PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

PERMEN Nomor 35 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

MATERI, PESERTA, PERSYARATAN, DAN METODE UJI KOMPETENSI

Pasal 2

(1) Materi Uji Kompetensi disusun dengan mengacu pada standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran meliputi: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural. (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. (3) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Pasal 3

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas: a. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui perpindahan dari jabatan lain; b. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi; dan c. Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi.

Pasal 4

Pasal 5

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen berupa: a. keputusan kenaikan pangkat dan surat keputusan jabatan terakhir; b. surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. ijazah terakhir yang telah mendapat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara; d. surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling singkat 2 (dua) tahun; e. surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan f. penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen berupa: a. surat pengusulan oleh pejabat pembina kepegawaian; b. surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta belum menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran atau Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan menduduki jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi; c. surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan d. penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen berupa: a. keputusan kenaikan pangkat dan keputusan jabatan terakhir; b. surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. penetapan angka kredit; d. surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan e. penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

(1) Uji Kompetensi menggunakan metode: a. tes tertulis; b. portofolio; c. wawancara; dan/atau d. diskusi kelompok terpumpun. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring. (3) Uji Kompetensi menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh pusat yang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.

BAB Ketiga

Persyaratan Peserta Uji Kompetensi

Pasal 4

Koreksi

(1) Peserta Uji Kompetensi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) di bidang pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembang teknologi pembelajaran paling singkat 2 (dua) tahun; f. tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan g. nilai prestasi kerja dan atau predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian; b. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran berdasarkan kriteria untuk diangkat melalui promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju. (3) Persyaratan peserta Uji Kompetensi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan; e. tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan f. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

BAB Keempat

Dokumen Persyaratan Peserta Uji Kompetensi

Pasal 5

Koreksi

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen berupa: a. keputusan kenaikan pangkat dan surat keputusan jabatan terakhir; b. surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. ijazah terakhir yang telah mendapat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara; d. surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling singkat 2 (dua) tahun; e. surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan f. penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen berupa: a. surat pengusulan oleh pejabat pembina kepegawaian; b. surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta belum menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran atau Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan menduduki jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi; c. surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan d. penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen berupa: a. keputusan kenaikan pangkat dan keputusan jabatan terakhir; b. surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. penetapan angka kredit; d. surat pernyataan pimpinan unit kerja yang dituju mengenai ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan e. penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 7

Koreksi

(1) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran diselenggarakan oleh Instansi Pembina. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai pengguna Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina. (3) Tata cara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian. (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi penyiapan bahan dan pembinaan teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Pasal 9

(1) Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang: a. membentuk dan MENETAPKAN tim Uji Kompetensi; b. MENETAPKAN jadwal Uji Kompetensi; c. MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi; dan d. mengumumkan hasil Uji Kompetensi. (2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur: a. unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan b. Pengembang Teknologi Pembelajaran. (3) Dalam hal diperlukan tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur lain yang relevan. (4) Unsur lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi: a. jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan/atau jabatan fungsional yang pangkat/jabatannya paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat dengan calon peserta Uji Kompetensi; b. akademisi; dan c. jabatan fungsional asesor sumber daya manusia aparatur.

Pasal 10

Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas: a. menyusun materi Uji Kompetensi; b. MENETAPKAN metode Uji Kompetensi; c. memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; d. melaksanakan Uji Kompetensi; dan e. mengolah hasil Uji Kompetensi.

Pasal 11

(1) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan nilai minimal kelulusan. (2) Nilai minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 70 (tujuh puluh) untuk setiap jenjang. (3) Nilai minimal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari akumulasi bobot nilai akhir dari nilai rata-rata materi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. (4) Penghitungan bobot penilaian materi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 70% (tujuh puluh persen). (5) Penghitungan bobot penilaian materi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah akumulasi sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 12

(1) Instansi Pembina MENETAPKAN jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi melalui laman resmi Kementerian. (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit masing-masing mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. (4) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan tim Uji Kompetensi untuk melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi. (5) Tim Uji Kompetensi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi madya untuk ditetapkan sebagai peserta Uji Kompetensi.

Pasal 13

(1) Tim Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. (2) Tim Uji Kompetensi mengolah hasil Uji Kompetensi dan menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina.

Pasal 14

(1) Instansi Pembina MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan hasil Uji Kompetensi melalui laman resmi Kementerian. (3) Penetapan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pertimbangan untuk menerbitkan: a. keputusan pengangkatan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; b. keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi; atau c. keputusan kenaikan jabatan bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran untuk menduduki kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c ditandatangani PyB sesuai dengan jenjang jabatan.

Pasal 15

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi dinyatakan tidak lulus, peserta Uji Kompetensi yang bersangkutan dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang. (2) Peserta Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti materi Uji Kompetensi yang dinyatakan tidak lulus. (3) Peserta Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan kembali dokumen persyaratan administrasi. (4) Peserta Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pelaksanaan Uji Kompetensi ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi.

Pasal 16

Uji Kompetensi dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Petunjuk teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian.

BAB Kedua

Penyelenggara Uji Kompetensi

Pasal 8

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian. (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda, dan Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi penyiapan bahan dan pembinaan teknis Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran.

Pasal 9

(1) Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang: a. membentuk dan MENETAPKAN tim Uji Kompetensi; b. MENETAPKAN jadwal Uji Kompetensi; c. MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi; dan d. mengumumkan hasil Uji Kompetensi. (2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur: a. unit kerja yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan b. Pengembang Teknologi Pembelajaran. (3) Dalam hal diperlukan tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur lain yang relevan. (4) Unsur lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi: a. jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan/atau jabatan fungsional yang pangkat/jabatannya paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat dengan calon peserta Uji Kompetensi; b. akademisi; dan c. jabatan fungsional asesor sumber daya manusia aparatur.

Pasal 10

Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas: a. menyusun materi Uji Kompetensi; b. MENETAPKAN metode Uji Kompetensi; c. memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; d. melaksanakan Uji Kompetensi; dan e. mengolah hasil Uji Kompetensi.

BAB Keempat

Mekanisme Uji Kompetensi

Pasal 12

Koreksi

(1) Instansi Pembina MENETAPKAN jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi melalui laman resmi Kementerian. (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit masing-masing mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. (4) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan tim Uji Kompetensi untuk melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi. (5) Tim Uji Kompetensi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi madya untuk ditetapkan sebagai peserta Uji Kompetensi.

Pasal 13

(1) Tim Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. (2) Tim Uji Kompetensi mengolah hasil Uji Kompetensi dan menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina.

Pasal 14

(1) Instansi Pembina MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan hasil Uji Kompetensi melalui laman resmi Kementerian. (3) Penetapan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pertimbangan untuk menerbitkan: a. keputusan pengangkatan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; b. keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi; atau c. keputusan kenaikan jabatan bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran untuk menduduki kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c ditandatangani PyB sesuai dengan jenjang jabatan.

Pasal 15

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi dinyatakan tidak lulus, peserta Uji Kompetensi yang bersangkutan dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang. (2) Peserta Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti materi Uji Kompetensi yang dinyatakan tidak lulus. (3) Peserta Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan kembali dokumen persyaratan administrasi. (4) Peserta Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pelaksanaan Uji Kompetensi ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi.

(1) Peserta Uji Kompetensi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) di bidang pendidikan, teknologi informasi/komputer, komunikasi/media, dan seni, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembang teknologi pembelajaran paling singkat 2 (dua) tahun; f. tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan g. nilai prestasi kerja dan atau predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Peserta Uji Kompetensi bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian; b. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran berdasarkan kriteria untuk diangkat melalui promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju. (3) Persyaratan peserta Uji Kompetensi bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan; e. tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan f. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

BAB Kelima

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18