PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2023 tentang PEMANFAATAN KUOTA TINGKAT TARIF UNTUK IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK TERTENTU BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES)

PERMEN Nomor 22 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Skema Kuota Tingkat Tarif (Tariff Rate Quota) yang selanjutnya disebut TRQ adalah skema pengenaan tarif bea masuk berdasarkan jumlah kuota terhadap produk tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 4. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di INDONESIA. 5. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 6. First Come First Served adalah sebuah metode yang memberikan tarif preferensi in-quota kepada Pelaku Usaha yang melakukan pengajuan Impor terlebih dahulu dalam kerangka TRQ berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the United Arab Emirates) dan memberikan tarif preferensi out-quota kepada Pelaku Usaha dalam hal jumlah kuota yang menggunakan tarif preferensi in-quota telah terpenuhi. 7. Tarif Preferensi In-Quota adalah tarif bea masuk preferensi TRQ yang ditetapkan terhadap barang Impor yang tidak melebihi kuota tahunan TRQ. 8. Pemberitahuan Impor Barang adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku Usaha dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Kepabeanan. 9. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri. 10. Sistem INDONESIA National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 11. Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan awal terhadap Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan pemanfaatan TRQ atas aspek legalitas, jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Baku, kapasitas riil produksi, dan kondisi perusahaan. 12. Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha yang telah melalui proses Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku. 13. Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha untuk memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan TRQ. 14. Surat Keterangan Verifikasi Industri yang selanjutnya disingkat SKVI adalah surat keterangan hasil verifikasi terhadap Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan pemanfaatan TRQ yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi. 15. Periode Importasi adalah rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan tahun takwim yang dapat digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mengimpor Bahan Baku sesuai dengan periode Impor yang tertera pada SKVI. 16. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk melakukan kegiatan Verifikasi Industri. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 18. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian. 19. Direktur adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian. 20. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMANFAATAN SKEMA KUOTA TINGKAT TARIF (TARIFF RATE QUOTA)

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemanfaatan TRQ atas Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan prinsip First Come First Served. (2) Pemanfaatan TRQ atas Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan: a. tahap pertama dilakukan tanpa menggunakan sertifikat TRQ, mulai berlaku 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2024; dan b. tahap kedua dilakukan dengan menggunakan sertifikat TRQ, mulai berlaku 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2032.

Pasal 4

(1) Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan dokumen surat keterangan asal barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the United Arab Emirates). (2) Bea masuk dengan tarif preferensi TRQ dapat diberikan dalam hal dokumen surat keterangan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal Impor Bahan Baku tidak dilengkapi surat keterangan asal barang atau tidak memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the United Arab Emirates) pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang, Pelaku Usaha dikenakan tarif most favoured nation sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

(1) Sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) paling sedikit memuat informasi: a. nomor sertifikat; b. identitas Pelaku Usaha, yang mencakup nama, nomor pokok wajib pajak, nomor induk berusaha, dan jenis angka pengenal Impor; c. rencana importasi Bahan Baku dari Persatuan Emirat Arab yang meliputi nomor pos tarif/harmonized system code TRQ, uraian barang, dan jumlah serta satuan barang; d. Perusahaan Industri yang diperuntukkan, apabila ada; e. tanggal penerbitan dan masa berlaku sertifikat TRQ; dan f. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan sertifikat TRQ. (2) Sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan quick response code (QR Code).

Pasal 9

(1) Sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan. (2) Dalam hal sertifikat TRQ diterbitkan pada bulan Desember, sertifikat TRQ berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun penerbitan. (3) Sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) harus masih berlaku pada saat Impor Bahan Baku mendapatkan nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang dari sistem komputer pelayanan bea dan cukai.

Pasal 10

Informasi kuota tahunan TRQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (7) tercantum dalam SINSW sesuai dengan jumlah kuota yang disepakati berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the United Arab Emirates).

Pasal 11

Dalam hal Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan tanpa menggunakan sertifikat TRQ atau kuota tahunan TRQ telah habis, terhadap Impor Bahan Baku dimaksud dikenakan tarif preferensi out- quota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pos tarif/harmonized system code atas Impor Bahan Baku berdasarkan hasil penelitian oleh pejabat bea dan cukai pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan pos tarif/harmonized system code hasil penelitian merupakan Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha dikenakan tarif preferensi TRQ tertinggi pada pos tarif/harmonized system code yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengenaan tarif preferensi TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan jumlah kuota tahunan TRQ pada tahun fiskal saat Impor Bahan Baku dilakukan.

BAB III

VERIFIKASI AWAL, VERIFIKASI AKHIR, DAN PERUBAHAN SURAT KETERANGAN VERIFIKASI INDUSTRI

Pasal 13

Koreksi

(1) Untuk memperoleh SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Verifikasi Awal kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas dengan mengunggah dokumen berupa: a. perizinan berusaha; b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya, jika ada; c. salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perusahaan; d. nama perusahaan, alamat kantor, dan alamat pabrik; e. daftar kebutuhan Bahan Baku yang meliputi: 1. nama; 2. harga; 3. spesifikasi teknis; 4. nomor pos tarif/harmonized system code TRQ; 5. persediaan; dan 6. rencana jumlah Impor Bahan Baku dari Persatuan Emirat Arab selama Periode Importasi; f. profil perusahaan selama 12 (dua belas) bulan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, yang memuat data: 1. produksi, termasuk penggunaan Bahan Baku; 2. penjualan; 3. tenaga kerja; dan 4. pembayaran pajak; g. dokumen Impor Bahan Baku sejenis yang diimpor sebelumnya berupa: 1. Pemberitahuan Impor Barang; 2. invois; 3. dokumen spesifikasi teknis; dan 4. dokumen pendukung lainnya; dan h. surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan kesediaan Pelaku Usaha untuk diverifikasi. (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Perusahaan Industri, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengunggah dokumen berupa: a. rencana produksi yang meliputi: 1. nama struktur produk; 2. rencana jumlah produksi; dan 3. tata cara perhitungan sendiri (self-assesment) mengenai konversi pemakaian Bahan Baku menjadi hasil produksi; b. data kapasitas terpasang lini produksi; c. gambar alur proses produksi serta daftar dan tata letak (layout) mesin produksi; dan d. dokumen kerja sama atau kontrak pekerjaan antara Perusahaan Industri dan subkontraktornya. (3) Dalam hal permohonan Verifikasi Industri dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengunggah dokumen kontrak kerja sama dengan Perusahaan Industri yang dilengkapi dengan: a. rencana produksi dan konversi penggunaan Bahan Baku serta data kapasitas produksi terpasang dari Perusahaan Industri sebagai dasar perhitungan rencana produksi dan konversi penggunaan Bahan Baku; b. perizinan berusaha dari Perusahaan Industri; dan c. gambar alur proses produksi serta daftar dan tata letak (layout) mesin produksi dari Perusahaan Industri. (4) Permohonan Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Periode Importasi TRQ; dan b. dapat diajukan mulai bulan November sebelum Periode Importasi TRQ yang diajukan.

Pasal 14

(1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dengan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan Perusahaan Industri sektor tertentu yang dapat memanfaatkan TRQ dan menggunakan Bahan Baku plastik sebagai Bahan Baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksinya. (2) Jenis industri sektor tertentu yang dapat memanfaatkan TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan Verifikasi Awal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Dalam hal permohonan Verifikasi Awal diajukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri, Verifikasi Awal juga dilakukan terhadap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dengan Pelaku Usaha. (3) Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan kelengkapan dokumen yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja sama antara Pelaku Usaha dan Lembaga Pelaksana Verifikasi setelah dokumen dinyatakan lengkap; b. pemeriksaan lapangan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Baku, rencana produksi, serta kapasitas produksi; dan c. pemeriksaan kondisi perusahaan sebelum memanfaatkan TRQ, yang memuat profil data produksi, penjualan, tenaga kerja, dan pembayaran pajak tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) Dalam hal diperlukan pengujian spesifikasi Bahan Baku, Pelaku Usaha harus menyerahkan contoh Bahan Baku kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. (5) Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVI paling lama 5 (lima) Hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar. (6) SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisikan laporan hasil Verifikasi Awal yang paling sedikit memuat: a. nomor SKVI; b. nomor pokok wajib pajak; c. nomor perizinan berusaha; d. identitas Pelaku Usaha; e. jenis angka pengenal Impor; f. identitas Perusahaan Industri yang menggunakan Bahan Baku, dalam hal Pelaku Usaha yang mengajukan bukan merupakan Perusahaan Industri; g. kebutuhan importasi Bahan Baku dari Persatuan Emirat Arab yang terdiri atas nama, jenis dan spesifikasi teknis, nomor pos tarif/harmonized system code TRQ, dan jumlah rencana impor barang; h. total rencana produksi; i. konversi penggunaan Bahan Baku menjadi produk; dan j. kapasitas produksi terpasang.

Pasal 16

Dalam pemanfaatan TRQ berdasarkan SKVI yang telah dimiliki, Pelaku Usaha wajib: a. mencatat setiap realisasi importasi Bahan Baku yang menggunakan TRQ berdasarkan SKVI, baik yang menggunakan Tarif Preferensi In-Quota maupun tarif preferensi out-quota; b. melakukan pencatatan dan pemisahan terhadap persediaan Bahan Baku yang diimpor dengan TRQ sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang; dan c. melakukan pencatatan terhadap Bahan Baku yang diimpor dengan TRQ yang digunakan untuk kegiatan produksi sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan SKVI yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5). (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat: a. perubahan elemen data pada SKVI yang telah diterbitkan; dan/atau b. perubahan jumlah rencana Impor Bahan Baku yang dilakukan selama kapasitas produksi Perusahaan Industri masih mencukupi. (3) Permohonan perubahan SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SIINas menyampaikan notifikasi permohonan tersebut kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. (5) Dalam hal permohonan perubahan SKVI merupakan perubahan elemen data pada SKVI yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan pemeriksaan dokumen. (6) Dalam hal permohonan perubahan SKVI merupakan perubahan jumlah rencana Impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan. (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVI perubahan.

BAB Kesatu

Verifikasi Awal

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Verifikasi Akhir

Pasal 17

Koreksi

(1) Pelaku Usaha yang telah selesai melakukan realisasi pemanfaatan TRQ atas Impor Bahan Baku menyampaikan notifikasi melalui SIINas kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi untuk dilakukan Verifikasi Akhir. (2) Dalam hal notifikasi Verifikasi Akhir dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri, Verifikasi Akhir juga dilakukan terhadap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dengan Pelaku Usaha. (3) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengunggah dokumen berupa: a. data realisasi Impor Bahan Baku TRQ; b. data realisasi produksi atas Bahan Baku yang berasal dari pemanfaatan TRQ termasuk barang jadi, barang yang masih dalam proses produksi (work in process), dan skrap; dan c. data persediaan Bahan Baku TRQ. (4) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah selesai melakukan Impor Bahan Baku TRQ terakhir. (5) Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku. (6) Dalam pelaksanaan Verifikasi Akhir, Pelaku Usaha wajib melaporkan Bahan Baku sisa yang menjadi salah satu dasar perhitungan pemberian TRQ untuk periode berikutnya. (7) Berdasarkan Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan penyusunan laporan hasil Verifikasi Akhir. (8) Laporan hasil Verifikasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat: a. realisasi jumlah Bahan Baku yang diimpor; b. realisasi jumlah barang yang dihasilkan, termasuk barang jadi, barang yang masih dalam proses produksi (work in process), dan skrap; c. persediaan Bahan Baku; dan d. kondisi perusahaan sesudah memanfaatkan TRQ yang memuat profil data produksi, penjualan, tenaga kerja, dan pembayaran pajak tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (9) Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan laporan hasil Verifikasi Akhir paling lama 5 (lima) Hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar kepada Pelaku Usaha melalui SIINas.

BAB V

LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 21

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN Lembaga Pelaksana Verifikasi berdasarkan hasil sayembara dengan Keputusan Menteri. (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (3) Dalam melakukan sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk dan MENETAPKAN tim penilai Lembaga Pelaksana Verifikasi. (4) Tim penilai Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: a. menyusun kriteria dan panduan penilaian terhadap calon Lembaga Pelaksana Verifikasi; b. menilai calon Lembaga Pelaksana Verifikasi; c. membuat berita acara hasil penilaian calon Lembaga Pelaksana Verifikasi; dan d. mengusulkan calon Lembaga Pelaksana Verifikasi berdasarkan hasil penilaian tertinggi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 22

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Verifikasi Industri. (2) Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Verifikasi Awal; dan b. Verifikasi Akhir.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Lembaga Pelaksana Verifikasi membuat sistem informasi terintegrasi yang memuat data dan informasi hasil Verifikasi Industri.

Pasal 24

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi wajib menyampaikan laporan tertulis hasil Verifikasi Industri kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun, yang terdiri atas: a. pelaksanaan Verifikasi Industri yang paling sedikit memuat: 1. data perusahaan yang telah diverifikasi; 2. rencana importasi Bahan Baku dan hasil produksi; dan 3. realisasi importasi Bahan Baku; b. analisis perkembangan Perusahaan Industri; c. analisis dampak pemanfaatan TRQ bagi perkembangan industri nasional; dan d. data, informasi, atau keterangan Perusahaan Industri yang telah mengajukan Verifikasi Industri apabila dibutuhkan. (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi tidak diperkenankan memberikan data, informasi, atau keterangan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan TRQ berdasarkan laporan realisasi Impor yang diperoleh melalui SIINas. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja atau kementerian/lembaga terkait. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan dan/atau tindakan pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak Lembaga Pelaksana Verifikasi ditetapkan oleh Menteri. (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk dan MENETAPKAN tim evaluasi kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi. (4) Tim evaluasi kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas: a. menyusun pedoman evaluasi kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi; b. melakukan evaluasi terhadap kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi; dan c. melakukan penilaian terhadap kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 27

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik, Lembaga Pelaksana Verifikasi dapat ditetapkan kembali. (2) Penetapan kembali Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 28

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, Menteri melakukan sayembara ulang. (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang mendapatkan hasil evaluasi kinerja tidak baik, tidak dapat mengikuti sayembara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pemanfaatan TRQ dengan Tarif Preferensi In-Quota atas Impor Bahan Baku pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pelaku Usaha melakukan pengajuan dokumen Pemberitahuan Impor Barang dengan mencantumkan paling sedikit: a. kode fasilitas dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the United Arab Emirates); b. nomor dan tanggal manifes; c. pos tarif/harmonized system code TRQ; d. jumlah barang; dan e. satuan barang. (2) Satuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan satuan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik INDONESIA dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of INDONESIA and the Government of the United Arab Emirates). (3) Terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SINSW melakukan validasi terhadap Pemberitahuan Impor Barang. (4) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sesuai, SINSW melakukan pemotongan kuota tahunan TRQ secara elektronik berdasarkan jumlah barang yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang dan meneruskan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang ke sistem komputer pelayanan bea dan cukai. (5) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak sesuai, SINSW meneruskan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang kepada sistem komputer pelayanan bea dan cukai dan terhadap Impor Bahan Baku tidak dapat diberikan TRQ serta Pelaku Usaha dikenakan tarif most favoured nation sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal kuota tahunan TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis, terhadap Impor Bahan Baku dapat diberikan tarif preferensi out-quota.

(1) Untuk dapat memanfaatkan TRQ dengan Tarif Preferensi In-Quota atas Impor Bahan Baku pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan sertifikat TRQ melalui SINSW. (2) Permohonan penerbitan sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyampaikan: a. daftar Bahan Baku yang dimohonkan sertifikat TRQ, paling sedikit memuat: 1. nama Pelaku Usaha; 2. jenis angka pengenal Impor; 3. nomor pokok wajib pajak; 4. nomor induk berusaha; 5. nomor pos tarif/harmonized system code TRQ; 6. uraian barang; dan 7. jumlah dan satuan barang; b. invois; c. packing list importasi dari Persatuan Emirat Arab; dan d. SKVI. (3) Permohonan penerbitan sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan untuk setiap pengajuan permohonan importasi. (4) SINSW meneruskan permohonan penerbitan sertifikat TRQ kepada Direktur Jenderal melalui SIINas. (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menugaskan Direktur melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen yang diajukan. (6) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat TRQ paling lama 5 (lima) Hari melalui SIINas. (7) SIINas meneruskan sertifikat TRQ ke SINSW untuk disampaikan kepada Pelaku Usaha dan dilakukan pemotongan kuota tahunan TRQ secara elektronik sesuai dengan jumlah barang yang tercantum dalam sertifikat TRQ. (8) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, Direktur Jenderal menolak permohonan penerbitan sertifikat TRQ melalui SIINas yang terintegrasi dengan SINSW. (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima SIINas, Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan penerbitan atau penolakan, sertifikat TRQ diterbitkan secara otomatis oleh SIINas. (10) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan penerbitan atau penolakan penerbitan sertifikat TRQ kepada Direktur. (11) Format sertifikat TRQ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IX

Pasal 34

BAB X

Pasal 35