PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

PERMEN Nomor 5 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut UPT Bidang GTK adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. 2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 4. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru. 5. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Bidang GTK berkoordinasi dengan: a. unit utama di lingkungan Kementerian; b. unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian; c. pemerintah daerah provinsi; d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan e. organisasi lainnya di luar Kementerian.

Pasal 18

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Bidang GTK harus menyusun: a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT Bidang GTK; b. analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Bidang GTK; dan c. program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan UPT Bidang GTK harus: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan UPT Bidang GTK dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing; b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan c. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT Bidang GTK harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT Bidang GTK.

Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT Bidang GTK bertanggung jawab: a. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Tugas dan fungsi UPT Bidang GTK dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja. (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2025 MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, Œ ABDUL MU’TI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Balai Besar GTK) 1 Balai Besar GTK Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 2 Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 3 Balai Besar GTK Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 4 Balai Besar GTK Provinsi Jawa Timur Kota Batu, Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 5 Balai Besar GTK Provinsi D.I. Yogyakarta Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta 6 Balai Besar GTK Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Balai GTK) 1 Balai GTK Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Besar, Aceh Provinsi Aceh 2 Balai GTK Provinsi Sumatera Barat Kota Pariaman, Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 3 Balai GTK Provinsi Riau Kota Pekanbaru, Riau Provinsi Riau 4 Balai GTK Provinsi Jambi Kabupaten Batanghari, Jambi Provinsi Jambi 5 Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang, Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan 6 Balai GTK Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung, Lampung Provinsi Lampung 7 Balai GTK Provinsi Banten Kabupaten Serang, Banten Provinsi Banten 8 Balai GTK Provinsi Bali Kota Denpasar, Bali Provinsi Bali 9 Balai GTK Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat 10 Balai GTK Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur 11 Balai GTK Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat 12 Balai GTK Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda, Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA 13 Balai GTK Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan 14 Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah 15 Balai GTK Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado, Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 16 Balai GTK Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara 17 Balai GTK Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu, Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah 18 Balai GTK Provinsi Maluku Kota Ambon, Maluku Provinsi Maluku 19 Balai GTK Provinsi Papua Kota Jayapura, Papua Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan 20 Balai GTK Provinsi Papua Barat Kabupaten Manokwari, Papua Barat Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya 21 Balai GTK Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (Kantor GTK) 1 Kantor GTK Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 2 Kantor GTK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 Kantor GTK Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu, Bengkulu Provinsi Bengkulu 4 Kantor GTK Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara 5 Kantor GTK Provinsi Sulawesi Barat Kota Mamuju, Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat 6 Kantor GTK Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Provinsi Gorontalo 7 Kantor GTK Provinsi Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara Provinsi Maluku Utara MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL MU’TI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1. BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2. BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kepala Bagian Umum Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Kepala Subbagian Umum Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana 3. Kantor GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL MU’TI Kepala Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27