan fasilitas dasar di wilayah kecamatan pada Kawasan Perbatasan Negara;
f. pengembangan jaringan energi, telekomunikasi, dan sumber daya air dengan menggunakan teknologi tepat guna;
g. pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman perbatasan negara serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
h. pengembangan kerja sama antarnegara dalam rangka peningkatan prasarana dan sarana transportasi lintas negara.
Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:
a. kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia;
b. kawasan berfungsi lindung yang efektif melindungi keanekaragaman hayati, hutan lindung, dan sempadan pantai termasuk di PPKT; dan
c. kawasan perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.
BAB Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara
(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. penegasan …
a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI);
b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
c. pengembangan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang efektif melindungi keanekaragaman hayati, hutan lindung, dan sempadan pantai termasuk di PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara;
b. rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara; dan
c. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT.
(3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. pengembangan sentra pertanian pangan untuk kemandirian pangan masyarakat perbatasan;
b. pengembangan sentra perikanan dan sentra perkebunan sebagai potensi lokal berbasis masyarakat perbatasan;
c. pengembangan sentra pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan;
d. pengembangan …
d. pengembangan sistem pusat pelayanan perbatasan negara berbasis gugus pulau dan meningkatkan keterkaitan pusat pelayanan perbatasan dengan pusat kegiatan nasional;
e. pengembangan fasilitas dasar di wilayah kecamatan pada Kawasan Perbatasan Negara;
f. pengembangan jaringan energi, telekomunikasi, dan sumber daya air dengan menggunakan teknologi tepat guna;
g. pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman perbatasan negara serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
h. pengembangan kerja sama antarnegara dalam rangka peningkatan prasarana dan sarana transportasi lintas negara.
(1) Strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. MENETAPKAN batas laut teritorial di Selat Wetar, batas yurisdiksi pada batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eklusif di Laut Timor yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, serta batas yurisdiksi pada Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Timor sampai dengan Laut Arafura yang berbatasan dengan Negara Australia;
b. menegaskan titik-titik garis pangkal kepulauan di laut termasuk di PPKT;
c. menegaskan batas laut teritorial mulai dari Laut Aru sampai dengan Laut Timor;
d. menegaskan …
d. menegaskan batas yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif/batas landas kontinen di Laut Arafura sampai dengan Laut Aru; dan
e. meningkatkan kerjasama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan perbatasan negara.
(2) Strategi pengembangan prasana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT;
b. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan serta karakteristik gugus pulau; dan
c. mengoptimalkan pangkalan/markas TNI AL, TNI AD, dan TNI AU untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara.
(3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
b. mengembangkan PKW atau kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan perdagangan regional, serta didukung prasarana permukiman; dan
c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan serta didukung prasarana permukiman.
(4) Strategi …
(4) Strategi pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mempertahankan suaka alam perairan untuk melindungi keanekaragaman biota laut pada habitat alaminya;
b. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat dari jenis satwa langka dan/atau akan punah; dan
c. mengembangkan pengelolaan dan melestarikan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya.
(5) Strategi rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengendalikan alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi;
dan
b. mencegah dan mengendalikan kawasan hutan lindung dari deforestasi serta memulihkan fungsi kawasan hutan lindung yang terdegradasi.
(6) Strategi rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mempertahankan dan merehabilitasi vegetasi pesisir untuk mencegah abrasi di Wilayah Pesisir, termasuk PPKT.
(7) Strategi pengembangan sentra pertanian pangan untuk kemandirian pangan masyarakat perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf a dilakukan dengan mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan pangan lokal.
(8) Strategi …
(8) Strategi pengembangan sentra perikanan dan sentra perkebunan sebagai potensi lokal berbasis masyarakat perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
b. mengembangkan sentra perkebunan kelapa dan jambu mete yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara melalui pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.
(9) Strategi untuk pengembangan sentra pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai yang ramah lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
b. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat industri pengolahan pertambangan minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu.
(10) Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan perbatasan negara berbasis gugus pulau dan meningkatkan keterkaitan pusat pelayanan perbatasan dengan pusat kegiatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:
a. mengembangkan …
a. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Aru-Gugus Kepulauan Kei dengan PKSN Dobo sebagai pusat pelayanan utama, PKW Tual-Langgur dan Benjina sebagai kota kecamatan pusat pelayanan penyangga, serta Batugoyang dan Weduar Fer sebagai desa pusat pelayanan pintu gerbang;
b. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Tanimbar dengan PKSN Saumlaki sebagai pusat pelayanan utama dan Larat sebagai desa pusat pelayanan pintu gerbang;
c. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Terselatan dengan PKSN Ilwaki sebagai pusat pelayanan utama serta Tepa, Tiakur, dan Wonreli sebagai desa pusat pelayanan pintu gerbang; dan
d. meningkatkan keterkaitan pusat-pusat permukiman perbatasan negara di PKSN Dobo-PKSN Saumlaki-PKSN Ilwaki dengan PKN Ambon.
(11) Strategi pengembangan fasilitas dasar di wilayah kecamatan pada Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf e dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan, pendidikan, dan pelayanan air bersih, serta fasilitas depo bahan bakar minyak dan pangan lokal.
(12) Strategi pengembangan jaringan energi, telekomunikasi, dan sumber daya air dengan menggunakan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f meliputi:
a. mengembangkan teknologi berbasis sumber energi tenaga angin, sumber energi tenaga surya, dan sumber energi gelombang laut;
b. mengembangkan fasilitas depo bahan bakar minyak di PPKT berpenghuni;
c. mengembangkan …
c. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis satelit dan Radio Internet (Ranet) serta Broadband Wireless Access (WiMax/WiFi);
d. mengembangkan teknologi pengolahan dan pemurnian air laut untuk penyediaan air baku dan/atau air minum; dan
e. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk penyimpanan air berskala lokal.
(13) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman perbatasan negara serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi:
a. meningkatkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara;
b. mengembangkan bandar udara untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman perbatasan negara;
c. mengembangkan pelabuhan untuk melayani perdagangan antarpulau dan ekspor;
d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jalan yang menghubungkan antarpusat permukiman perbatasan negara;
e. meningkatkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara, serta membangun prasarana penyeberangan di PPKT berpenghuni; dan
f. membangun jaringan jalan di PPKT berpenghuni sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah serta fungsi pertahanan dan keamanan negara.
(14) Strategi pengembangan kerja sama antarnegara dalam rangka peningkatan prasarana dan sarana transportasi lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h dilakukan dengan mengembangkan kerja sama peningkatan lintas penyeberangan antarnegara.
BAB IV …
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
Pasal 10
(1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:
a. pusat pelayanan utama;
b. pusat pelayanan penyangga; dan
c. pusat pelayanan pintu gerbang.
(2) Pusat …
(2) Pusat pelayanan Utama sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan PKSN.
(3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKW atau kota kecamatan.
(4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.
Pasal 11
Pasal 12
(1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3) merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. PKW …
a. PKW Tual Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
b. Benjina di Kecamatan Aru Tengah pada Gugus Kepulauan Aru.
(3) PKW Tual-Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
a. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, dan/atau rumput laut;
e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
(4) Benjina di Kecamatan Aru Tengah pada Gugus Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi:
a. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pengembangan agropolitan;
e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
Pasal 13
(1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Batugoyang …
a. Batugoyang di Gugus Kepulauan Aru;
b. Weduar Fer di Gugus Kepulauan Kei;
c. Larat di Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
d. Tepa, Tiakur, dan Wonreli di Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan.
(3) Batugoyang di Gugus Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
(4) Weduar Fer di Gugus Kepulauan Kei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
(5) Larat di Gugus Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
(6) Tepa, Tiakur, dan Wonreli di Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
a. pusat …
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI).
(2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
b. rencana sistem jaringan prasarana.
(1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:
a. pusat pelayanan utama;
b. pusat pelayanan penyangga; dan
c. pusat pelayanan pintu gerbang.
(2) Pusat …
(2) Pusat pelayanan Utama sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan PKSN.
(3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PKW atau kota kecamatan.
(4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.
Pasal 11
(1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. PKSN Dobo di Gugus Kepulauan Aru;
b. PKSN Saumlaki di Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
c. PKSN Ilwaki di Gugus Kepulauan Terselatan.
(3) PKSN Dobo di Gugus Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan pariwisata;
f. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, dan/atau pertanian, serta industri perkapalan dan jasa maritim;
g. pusat …
g. pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;
h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan
l. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.
(4) PKSN Saumlaki di Gugus Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan pariwisata;
f. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim;
g. pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;
h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan
l. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.
(5) PKSN …
(5) PKSN Ilwaki di Gugus Kepulauan Terselatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan pariwisata;
f. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim;
g. pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;
h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan
l. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.
Pasal 12
(1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3) merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. PKW …
a. PKW Tual Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
b. Benjina di Kecamatan Aru Tengah pada Gugus Kepulauan Aru.
(3) PKW Tual-Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
a. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, dan/atau rumput laut;
e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
(4) Benjina di Kecamatan Aru Tengah pada Gugus Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi:
a. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat pengembangan agropolitan;
e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
Pasal 13
(1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. Batugoyang …
a. Batugoyang di Gugus Kepulauan Aru;
b. Weduar Fer di Gugus Kepulauan Kei;
c. Larat di Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
d. Tepa, Tiakur, dan Wonreli di Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan.
(3) Batugoyang di Gugus Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
(4) Weduar Fer di Gugus Kepulauan Kei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
(5) Larat di Gugus Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
(6) Tepa, Tiakur, dan Wonreli di Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
a. pusat …
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.
Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana pemukiman.
Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana pemukiman.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Sistem …
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas penyeberangan.
(6) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran.
(7) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. bandar udara; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 16 …
Pasal 16
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan jalan kolektor primer; dan
b. jaringan jalan strategis nasional.
(3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Tual-Langgur-Ibra;
b. Saumlaki-Olilit-Aruidas-Arma-Siwahan; dan
c. Ilwaki-Lurang (Pulau Wetar).
(4) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Dobo-Benjina-Batugoyang;
b. Pelabuhan Dobo-Dobo-Bandar Udara Dobo;
c. Dobo-Kobamar-Marlasi;
d. Benjina-Pelabuhan Benjina;
e. Benjina-Koijabi-Basada;
f. Batugoyang-Pelabuhan Batugoyang;
g. Ibra-Danar;
h. Elat-Weduar-Weduar Fer;
i. Saumlaki-Pelabuhan Saumlaki;
j. Bandar Udara Saumlaki-Simpang Bandara;
k. Bonabi – Simpang Bomaki – Lermatang – Latdalam;
l. Larat-Lamdessar (Pulau Larat);
m. lingkar Pulau Selaru yang menghubungkan Eliasa – Fursui – Lingat – Kandar – Adaut dan Namtabung – Kandar;
n. Tepa …
n. Tepa – Pelabuhan Tepa – Emplawas – Pelabuhan Letwurung;
o. lingkar Pulau Marsela yang menghubungkan Latalola Besar – Nura – Lawawang – Ilbamuntah – Telalora – Babiotang – Marsela - Latalola Kecil – Seriti - Latalola Besar;
p. Pelabuhan Sila – Pelabuhan Werwawan (Pulau Lakor);
q. Tiakur – Simpang Tugu – Pelabuhan Kaiwatu – Siota – Bandar Udara Moa – Pelabuhan Pilam;
r. lingkar Pulau Leti yang menghubungkan Tutukey – Tomra – Nuwewang – Tutuwaru – Luhuleli – Laitutun – Batmiau - Tutukey;
s. Pelabuhan Wonreli-Wonreli-Bandar Udara Kisar;
t. Ilputih – Pelabuhan Ilwaki – Ilwaki – Hiay – Arnau – Telemar – Karbubu – Klishatu; dan
u. Manoha – Ustutun – Pelabuhan Lirang.
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. alur pelayaran internasional; dan
b. alur pelayaran nasional.
(3) Alur …
(3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Saumlaki ke ALKI IIIA, ALKI IIIB dan ALKI IIIC di Laut Arafura, Laut Timor, dan Selat Ombai.
(4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi alur pelayaran nasional yang menghubungkan Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Elat, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Tayando, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Larat, Pelabuhan Adaut, Pelabuhan Watuwei (Pulau Dawera), Pelabuhan Latalola Besar (Pulau Marsela), Pulau Kroing (Pulau Babar), Pelabuhan Tepa (Pulau Babar), Pelabuhan Mahaleta (Pulau Sermatang), Pelabuhan Lakor (Werwawan), Pelabuhan Kaiwatu (Pulau Moa), Pelabuhan Tomra (Pulau Leti), Pelabuhan Jerusu (Pulau Romang), Pelabuhan Wonreli (Pulau Kisar), dan Pelabuhan Liran (Ustutun), dengan pelabuhan lainnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bandar udara umum; dan
b. bandar udara khusus.
(3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. bandar …
a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
b. bandar udara pengumpan.
(4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang ditetapkan di Bandar Udara Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
(5) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di:
a. Bandar Udara Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Bandar Udara Dumatubun di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
c. Bandar Udara Larat di Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d. Bandar Udara Ibra di Kecamatan Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
e. Bandar Udara Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
dan
f. Bandar Udara Moa di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(6) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Ruang …
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Sistem …
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan; dan
b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas penyeberangan.
(6) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. alur pelayaran.
(7) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. bandar udara; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 16 …
Pasal 16
(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan jalan kolektor primer; dan
b. jaringan jalan strategis nasional.
(3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Tual-Langgur-Ibra;
b. Saumlaki-Olilit-Aruidas-Arma-Siwahan; dan
c. Ilwaki-Lurang (Pulau Wetar).
(4) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
a. Dobo-Benjina-Batugoyang;
b. Pelabuhan Dobo-Dobo-Bandar Udara Dobo;
c. Dobo-Kobamar-Marlasi;
d. Benjina-Pelabuhan Benjina;
e. Benjina-Koijabi-Basada;
f. Batugoyang-Pelabuhan Batugoyang;
g. Ibra-Danar;
h. Elat-Weduar-Weduar Fer;
i. Saumlaki-Pelabuhan Saumlaki;
j. Bandar Udara Saumlaki-Simpang Bandara;
k. Bonabi – Simpang Bomaki – Lermatang – Latdalam;
l. Larat-Lamdessar (Pulau Larat);
m. lingkar Pulau Selaru yang menghubungkan Eliasa – Fursui – Lingat – Kandar – Adaut dan Namtabung – Kandar;
n. Tepa …
n. Tepa – Pelabuhan Tepa – Emplawas – Pelabuhan Letwurung;
o. lingkar Pulau Marsela yang menghubungkan Latalola Besar – Nura – Lawawang – Ilbamuntah – Telalora – Babiotang – Marsela - Latalola Kecil – Seriti - Latalola Besar;
p. Pelabuhan Sila – Pelabuhan Werwawan (Pulau Lakor);
q. Tiakur – Simpang Tugu – Pelabuhan Kaiwatu – Siota – Bandar Udara Moa – Pelabuhan Pilam;
r. lingkar Pulau Leti yang menghubungkan Tutukey – Tomra – Nuwewang – Tutuwaru – Luhuleli – Laitutun – Batmiau - Tutukey;
s. Pelabuhan Wonreli-Wonreli-Bandar Udara Kisar;
t. Ilputih – Pelabuhan Ilwaki – Ilwaki – Hiay – Arnau – Telemar – Karbubu – Klishatu; dan
u. Manoha – Ustutun – Pelabuhan Lirang.
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. alur pelayaran internasional; dan
b. alur pelayaran nasional.
(3) Alur …
(3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan Pelabuhan Dobo dan Pelabuhan Saumlaki ke ALKI IIIA, ALKI IIIB dan ALKI IIIC di Laut Arafura, Laut Timor, dan Selat Ombai.
(4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi alur pelayaran nasional yang menghubungkan Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Batugoyang, Pelabuhan Elat, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Tayando, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Larat, Pelabuhan Adaut, Pelabuhan Watuwei (Pulau Dawera), Pelabuhan Latalola Besar (Pulau Marsela), Pulau Kroing (Pulau Babar), Pelabuhan Tepa (Pulau Babar), Pelabuhan Mahaleta (Pulau Sermatang), Pelabuhan Lakor (Werwawan), Pelabuhan Kaiwatu (Pulau Moa), Pelabuhan Tomra (Pulau Leti), Pelabuhan Jerusu (Pulau Romang), Pelabuhan Wonreli (Pulau Kisar), dan Pelabuhan Liran (Ustutun), dengan pelabuhan lainnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bandar udara umum; dan
b. bandar udara khusus.
(3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. bandar …
a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
b. bandar udara pengumpan.
(4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang ditetapkan di Bandar Udara Olilit di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
(5) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di:
a. Bandar Udara Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Bandar Udara Dumatubun di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
c. Bandar Udara Larat di Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d. Bandar Udara Ibra di Kecamatan Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
e. Bandar Udara Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
dan
f. Bandar Udara Moa di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(6) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Ruang …
(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi yang ditetapkan di:
a. Pusat …
a. Pusat Pelayanan Utama Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi:
1. PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. PKSN Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
3. PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
b. Pusat Pelayanan Penyangga Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi:
1. PKW Tual-Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
2. Benjina di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
c. PPKT berpenghuni yang meliputi:
1. Pulau Panambulai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. Pulau Larat dan Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
3. Pulau Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
4. Pulau Meatimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
d. Pusat Pelayanan Pintu Gerbang dan pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi:
1. Batugoyang di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. Weduar Fer di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
3. Masrum …
3. Masrum di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
4. Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
5. Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
6. Tiakur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
7. Wonreli di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) dikembangkan di:
1. Tual di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
2. Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei.
b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dikembangkan di:
1. Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
2. Regoha/Pulau Sermata di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
3. Pulau Romang di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan/atau Pembangkit Listrik tenaga Angin (PLTB) dikembangkan di:
1. Pulau Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan
2. Pulau Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar;
3. Pulau …
3. Pulau Luang di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar;
4. Pulau Dawera di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
5. Pulau Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Terselatan;
6. Pulau Dai di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
7. Pulau Penambulai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
8. Pulau Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
9. Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
10. Pulau Metimarang di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
11. Pulau Leti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
12. Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
a. PKSN Dobo-Benjina-Batugoyang, PKSN Dobo-Kobamar-Marlasi, Benjina-Tabarfane, Benjina-Jerol, Benjina-Koijabi, dan Pulau Workai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Weduar Fer-Weduar-Elat-Ngurudu-Ohoiraut-Holat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c. PKW Tual Langggur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
d. PKSN …
d. PKSN Saumlaki-Olilit-Aruidas-Arma-Siwahan-Wunlah-Batu Putih, Larat, dan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
e. PKSN Ilwaki, Tiakur, Wonreli, dan Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
f. Jaringan transmisi tenaga listrik di PPKT berpenghuni ditetapkan di:
1. Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau Selaru di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
3. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
4. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera, Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, serta Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan …
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melayani:
a. PKSN Dobo, Benjina, dan Batugoyang di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Weduar Fer di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c. PKW Tual-Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
d. PKSN Saumlaki dan Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
e. PKSN Ilwaki, Tiakur, Wonreli, dan Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
a. PKSN Dobo, Benjina, Batugoyang, Jerol, Marlasi, Koijabi, Basada, Lorang, Meror, Ngaibor Lama, dan Longgar di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Weduar Fer, Elat, Holat, Langgur, Rumaat, dan Ohoira di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c. PKSN …
c. PKSN Saumlaki, Larat, Pulau Seira, Pulau Fordata, dan Pulau Molu di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d. PKSN Ilwaki, Tiakur, Wonreli, Tepa, Pulau Sermata di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
e. PPKT berpenghuni yang meliputi:
1. Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau Selaru di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
3. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
4. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera, Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, serta Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
Pasal 26
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sumber …
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sumber …
a. sumber air; dan
b. prasarana sumber daya air.
(1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. sumber air berupa air permukaan; dan
b. sumber air berupa air tanah.
(2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Sumber air permukaan pada danau; dan
b. Sumber air permukaan pada sungai.
(3) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Danau Ngadi dan Danau Fanil di Kecamatan Dullah Utara di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei.
(4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sungai pada WS yang ditetapkan di:
a. sungai pada DAS Ohoililir, DAS Hoider tawun, DAS Ngilngof, DAS Ohaijang Watdek, DAS Letman, DAS Namar, DAS Kolser, DAS Langgur, DAS Wae Langgur, DAS Debut, DAS Ramadian, DAS Wae Sithean, DAS Dian, DAS Letvuan, DAS Ibra, DAS Evu, DAS Ohoinol, DAS Ngabub, DAS Rumat, DAS Wain Lama, DAS Wae Mastur, DAS Elaar Let, DAS Wae Elaar, DAS Wae Ngursoin, DAS Wae Danar, DAS Ohoira, DAS Ohoidertutu, DAS Madwear, DAS Somlain, DAS Ohoiren, DAS Warwut, DAS Letfual, DAS Lebetawi, DAS Dullah, DAS Fiditan, DAS Masrum, DAS Tual, DAS Ohoitel, DAS Lodar El, DAS Taar, DAS Wairat, DAS Ohoimel, DAS Haar Ohoitel, DAS Langgiar Haar, DAS Ur, DAS Renfan, DAS Depur, DAS Bandaely, DAS Ohoifau, DAS Waer Ohoinam, DAS Hoko, DAS Kilwair, DAS Reyamru …
Reyamru, DAS Niela, DAS Tayamdo, DAS Fako, DAS Ohoilim, DAS Elat, DAS Tahait, DAS Waur, DAS Ohoiwait, DAS Ngefuit, DAS Nerong, DAS Larat, DAS Tutrean, DAS Sather, DAS Kilwait, DAS Ngafan, DAS Fer, DAS Weduar, DAS Nuhuyanat, DAS Tamngil Nuhutoin, DAS Holat, DAS Udar, DAS Lerohoilim, DAS Wakatran, DAS Elralang, DAS Wer, DAS Fa’a, DAS Hangur, DAS Ulat, DAS Fanwar, DAS Mun, DAS Mun Ohoidatun, DAS Adwe Arau, DAS Jerwatu, DAS Naigo, DAS Gumsei, DAS Tasinwaha, DAS Marjina, DAS Marlasi, DAS Merkalamar, DAS Mesidang, DAS Selmona, DAS Gumzai, DAS Langhalau, DAS Fila, DAS Moha, DAS Berdafan, DAS Kompane, DAS Falwakwaka, DAS Tunguwatu, DAS Sewer, DAS Karaway, DAS Dosi, DAS Salibata, DAS Lau-lau, DAS Nafar, DAS Selibata, DAS Kobraur, DAS Selimar, DAS Gorar, DAS Tungu, DAS Jabulonga, DAS Laealaut, DAS Dobo, DAS Samang, DAS Wakajabi, DAS Goda-goda, dan DAS Waifual pada WS Kepulauan Kei-Aru.
b. sungai pada DAS Kolaha, DAS Foket, DAS Kelawati, DAS Findai, DAS Maririmar, DAS Jirlay, DAS Wakua, DAS Kojiran, DAS Dosinamalu, DAS Belatan, DAS Koijabi, DAS Warloi, DAS Warjukur, DAS Kobroor, DAS Basada, DAS Kaibar, DAS Ponom, DAS Warbola, DAS Murai Baru, DAS Bedidi, DAS Algadang, DAS Jiriai, DAS Gulili, DAS Papakula, DAS Namara, DAS Benjina, DAS Selilau, DAS Papalouta, DAS Manumbai, DAS Maekoor, DAS Maijuring, DAS Fatujuring, DAS Perurah, DAS Wangal, DAS Gerdakau, DAS Lorang, DAS Manjau, DAS Murai lama, DAS Wae kabelselfara, DAS Laininir, DAS Erorsin, DAS Kongapatalabata, DAS Gumar Sungai, DAS Gomar Meti, DAS Jorang, DAS Krei Lama, DAS Siya, DAS Meme, DAS Kommon, DAS Selarem, DAS Batu Goyang, DAS Wajin, DAS Dosimar, DAS Ngaibor, DAS Ngaibor Lama, DAS Popjatur, DAS Aru, DAS Jerol, DAS Gradagal …
Gradagal, DAS Lor-lor, DAS Juring, DAS Alarjir, DAS Lutur, DAS Godalmoma, DAS Rebi, DAS Hokmar, DAS Taberfane, DAS Longgar, DAS Apara, DAS Bemun, DAS Gomogomo, DAS Masiang, DAS Fatibata, DAS Kobadangar, DAS Maikor, DAS Rabal, DAS Korbor, DAS Wokam, DAS Watulai, DAS Kumui, DAS Benjuring, DAS Tragan, DAS Kola, DAS Warilau, DAS Beleting, DAS Ujir, DAS Wasir, DAS Durjela, DAS Nuhurowa, DAS Tayandu pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar.
(5) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada CAT dalam kabupaten/kota meliputi:
a. CAT Kai Kecil, CAT Kai Dullah, dan CAT Kai Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
b. CAT Kola, CAT Komfane, CAT Wokam, CAT Kobror, CAT Penambulan, CAT Baun, CAT Workai, CAT Koba, CAT Trangan, dan CAT Maikoor di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
c. CAT Watidal, CAT Larat, CAT Saumlaki, CAT Selaru, CAT Seira, CAT Wuru, dan CAT Wuliaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d. CAT Marsela, CAT Tutuwawang, CAT Tela, CAT Emraing, dan CAT Wetan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
e. CAT Lakor dan CAT Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
Pasal 28
Pasal 29
(1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan air limbah; dan
d. sistem pengelolaan sampah.
(1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. sistem jaringan drainase;
c. sistem jaringan air limbah; dan
d. sistem pengelolaan sampah.
(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. SPAM jaringan perpipaan; dan
b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
(2) SPAM …
(2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi, dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unit air baku dengan sumber air baku yang berasal dari mata air, sungai, embung, danau dan penampungan air hujan;
b. unit produksi air minum yang meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) untuk melayani:
1. pusat pelayanan perbatasan negara meliputi PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKW Tual-Langgur, Benjina, Batugoyang, Weduar Fer, Larat, Tepa, Tiakur, dan Wonreli;
2. pusat permukiman meliputi:
a) Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b) Kecamatan Dullah Utara dan Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual serta Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c) Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin, dan Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d) Kecamatan …
d) Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan e) Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
c. unit distribusi air minum untuk melayani:
1. pusat pelayanan perbatasan negara meliputi PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKW
Tual Langgur, Benjina, Batugoyang, Weduar Fer, Larat, Tepa, Tiakur, dan Wonreli;
2. pusat permukiman meliputi:
a) Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b) Kecamatan Dullah Utara dan Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual serta Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c) Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin, dan Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d) Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan e) Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) SPAM …
(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di PPKT berpenghuni meliputi:
a. Pulau Panambulai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Pulau Larat dan Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
c. Pulau Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
d. Pulau Meatimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(6) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT berpenghuni yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
(7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Rencana Peruntukan Kawasan Lindung
BAB Ketiga
Rencana Kawasan Peruntukan Budi Daya
BAB 1
Zona Budi Daya
BAB 2
Zona Perairan
BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Negara
BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Arahan Peraturan Zonasi
BAB Ketiga
Arahan Perizinan
BAB Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif
BAB Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
BAB VIII
PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
BAB IX
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
(1) Strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. MENETAPKAN batas laut teritorial di Selat Wetar, batas yurisdiksi pada batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eklusif di Laut Timor yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, serta batas yurisdiksi pada Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Timor sampai dengan Laut Arafura yang berbatasan dengan Negara Australia;
b. menegaskan titik-titik garis pangkal kepulauan di laut termasuk di PPKT;
c. menegaskan batas laut teritorial mulai dari Laut Aru sampai dengan Laut Timor;
d. menegaskan …
d. menegaskan batas yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif/batas landas kontinen di Laut Arafura sampai dengan Laut Aru; dan
e. meningkatkan kerjasama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan perbatasan negara.
(2) Strategi pengembangan prasana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT;
b. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan serta karakteristik gugus pulau; dan
c. mengoptimalkan pangkalan/markas TNI AL, TNI AD, dan TNI AU untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara.
(3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
b. mengembangkan PKW atau kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi simpul transportasi regional, dan perdagangan regional, serta didukung prasarana permukiman; dan
c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan serta didukung prasarana permukiman.
(4) Strategi …
(4) Strategi pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
a. mempertahankan suaka alam perairan untuk melindungi keanekaragaman biota laut pada habitat alaminya;
b. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat dari jenis satwa langka dan/atau akan punah; dan
c. mengembangkan pengelolaan dan melestarikan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya.
(5) Strategi rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
a. mengendalikan alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi;
dan
b. mencegah dan mengendalikan kawasan hutan lindung dari deforestasi serta memulihkan fungsi kawasan hutan lindung yang terdegradasi.
(6) Strategi rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mempertahankan dan merehabilitasi vegetasi pesisir untuk mencegah abrasi di Wilayah Pesisir, termasuk PPKT.
(7) Strategi pengembangan sentra pertanian pangan untuk kemandirian pangan masyarakat perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf a dilakukan dengan mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan pangan lokal.
(8) Strategi …
(8) Strategi pengembangan sentra perikanan dan sentra perkebunan sebagai potensi lokal berbasis masyarakat perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
a. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
b. mengembangkan sentra perkebunan kelapa dan jambu mete yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
c. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara melalui pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.
(9) Strategi untuk pengembangan sentra pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai yang ramah lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan
b. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat industri pengolahan pertambangan minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu.
(10) Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan perbatasan negara berbasis gugus pulau dan meningkatkan keterkaitan pusat pelayanan perbatasan dengan pusat kegiatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:
a. mengembangkan …
a. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Aru-Gugus Kepulauan Kei dengan PKSN Dobo sebagai pusat pelayanan utama, PKW Tual-Langgur dan Benjina sebagai kota kecamatan pusat pelayanan penyangga, serta Batugoyang dan Weduar Fer sebagai desa pusat pelayanan pintu gerbang;
b. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Tanimbar dengan PKSN Saumlaki sebagai pusat pelayanan utama dan Larat sebagai desa pusat pelayanan pintu gerbang;
c. mengembangkan pusat permukiman perbatasan negara di Gugus Kepulauan Terselatan dengan PKSN Ilwaki sebagai pusat pelayanan utama serta Tepa, Tiakur, dan Wonreli sebagai desa pusat pelayanan pintu gerbang; dan
d. meningkatkan keterkaitan pusat-pusat permukiman perbatasan negara di PKSN Dobo-PKSN Saumlaki-PKSN Ilwaki dengan PKN Ambon.
(11) Strategi pengembangan fasilitas dasar di wilayah kecamatan pada Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf e dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan, pendidikan, dan pelayanan air bersih, serta fasilitas depo bahan bakar minyak dan pangan lokal.
(12) Strategi pengembangan jaringan energi, telekomunikasi, dan sumber daya air dengan menggunakan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f meliputi:
a. mengembangkan teknologi berbasis sumber energi tenaga angin, sumber energi tenaga surya, dan sumber energi gelombang laut;
b. mengembangkan fasilitas depo bahan bakar minyak di PPKT berpenghuni;
c. mengembangkan …
c. mengembangkan jaringan telekomunikasi berbasis satelit dan Radio Internet (Ranet) serta Broadband Wireless Access (WiMax/WiFi);
d. mengembangkan teknologi pengolahan dan pemurnian air laut untuk penyediaan air baku dan/atau air minum; dan
e. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk penyimpanan air berskala lokal.
(13) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman perbatasan negara serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi:
a. meningkatkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara;
b. mengembangkan bandar udara untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat permukiman perbatasan negara;
c. mengembangkan pelabuhan untuk melayani perdagangan antarpulau dan ekspor;
d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jalan yang menghubungkan antarpusat permukiman perbatasan negara;
e. meningkatkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara, serta membangun prasarana penyeberangan di PPKT berpenghuni; dan
f. membangun jaringan jalan di PPKT berpenghuni sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah serta fungsi pertahanan dan keamanan negara.
(14) Strategi pengembangan kerja sama antarnegara dalam rangka peningkatan prasarana dan sarana transportasi lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h dilakukan dengan mengembangkan kerja sama peningkatan lintas penyeberangan antarnegara.
BAB IV …
(1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
a. PKSN Dobo di Gugus Kepulauan Aru;
b. PKSN Saumlaki di Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
c. PKSN Ilwaki di Gugus Kepulauan Terselatan.
(3) PKSN Dobo di Gugus Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan pariwisata;
f. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, dan/atau pertanian, serta industri perkapalan dan jasa maritim;
g. pusat …
g. pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;
h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan
l. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.
(4) PKSN Saumlaki di Gugus Kepulauan Tanimbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan pariwisata;
f. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim;
g. pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;
h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan
l. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.
(5) PKSN …
(5) PKSN Ilwaki di Gugus Kepulauan Terselatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pemerintahan;
d. pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;
e. pusat kegiatan pariwisata;
f. pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, garam rakyat, rumput laut, perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau pertanian serta industri perkapalan dan jasa maritim;
g. pusat pendidikan dan penelitian perikanan, perkebunan, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan hortikultura;
h. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
i. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
j. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
k. pusat pelayanan transportasi laut internasional dan nasional; dan
l. pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional.
(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Terminal …
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi, meliputi terminal yang berada di:
1. Ilwaki di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
2. Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
3. Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan, meliputi terminal yang berada di:
1. Masrum di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
2. Langgur di Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil dan Elat di Kecamatan Kei Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
3. Benjina di Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
4. Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan dan Tiakur di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
c. Terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Terminal …
(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi meliputi terminal barang yang ditetapkan di:
a. Dobo, Benjina, dan Marlasi di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
b. Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar.
(7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(5) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni, dan pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara;
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
c. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
d. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten.
(3) Pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:
a. Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
b. Tiakur di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
c. Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) Pelabuhan …
(4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
a. Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
b. Ilwaki (Pulau Wetar) di Kecamatan Wetar, Kaiwatu/Moa di Kecamatan Moa Lakor, dan Wonreli/Kisar di Kecamatan Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(5) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
a. Benjina di Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Langgur di Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Elat di Kecamatan Kei Besar, dan Weduar Fer di Kecamatan Kei Besar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c. Masrum di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
d. Larat (Pulau Larat) di Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
e. Tepa di Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar.
(6) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan di:
a. Tabarfane di Kecamatan Aru Selatan, Basada di Kecamatan Aru Tengah Timur, dan Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Tayando Yamtel di Kecamatan Tayando Tam dan Tubyal di Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
c. Adaut …
c. Adaut (Pulau Selaru) di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
d. Latalola Besar (Pulau Marsela) dan Watuwei (Pulau Dawelor) di Kecamatan Babar Timur, Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera, Lakor di Kecamatan Moa Lakor, Serwaru (Pulau Leti) di Kecamatan Letti, dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan.
(1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara, wilayah terisolasi, dan PPKT berpenghuni.
(2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antarnegara;
b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(3) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. PKSN Saumlaki-Darwin (Negara Australia);
b. Tiakur-Northern Territory (Negara Australia);
c. Tiakur-Dilli (Negara Timor Leste);
d. Tiakur-Baucau (Negara Timor Leste); dan
e. Wonreli-Darwin (Negara Australia).
(4) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. PKSN …
a. PKSN Dobo-Timika (Provinsi Papua);
b. PKSN Dobo-Merauke (Provinsi Papua);
c. PKSN Ilwaki-PKSN Kalabahi (Provinsi Nusa Tenggara Timur);
d. PKSN Kalabahi (Provinsi Nusa Tenggara Timur)- PKSN Ilwaki- PKSN Saumlaki-PKW Tual-Langgur - PKSN Dobo- PKW Merauke (Provinsi Papua);
e. PKSN Ilwaki-Teluk Gurita (Provinsi Nusa Tenggara Timur); dan
f. PKSN Dobo-Tual-Ambon-Ternate-Daruba-Biak (Provinsi Papua).
(5) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. PKSN Dobo-PKSN Saumlaki;
b. Benjina-PKW Tual-Langgur -PKSN Saumlaki;
c. Benjina-Tabarfane-Batugoyang-Larat;
d. Weduar Fer-PKW Tual-Langgur;
e. Geser (Kabupaten Seram Bagian Timur)-PKW Tual-Langgur;
f. PKSN Saumlaki-Tepa;
g. PKSN Saumlaki-Ambon;
h. PKSN Ilwaki-Ambon; dan
i. PKSN Ilwaki (Pulau Wetar)-Wonreli (Pulau Kisar)-Tomra (Pulau Leti)- Kaiwatu (Pulau Moa)-Werwawan (Pulau Lakor)-Mahaleta (Pulau Sermata)-Tepa (Pulau Babar)-PKSN Saumlaki-Larat (Pulau Larat)- PKW Tual-Langgur - PKSN Dobo.
(6) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. PKSN Dobo-Benjina, PKSN Dobo-Kobror, PKSN Dobo-Trangan, PKSN Dobo-Tabarfane, Tabarfane-Jerol, dan Tebarfane-Batugoyang;
b. PKW …
b. PKW Tual-Langgur-Tayando Yamtel-Tubyal dan PKW Tual-Langgur- Elat;
c. PKSN Saumlaki-Adaut (Pulau Selaru); dan
d. Tepa-Kroing, Kroing-Wulur, dan Kroing-Latalola Besar.
(1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan pengumpul; dan
b. pelabuhan pengumpan.
(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Pelabuhan Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
b. Pelabuhan Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
c. Pelabuhan Tual di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
d. Pelabuhan Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar.
(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Pelabuhan Elat di Kecamatan Kei Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
b. Pelabuhan Tayando di Kecamatan Tayando Tam di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
c. Pelabuhan …
c. Pelabuhan Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pelabuhan Adaut di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d. Pelabuhan Tepa di Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar;
e. Pelabuhan Lakor di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
f. Pelabuhan Kaiwatu/Moa di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
g. Pelabuhan Serwaru di Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
h. Pelabuhan Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
dan
i. Pelabuhan Ilwaki di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(5) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan lain meliputi:
a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:
1. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang meliputi:
a) Lanal Tual di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan b) Lanal Aru di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
a) Posal Benjina di Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b) Posal Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
c) Posal …
c) Posal Romang di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
d) Posal Tg. Tut Pateh di Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
e) Posal Lirang di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan f) Posal Wetar di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan meliputi:
1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Penambungan dan PPI Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual dan PPI Kelvik Taar di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
3. PPI Ukularang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
4. PPI Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Terminal …
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. terminal penumpang; dan
b. terminal barang.
(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi, meliputi terminal yang berada di:
1. Ilwaki di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
2. Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
3. Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan, meliputi terminal yang berada di:
1. Masrum di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
2. Langgur di Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil dan Elat di Kecamatan Kei Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
3. Benjina di Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
4. Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan dan Tiakur di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
c. Terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Terminal …
(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi meliputi terminal barang yang ditetapkan di:
a. Dobo, Benjina, dan Marlasi di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
b. Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar.
(7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(5) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni, dan pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara;
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
c. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
d. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten.
(3) Pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:
a. Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
b. Tiakur di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
c. Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) Pelabuhan …
(4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
a. Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
b. Ilwaki (Pulau Wetar) di Kecamatan Wetar, Kaiwatu/Moa di Kecamatan Moa Lakor, dan Wonreli/Kisar di Kecamatan Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(5) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
a. Benjina di Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Langgur di Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Elat di Kecamatan Kei Besar, dan Weduar Fer di Kecamatan Kei Besar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c. Masrum di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
d. Larat (Pulau Larat) di Kecamatan Tanimbar Utara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
e. Tepa di Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar.
(6) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan di:
a. Tabarfane di Kecamatan Aru Selatan, Basada di Kecamatan Aru Tengah Timur, dan Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Tayando Yamtel di Kecamatan Tayando Tam dan Tubyal di Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
c. Adaut …
c. Adaut (Pulau Selaru) di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
d. Latalola Besar (Pulau Marsela) dan Watuwei (Pulau Dawelor) di Kecamatan Babar Timur, Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera, Lakor di Kecamatan Moa Lakor, Serwaru (Pulau Leti) di Kecamatan Letti, dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan.
(1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara, wilayah terisolasi, dan PPKT berpenghuni.
(2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antarnegara;
b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(3) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. PKSN Saumlaki-Darwin (Negara Australia);
b. Tiakur-Northern Territory (Negara Australia);
c. Tiakur-Dilli (Negara Timor Leste);
d. Tiakur-Baucau (Negara Timor Leste); dan
e. Wonreli-Darwin (Negara Australia).
(4) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. PKSN …
a. PKSN Dobo-Timika (Provinsi Papua);
b. PKSN Dobo-Merauke (Provinsi Papua);
c. PKSN Ilwaki-PKSN Kalabahi (Provinsi Nusa Tenggara Timur);
d. PKSN Kalabahi (Provinsi Nusa Tenggara Timur)- PKSN Ilwaki- PKSN Saumlaki-PKW Tual-Langgur - PKSN Dobo- PKW Merauke (Provinsi Papua);
e. PKSN Ilwaki-Teluk Gurita (Provinsi Nusa Tenggara Timur); dan
f. PKSN Dobo-Tual-Ambon-Ternate-Daruba-Biak (Provinsi Papua).
(5) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. PKSN Dobo-PKSN Saumlaki;
b. Benjina-PKW Tual-Langgur -PKSN Saumlaki;
c. Benjina-Tabarfane-Batugoyang-Larat;
d. Weduar Fer-PKW Tual-Langgur;
e. Geser (Kabupaten Seram Bagian Timur)-PKW Tual-Langgur;
f. PKSN Saumlaki-Tepa;
g. PKSN Saumlaki-Ambon;
h. PKSN Ilwaki-Ambon; dan
i. PKSN Ilwaki (Pulau Wetar)-Wonreli (Pulau Kisar)-Tomra (Pulau Leti)- Kaiwatu (Pulau Moa)-Werwawan (Pulau Lakor)-Mahaleta (Pulau Sermata)-Tepa (Pulau Babar)-PKSN Saumlaki-Larat (Pulau Larat)- PKW Tual-Langgur - PKSN Dobo.
(6) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
a. PKSN Dobo-Benjina, PKSN Dobo-Kobror, PKSN Dobo-Trangan, PKSN Dobo-Tabarfane, Tabarfane-Jerol, dan Tebarfane-Batugoyang;
b. PKW …
b. PKW Tual-Langgur-Tayando Yamtel-Tubyal dan PKW Tual-Langgur- Elat;
c. PKSN Saumlaki-Adaut (Pulau Selaru); dan
d. Tepa-Kroing, Kroing-Wulur, dan Kroing-Latalola Besar.
(1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan pengumpul; dan
b. pelabuhan pengumpan.
(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Pelabuhan Dobo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru; dan
b. Pelabuhan Batugoyang di Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
c. Pelabuhan Tual di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
d. Pelabuhan Saumlaki di Kecamatan Tanimbar Selatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar.
(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Pelabuhan Elat di Kecamatan Kei Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
b. Pelabuhan Tayando di Kecamatan Tayando Tam di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
c. Pelabuhan …
c. Pelabuhan Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pelabuhan Adaut di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d. Pelabuhan Tepa di Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar;
e. Pelabuhan Lakor di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
f. Pelabuhan Kaiwatu/Moa di Kecamatan Moa Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
g. Pelabuhan Serwaru di Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
h. Pelabuhan Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
dan
i. Pelabuhan Ilwaki di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(5) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan lain meliputi:
a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:
1. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang meliputi:
a) Lanal Tual di Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan b) Lanal Aru di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
a) Posal Benjina di Kecamatan Aru Tengah di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b) Posal Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
c) Posal …
c) Posal Romang di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
d) Posal Tg. Tut Pateh di Kecamatan Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
e) Posal Lirang di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan f) Posal Wetar di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan meliputi:
1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Penambungan dan PPI Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual dan PPI Kelvik Taar di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
3. PPI Ukularang di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
4. PPI Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.
(3) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi yang ditetapkan di:
a. Pusat …
a. Pusat Pelayanan Utama Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi:
1. PKSN Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. PKSN Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
3. PKSN Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
b. Pusat Pelayanan Penyangga Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi:
1. PKW Tual-Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
2. Benjina di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
c. PPKT berpenghuni yang meliputi:
1. Pulau Panambulai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. Pulau Larat dan Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
3. Pulau Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
4. Pulau Meatimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
d. Pusat Pelayanan Pintu Gerbang dan pusat permukiman Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi:
1. Batugoyang di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. Weduar Fer di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
3. Masrum …
3. Masrum di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
4. Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
5. Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
6. Tiakur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
7. Wonreli di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) dikembangkan di:
1. Tual di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei; dan
2. Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei.
b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dikembangkan di:
1. Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
2. Regoha/Pulau Sermata di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
3. Pulau Romang di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan/atau Pembangkit Listrik tenaga Angin (PLTB) dikembangkan di:
1. Pulau Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan
2. Pulau Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar;
3. Pulau …
3. Pulau Luang di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar;
4. Pulau Dawera di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
5. Pulau Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Terselatan;
6. Pulau Dai di Kabupaten Maluku Barat Daya Pada Gugus Kepulauan Babar;
7. Pulau Penambulai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
8. Pulau Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
9. Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
10. Pulau Metimarang di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan;
11. Pulau Leti di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
12. Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
a. PKSN Dobo-Benjina-Batugoyang, PKSN Dobo-Kobamar-Marlasi, Benjina-Tabarfane, Benjina-Jerol, Benjina-Koijabi, dan Pulau Workai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Weduar Fer-Weduar-Elat-Ngurudu-Ohoiraut-Holat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c. PKW Tual Langggur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
d. PKSN …
d. PKSN Saumlaki-Olilit-Aruidas-Arma-Siwahan-Wunlah-Batu Putih, Larat, dan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
e. PKSN Ilwaki, Tiakur, Wonreli, dan Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
f. Jaringan transmisi tenaga listrik di PPKT berpenghuni ditetapkan di:
1. Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau Selaru di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
3. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
4. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera, Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, serta Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara.
(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan …
a. jaringan terestrial; dan
b. jaringan satelit.
(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melayani:
a. PKSN Dobo, Benjina, dan Batugoyang di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Weduar Fer di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c. PKW Tual-Langgur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
d. PKSN Saumlaki dan Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar; dan
e. PKSN Ilwaki, Tiakur, Wonreli, dan Tepa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar-Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
a. PKSN Dobo, Benjina, Batugoyang, Jerol, Marlasi, Koijabi, Basada, Lorang, Meror, Ngaibor Lama, dan Longgar di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Weduar Fer, Elat, Holat, Langgur, Rumaat, dan Ohoira di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c. PKSN …
c. PKSN Saumlaki, Larat, Pulau Seira, Pulau Fordata, dan Pulau Molu di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d. PKSN Ilwaki, Tiakur, Wonreli, Tepa, Pulau Sermata di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan; dan
e. PPKT berpenghuni yang meliputi:
1. Pulau Panambulai di Kecamatan Aru Tengah Selatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
2. Pulau Larat di Kecamatan Tanimbar Utara dan Pulau Selaru di Kecamatan Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
3. Pulau Marsela di Kecamatan Babar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
4. Pulau Meatimiarang di Kecamatan Mdona Hyera, Pulau Leti di Kecamatan Letti, Pulau Kisar di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, serta Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. sumber air berupa air permukaan; dan
b. sumber air berupa air tanah.
(2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Sumber air permukaan pada danau; dan
b. Sumber air permukaan pada sungai.
(3) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Danau Ngadi dan Danau Fanil di Kecamatan Dullah Utara di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei.
(4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sungai pada WS yang ditetapkan di:
a. sungai pada DAS Ohoililir, DAS Hoider tawun, DAS Ngilngof, DAS Ohaijang Watdek, DAS Letman, DAS Namar, DAS Kolser, DAS Langgur, DAS Wae Langgur, DAS Debut, DAS Ramadian, DAS Wae Sithean, DAS Dian, DAS Letvuan, DAS Ibra, DAS Evu, DAS Ohoinol, DAS Ngabub, DAS Rumat, DAS Wain Lama, DAS Wae Mastur, DAS Elaar Let, DAS Wae Elaar, DAS Wae Ngursoin, DAS Wae Danar, DAS Ohoira, DAS Ohoidertutu, DAS Madwear, DAS Somlain, DAS Ohoiren, DAS Warwut, DAS Letfual, DAS Lebetawi, DAS Dullah, DAS Fiditan, DAS Masrum, DAS Tual, DAS Ohoitel, DAS Lodar El, DAS Taar, DAS Wairat, DAS Ohoimel, DAS Haar Ohoitel, DAS Langgiar Haar, DAS Ur, DAS Renfan, DAS Depur, DAS Bandaely, DAS Ohoifau, DAS Waer Ohoinam, DAS Hoko, DAS Kilwair, DAS Reyamru …
Reyamru, DAS Niela, DAS Tayamdo, DAS Fako, DAS Ohoilim, DAS Elat, DAS Tahait, DAS Waur, DAS Ohoiwait, DAS Ngefuit, DAS Nerong, DAS Larat, DAS Tutrean, DAS Sather, DAS Kilwait, DAS Ngafan, DAS Fer, DAS Weduar, DAS Nuhuyanat, DAS Tamngil Nuhutoin, DAS Holat, DAS Udar, DAS Lerohoilim, DAS Wakatran, DAS Elralang, DAS Wer, DAS Fa’a, DAS Hangur, DAS Ulat, DAS Fanwar, DAS Mun, DAS Mun Ohoidatun, DAS Adwe Arau, DAS Jerwatu, DAS Naigo, DAS Gumsei, DAS Tasinwaha, DAS Marjina, DAS Marlasi, DAS Merkalamar, DAS Mesidang, DAS Selmona, DAS Gumzai, DAS Langhalau, DAS Fila, DAS Moha, DAS Berdafan, DAS Kompane, DAS Falwakwaka, DAS Tunguwatu, DAS Sewer, DAS Karaway, DAS Dosi, DAS Salibata, DAS Lau-lau, DAS Nafar, DAS Selibata, DAS Kobraur, DAS Selimar, DAS Gorar, DAS Tungu, DAS Jabulonga, DAS Laealaut, DAS Dobo, DAS Samang, DAS Wakajabi, DAS Goda-goda, dan DAS Waifual pada WS Kepulauan Kei-Aru.
b. sungai pada DAS Kolaha, DAS Foket, DAS Kelawati, DAS Findai, DAS Maririmar, DAS Jirlay, DAS Wakua, DAS Kojiran, DAS Dosinamalu, DAS Belatan, DAS Koijabi, DAS Warloi, DAS Warjukur, DAS Kobroor, DAS Basada, DAS Kaibar, DAS Ponom, DAS Warbola, DAS Murai Baru, DAS Bedidi, DAS Algadang, DAS Jiriai, DAS Gulili, DAS Papakula, DAS Namara, DAS Benjina, DAS Selilau, DAS Papalouta, DAS Manumbai, DAS Maekoor, DAS Maijuring, DAS Fatujuring, DAS Perurah, DAS Wangal, DAS Gerdakau, DAS Lorang, DAS Manjau, DAS Murai lama, DAS Wae kabelselfara, DAS Laininir, DAS Erorsin, DAS Kongapatalabata, DAS Gumar Sungai, DAS Gomar Meti, DAS Jorang, DAS Krei Lama, DAS Siya, DAS Meme, DAS Kommon, DAS Selarem, DAS Batu Goyang, DAS Wajin, DAS Dosimar, DAS Ngaibor, DAS Ngaibor Lama, DAS Popjatur, DAS Aru, DAS Jerol, DAS Gradagal …
Gradagal, DAS Lor-lor, DAS Juring, DAS Alarjir, DAS Lutur, DAS Godalmoma, DAS Rebi, DAS Hokmar, DAS Taberfane, DAS Longgar, DAS Apara, DAS Bemun, DAS Gomogomo, DAS Masiang, DAS Fatibata, DAS Kobadangar, DAS Maikor, DAS Rabal, DAS Korbor, DAS Wokam, DAS Watulai, DAS Kumui, DAS Benjuring, DAS Tragan, DAS Kola, DAS Warilau, DAS Beleting, DAS Ujir, DAS Wasir, DAS Durjela, DAS Nuhurowa, DAS Tayandu pada WS Kepulauan Yamdena-Wetar.
(5) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada CAT dalam kabupaten/kota meliputi:
a. CAT Kai Kecil, CAT Kai Dullah, dan CAT Kai Besar di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
b. CAT Kola, CAT Komfane, CAT Wokam, CAT Kobror, CAT Penambulan, CAT Baun, CAT Workai, CAT Koba, CAT Trangan, dan CAT Maikoor di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
c. CAT Watidal, CAT Larat, CAT Saumlaki, CAT Selaru, CAT Seira, CAT Wuru, dan CAT Wuliaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d. CAT Marsela, CAT Tutuwawang, CAT Tela, CAT Emraing, dan CAT Wetan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
e. CAT Lakor dan CAT Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
a. embung …
a. embung;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. sistem pengamanan pantai.
(2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di Kawasan Perbatasan Negara.
(3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Embung Romean-Romngeur di Kecamatan Yaru dan Embung Aruidas-Tumbur di Kecamatan Wertamrian di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
b. Embung Pota Kecil di Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Embung Pulau Luang di Kecamatan Mdona Hyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
c. Embung Klis di Kecamatan Moa Lakor, Embung Tutukey di Kecamatan Letti, serta Danau Tihu dan Embung Ilwaki di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di:
a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei; dan
c. Kecamatan …
c. Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei.
(6) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan dari dampak abrasi dan gelombang pasang.
(7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan di:
a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, dan Kecamatan Aru Selatan pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Kecil barat, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil pada Gugus Kepulauan Kei;
c. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Tayando, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
d. Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, dan Kecamatan Tanimbar Selatan pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
e. Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Babar Timur, dan Kecamatan Mdona Hyera pada Gugus Kepulauan Babar; dan
f. Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Wetar, dan Kecamatan Damer pada Gugus Kepulauan Terselatan;
g. PPKT …
g. PPKT yang meliputi Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau Batu Goyang, Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batarkusu, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Liran.
(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
a. embung …
a. embung;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. sistem pengamanan pantai.
(2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di Kawasan Perbatasan Negara.
(3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Embung Romean-Romngeur di Kecamatan Yaru dan Embung Aruidas-Tumbur di Kecamatan Wertamrian di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
b. Embung Pota Kecil di Kecamatan Pulau-Pulau Babar dan Embung Pulau Luang di Kecamatan Mdona Hyera di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
c. Embung Klis di Kecamatan Moa Lakor, Embung Tutukey di Kecamatan Letti, serta Danau Tihu dan Embung Ilwaki di Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di:
a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Kei Kecil Barat di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei; dan
c. Kecamatan …
c. Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei.
(6) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan dari dampak abrasi dan gelombang pasang.
(7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan di:
a. Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Tengah, dan Kecamatan Aru Selatan pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Kecil barat, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil pada Gugus Kepulauan Kei;
c. Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau Tayando, dan Kecamatan Pulau-Pulau Kur di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei;
d. Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Yaru, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Wertamrian, dan Kecamatan Tanimbar Selatan pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
e. Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kecamatan Babar Timur, dan Kecamatan Mdona Hyera pada Gugus Kepulauan Babar; dan
f. Kecamatan Moa Lakor, Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kecamatan Wetar, dan Kecamatan Damer pada Gugus Kepulauan Terselatan;
g. PPKT …
g. PPKT yang meliputi Pulau Ararkula, Pulau Karaweira, Pulau Panambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu, Pulau Batu Goyang, Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batarkusu, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Liran.
(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. SPAM jaringan perpipaan; dan
b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
(2) SPAM …
(2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi, dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perbatasan Negara.
(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unit air baku dengan sumber air baku yang berasal dari mata air, sungai, embung, danau dan penampungan air hujan;
b. unit produksi air minum yang meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) untuk melayani:
1. pusat pelayanan perbatasan negara meliputi PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKW Tual-Langgur, Benjina, Batugoyang, Weduar Fer, Larat, Tepa, Tiakur, dan Wonreli;
2. pusat permukiman meliputi:
a) Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b) Kecamatan Dullah Utara dan Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual serta Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c) Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin, dan Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d) Kecamatan …
d) Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan e) Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
c. unit distribusi air minum untuk melayani:
1. pusat pelayanan perbatasan negara meliputi PKSN Dobo, PKSN Saumlaki, PKSN Ilwaki, PKW
Tual Langgur, Benjina, Batugoyang, Weduar Fer, Larat, Tepa, Tiakur, dan Wonreli;
2. pusat permukiman meliputi:
a) Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, dan Kecamatan Aru Selatan Timur di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b) Kecamatan Dullah Utara dan Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual serta Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, dan Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara pada Gugus Kepulauan Kei;
c) Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Kormomolin, dan Kecamatan Nirunmas di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
d) Kecamatan Pulau-Pulau Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan e) Kecamatan Letti, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, dan Kecamatan Wetar di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(4) SPAM …
(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di PPKT berpenghuni meliputi:
a. Pulau Panambulai di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru;
b. Pulau Larat dan Pulau Selaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar;
c. Pulau Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Babar; dan
d. Pulau Meatimiarang, Pulau Leti, Pulau Kisar, Pulau Wetar dan Pulau Liran di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan.
(6) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT berpenghuni yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
(7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.