PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

PERMEN Nomor 25 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang selanjutnya disebut LRT Jabodebek adalah Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. 2. Penyelenggara adalah badan usaha yang ditugaskan untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana LRT Jabodebek. 3. Pendapatan adalah seluruh penerimaan penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek yang merupakan penerimaan kas dari pendapatan tiket dan pendapatan nontiket. 4. Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek adalah jumlah keseluruhan dari pembayaran atas penyelenggaraan prasarana dan penyelenggaraan sarana untuk menyelenggarakan LRT Jabodebek yang ditetapkan oleh Menteri. 5. Kawasan Berorientasi Transit/Transit Oriented Development yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi. 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN. 7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagiananggaran bendahara umum negara. 8. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 10. Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang selanjutnya disebut Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek adalah belanja negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung penyelenggaraan Kereta Api Ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. 11. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan yang diberikan oleh Penyelenggara dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek. 12. Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah akibat pemberian hak yang diberikan kepada Penyelenggara untuk melakukan kegiatan di bidang perkeretaapian umum dalam jangka waktu tertentu. 13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. 16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN LRT JABODEBEK

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah memberikan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada Penyelenggara. (2) Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek diberikan kepada Penyelenggara LRT Jabodebek dalam hal: a. tarif ditetapkan oleh Pemerintah lebih rendah dari keekonomiannya; b. Pendapatan Penyelenggara lebih rendah dari Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang menyebabkan terjadinya selisih arus kas penyelenggaraan LRT Jabodebek, berdasarkan verifikasi oleh instansi pemeriksa yang berwenang; dan c. sepanjang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

(1) Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek merupakan subsidi atas kekurangan arus kas (cash flow gap) yang memperhitungkan: a. subsidi penyelenggaraan prasarana yang besarannya mempertimbangkan seluruh Pendapatan; dan b. subsidi penyelenggaraan sarana untuk meningkatkan keterjangkauan tarif dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (public services obligation). (2) Besaran Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil penjumlahan atas subsidi penyelenggaraan prasarana dan subsidi dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (public services obligation). (3) Alokasi anggaran Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Rencana Kerja Anggaran yang direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian Perhubungan sebelum ditetapkan di dalam DIPA BUN. (4) Komponen dan formula perhitungan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pendapatan yang diperoleh Penyelenggara dari penugasan terdiri atas: a. Pendapatan tiket; b. Pendapatan nontiket prasarana; dan c. Pendapatan nontiket sarana. (2) Pendapatan nontiket prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Pendapatan iklan prasarana; b. Pendapatan terkait Kawasan TOD; c. Pendapatan royalti terkait prasarana; d. Pendapatan perbankan; dan e. Pendapatan lain yang diperoleh dari penyelenggaraan prasarana LRT Jabodebek. (3) Pendapatan nontiket sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Pendapatan iklan sarana; b. Pendapatan royalti terkait sarana; dan c. Pendapatan lain yang diperoleh dari penyelenggaraan sarana LRT Jabodebek. (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman yang timbul dari penyelenggaraan LRT Jabodebek setelah dikurangi: a. biaya operasi, biaya pemeriksaan, dan biaya perawatan; b. bunga pinjaman dan biaya perbankan yang ditagihkan dan jatuh tempo sebelum pembayaran pokok pinjaman; c. marjin Penyelenggara; dan d. pengembalian dana talangan (bridging loan). (5) Besaran marjin Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling besar 10% (sepuluh persen) dan harus mendapat persetujuan dari Menteri. (6) Marjin Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari biaya operasi, biaya pemeriksaan, dan biaya perawatan prasarana dan sarana sesuai dengan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek dituangkan dalam kontrak pelaksanaan subsidi berdasarkan DIPA BUN yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh KPA BUN dengan Direktur Utama Penyelenggara segera setelah diterbitkannya DIPA BUN. (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. para pihak yang menandatangani kontrak; b. kinerja angkutan dan pemenuhan standar pelayanan minimum; c. jangka waktu pelaksanaan; d. tata cara pembayaran; e. kelengkapan administrasi untuk penagihan; f. mekanisme hasil verifikasi; g. hak dan kewajiban para pihak; h. sanksi dan penyelesaian perselisihan; dan i. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Pasal 8

(1) Pembayaran Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada Penyelenggara dilaksanakan setiap bulan. (2) Jumlah dana Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang dibayarkan setiap bulan disesuaikan dengan hasil perhitungan verifikasi administrasi. (3) Penyelenggara mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN.

Pasal 9

(1) KPA BUN melaksanakan verifikasi bulanan dan verifikasi triwulan terhadap pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek. (2) Verifikasi dilakukan terhadap kinerja dan Pendapatan dalam penyelenggaraan LRT Jabodebek. (3) Verifikasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan verifikasi administrasi untuk tagihan bulan berjalan. (4) Verifikasi triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melakukan verifikasi bulanan dan pemantauan lapangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan tagihan dan verifikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pemberian Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Penyelenggara harus membuat pembukuan untuk penyelenggaraan LRT Jabodebek yang terpisah dari pembukuan Penyelenggara untuk kegiatan usaha lainnya. (2) Pembukuan terpisah penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh kegiatan usaha penyelenggaraan LRT Jabodebek dan tidak memasukkan kegiatan usaha yang tidak berhubungan langsung dengan penyelenggaraan LRT Jabodebek. (3) Pembukuan terpisah penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. (4) Pembukuan terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan keuangan periode tiap akhir tahun dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang disampaikan kepada KPA BUN. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh KPA BUN dalam waktu paling lambat bulan Juni pada tahun berikutnya.

Pasal 12

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi atas kinerja pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan realisasi atas kinerja pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja atas penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek serta laporan kinerja keuangan, termasuk ketentuan lain yang diatur dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Penyelenggara bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada KPA BUN.

Pasal 13

(1) KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan dana pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada Penyelenggara yang diajukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan monitoring dalam rangka menjamin kesesuaian data atas pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek.

Pasal 15

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan terhadap pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek. (2) Dalam hal pengawasan dimaksud pada ayat (1) ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek, Direktur Jenderal memberikan teguran dan sanksi. (3) Direktur Jenderal melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek pada tahun berjalan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan berkala atas pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek.

Pasal 17

Dalam rangka penyediaan data dan informasi penyelenggaraan subsidi LRT Jabodebek, Penyelenggara harus menyediakan sistem informasi yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi penambahan biaya penyelenggaraan yang disebabkan oleh kondisi yang berada di luar kendali dari Penyelenggara, Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dukungan Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap penambahan Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang disebabkan oleh: a. keadaan kahar; dan/atau b. sebab lainnya di luar kendali Penyelenggara. (3) Sebab lainnya di luar kendali Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kondisi yang mengubah spesifikasi teknis dan/atau desain sehubungan aspek keselamatan. (4) Keadaan kahar dan/atau sebab lainnya di luar kendali Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Menteri. (5) Dukungan Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi atas penambahan Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

BAB Keenam

Pelaporan

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam rangka pemberian Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Penyelenggara harus membuat pembukuan untuk penyelenggaraan LRT Jabodebek yang terpisah dari pembukuan Penyelenggara untuk kegiatan usaha lainnya. (2) Pembukuan terpisah penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh kegiatan usaha penyelenggaraan LRT Jabodebek dan tidak memasukkan kegiatan usaha yang tidak berhubungan langsung dengan penyelenggaraan LRT Jabodebek. (3) Pembukuan terpisah penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. (4) Pembukuan terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan keuangan periode tiap akhir tahun dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang disampaikan kepada KPA BUN. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh KPA BUN dalam waktu paling lambat bulan Juni pada tahun berikutnya.

Pasal 12

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi atas kinerja pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan realisasi atas kinerja pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja atas penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek serta laporan kinerja keuangan, termasuk ketentuan lain yang diatur dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Penyelenggara bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada KPA BUN.

Pasal 13

(1) KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan dana pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada Penyelenggara yang diajukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keenam

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

BAB Kedelapan

Pasal 15

BAB Kesembilan

Pasal 16

BAB Kesepuluh

Pasal 17

BAB Kesebelas

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23