PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

PERMEN Nomor 3 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Untuk Proyek Strategis Nasional

Pasal 32A

(1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 32B

BAB Kedua

Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

Pasal 33

Koreksi

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B dan Pasal 33C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Koreksi

(1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan: a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan tukar menukar untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemerintah desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai nilai aset desa berupa tanah yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat serta lokasi tanah pengganti; (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota.

Pasal 33B

(1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, kecamatan, unsur kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi yang membidangi pengelolaan aset desa, serta tenaga penilai yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara. (2) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. hasil Musyawarah Desa; b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya; c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya; d. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa; e. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan f. dokumentasi. (3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan. (4) Biaya-biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33C

(1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33B diutamakan berlokasi di Desa setempat. (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung. (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu wilayah kabupaten/kota. (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara. 10. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33C Kepala Desa mengajukan persetujuan atas permohonan Tukar Menukar kepada Gubenur melalui bupati/wali kota dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah. (2) Bupati/wali kota menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan. (3) Gubernur sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan. (4) Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar. (5) Petunjuk teknis pemberian persetujuan Gubernur sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan gubernur. 11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa, pihak pemilik tanah pengganti, kecamatan, unsur pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi pengelolaan Aset Desa, dan tenaga penilai. (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diketahui oleh pimpinan masing-masing. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. hasil Musyawarah Desa; b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya; c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya; d. berita acara Pencarian tanah pengganti; e. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa; f. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan g. dokumentasi. 12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa MENETAPKAN Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa. 13. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada bupati/wali kota dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan foto copy sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa. (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/wali kota menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 14. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A sampai dengan Pasal 32K berlaku mutatis mutandis terhadap Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 15. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Ketiga

Untuk Bukan Kepentingan Umum

Pasal 38

Koreksi

(1) Tukar Menukar tanah milik Desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non pemerintah/swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah. (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah. (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai; (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32G berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum. 16. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pasal 40

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, huruf i, dan huruf m, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan. (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa, pemohon, pemilik tanah pengganti, penilai serta pihak/instansi terkait. (3) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait. (4) Berita acara tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. hasil Musyawarah Desa; b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya; c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya; d. berita acara pencarian tanah pengganti; e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa; f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti; g. hasil kajian tim kabupaten/kota; dan h. dokumentasi. (5) Izin gubernur dan berita acara tinjauan lapangan disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar. 18. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Penerbitan izin oleh bupati/wali kota, gubernur, dan persetujuan Menteri sebagai dasar Pemerintah Desa untuk MENETAPKAN Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa. (2) Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Desa dengan lampiran berupa dokumen Peraturan Desa, dan foto copy sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa sampai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Keempat

Untuk Kepentingan Desa

Pasal 42

Koreksi

(1) Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang merupakan kewenangan Desa, meliputi: a. tambatan perahu; b. pasar Desa; c. tempat pelelangan ikan Desa; d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa; e. pemandian umum Desa; f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa; g. bangunan kantor desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa; h. embung Desa; i. jalan pertanian Desa; j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa; k. obyek wisata milik Desa; l. pemakaman Desa; m. lapangan olah raga Desa; dan n. kepentingan desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah. (4) Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/atau berlokasi di luar Desa. (5) Tukar Menukar tanah Desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Aset Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. (6) Tukar Menukar tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa; b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat; c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota; d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat; e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; dan f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya. 20. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada bupati/wali kota melalui camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (2) Pelaksanaan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, sampai dengan huruf g, berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan Tukar Menukar untuk kepentingan Desa. (3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh bupati/wali kota diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar. (4) penerbitan persetujuan bupati/wali kota sebagai dasar Pemerintah Desa untuk MENETAPKAN Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa. (5) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa kepada bupati/wali kota. 21. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pengelolaan Aset Desa yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. 22. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disispkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan tukar menukar aset desa berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan: a. Pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah dari para pihak. b. Pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa c. Hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada bupati/wali kota. d. Bupati/wali kota menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan keputusan bupati/wali kota. e. Tim sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota dan pihak instansi terkait lainnya. f. Ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materiil. g. berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f bupati/wali kota memberikan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa; dan h. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai dasar kepala Desa MENETAPKAN peraturan desa mengenai Tukar Menukar tanah kas Desa. 23. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan, Pemanfaatan dan Pengawasannya; dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan tahapan: a. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Menteri melalui bupati/wali kota dan gubernur dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan. b. Bupati/wali kota dan gubernur sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan. c. Sebelum bupati/wali kota menerbitkan izin sebagaimana dimaksud huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian kabupaten/kota dengan keputusan bupati/wali kota; d. Tim kajian sebagaimana dimaksud huruf a diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten/kota yang beranggotakan organisasi perangkat daerah dan terkait lainnya serta dapat mengikutsertakan tenaga penilai; e. Tim sebagaimana dimaksud huruf a bertugas melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh Desa seperti potensi peningkatan ekonomi Desa, pendapatan Desa, dan pembangunan daerah; f. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf c dijadikan sebagai bahan pertimbangan bupati/wali kota dalam menerbitkan izin Tukar Menukar; g. penerbitan surat izin bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar; h. surat izin bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin Tukar Menukar oleh Gubernur; i. sebelum menerbitkan izin Tukar Menukar, Gubernur terlebih dahulu melakukan verifikasi data dan tinjauan lapangan; j. hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf i sebagai pertimbangan gubernur untuk penerbitan izin Tukar Menukar; k. surat izin Tukar Menukar dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf j diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar; l. surat izin Tukar Menukar dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf k disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar; m. Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terlebih dahulu melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan guna memperoleh kebenaran materiil dan formil, sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan persetujuan Tukar Menukar; n. izin sebagaimana dimaksud huruf g dan huruf k, serta hasil verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf j, sebagai dasar pertimbangan Menteri memberikan persetujuan Tukar Menukar; o. Persetujuan Tukar Menukar Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf n diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima hari) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar; 17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2024 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 243 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR … TAHUN … TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, FORMAT LAPORAN ASET DESA DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa KABUPATEN/KOTA---(1)--- PROVINSI ---(2)--- KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(3)--- NOMOR ---(4)--- TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA KEPALA DESA ---(5)---, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal … Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, terhadap Aset Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintahan Desa ditetapkan status penggunaanya oleh Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Desa ---(6)---tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa ---(7)---; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6321); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 4. Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada ---(8)--- MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Aset Desa berupa ---(9)---sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini ditetapkan status penggunaannya menjadi aset milik Pemerintah Desa ---(10)--- untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; KEDUA : Melakukan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan perundang undangan. KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ---(11)--- pada tanggal ---(12)--- Kepala Desa --- (13)---, ---(14) --- Petunjuk Pengisian: (1) : Diisi nama Kabupaten/Kota; (2) : Diisi nama Provinsi; (3) : Diisi Nama Desa; (4) : Diisi Nama Desa; (5) : Diisi Nama Desa: (6) : Diisi Nama Desa; (7) : Diisi Nama Desa; (8) : Diisi Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada (9) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb); (10) : Diisi Nama Desa; (11) : Diisi Nama Desa; (12) : Diisi tanggal, bulan dan tahun SK ditetapkan; (13) : Diisi Nama Desa; (14) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample; Lampiran Keputusan Kepala Desa ---(1)--- Nomor : ---(2)--- Tahun : ---(3)--- Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa DAFTAR ASET DESA …(04)…BERUPA TANAH DESA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA No Nama Barang Kode Barang NUP Luas (M2) Tahun Perolehan No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan Nilai (Rp) Keterangan ---(5)- -- ---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)--- ---(13)--- JUMLAH ------------------------------------------------------ ----(14)---, Tanggal ---(15)--- KEPALA DESA ---(16)--- ---(17)--- Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nama Desa, kecamatan & kabupaten/kota; (2) : diisi nomor sk; (3) : diisi tahun pembuatan sk; (4) : diisi nama Desa; (5) : diisi nomor urut: (6) : diisi nama barang; (7) : diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa; (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris; (9) : diisi luas tanah dalam (m2); (10) : diisi tahun perolehan barang; (11) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/letter c dll); (12) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp); (13) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu); (14) : diisi nama Desa; (15) : diisi tanggal, bulan dan tahun; (16) : diisi nama Desa; (17) : diisi nama kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa. Lampiran Keputusan Kepala Desa ---(1)--- Nomor : ---(2)--- Tahun : ---(3)--- Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa DAFTAR ASET DESA …(4)…BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA No Nama Jenis/ Kendara an Kode Barang NUP/ KIB Merk/ Type Tahun Perolehan No Identitas Nilai Perolehan (Rp) Keterangan (5)- ---(6)--- ---(7)--- (8)--- ---(9)- -- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)--- ---(13)--- No. Polisi : No. BPKB : No. Rangka : No. Mesin : JUMLAH ------------------------------------------------------ ----(14)---, Tanggal ---(15)-- KEPALA DESA ---(16)--- ---(17)--- Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nama Desa, kecamatan & kabupaten/kota; (2) : diisi nomor sk; (3) : diisi tahun pembuatan sk; (4) : diisi nama Desa; (5) : diisi nomor urut: (6) : diisi nama jenis/kendaraan; (7) : diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa; (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris; (9) : diisi merk/type kendaraan; (10) : diisi tahun perolehan kendaraan; (11) : diisi nomor identitas kendaraan; (12) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp); (13) : diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yg dianggap perlu); (14) : diisi nama Desa; (15) : diisi tanggal, bulan dan tahun; (16) : diisi nama Desa; (17) : diisi nama kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa. Lampiran Keputusan Kepala Desa ---(1)--- Nomor : ---(2)--- Tahun : ---(3)--- Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa DAFTAR ASET DESA …(4)…BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA No Nama Barang Kode Barang NUP Merk/ Type Tahun Perolehan Nilai (Rp) Keterangan ---(5)--- ---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)--- JUMLAH --------------------------------------------------- ----(13)---, Tanggal ---(14)--- KEPALA DESA ---(15)--- ---(16)--- Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota; (2) : diisi nomor sk; (3) : diisi tahun pembuatan sk; (4) : diisi nama desa; (5) : diisi nomor urut: (6) : diisi nama barang; (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa; (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris; (9) : diisi merk/type barang; (10) : diisi tahun perolehan barang; (11) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp); (12) : diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yg dianggap perlu); (13) : diisi nama desa; (14) : diisi tanggal, bulan dan tahun; (15) : diisi nama desa; (16) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa. Lampiran Keputusan Kepala Desa ---(1)--- Nomor : ---(2)--- Tahun : ---(3)--- Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa DAFTAR ASET DESA …(4)…BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA No Nama Bangunan Kode Barang NUP Jumlah Lantai Luas Bangunan (M2) No. IMB Tahun Perolehan Nilai (Rp) Keterangan (5)- ---(6)--- ---(7)- -- (8)- ---(9)--- ---(10)--- (11)- ---(12)--- (13)--- ---(14)--- JUMLAH ------------------------------------------------------ ----(15)---, Tanggal ---(16)-- KEPALA DESA ---(17)--- ---(18)--- Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota; (2) : diisi nomor sk; (3) : diisi tahun pembuatan sk; (4) : diisi nama desa; (5) : diisi nomor urut: (6) : diisi nama bangunan; (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa; (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris; (9) : diisi jumlah lantai; (10) : diisi luas bangunan (m2) (11) : diisi nomor ijin mendirikan bangunan; (12) : diisi tahun perolehan bangunan; (13) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp); (14) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu); (15) : diisi nama desa; (16) : diisi tanggal, bulan dan tahun; (17) : diisi nama desa; (18) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa. Lampiran Keputusan Kepala Desa ---(1)--- Nomor : ---(2)--- Tahun : ---(3)--- Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa DAFTAR ASET DESA …(4)…BERUPA JALAN IRIGASI JARINGAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA No Nama Barang Kode Barang NUP Ukuran (M2) Tahun Perolehan Nilai (Rp) Keterangan ---(5)--- ---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)--- JUMLAH ------------------------------------------------------ ----(13)---, Tanggal ---(14)-- KEPALA DESA ---(15)--- ---(16)--- Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota; (2) : diisi nomor sk; (3) : diisi tahun pembuatan sk; (4) : diisi nama desa; (5) : diisi nomor urut: (6) : diisi nama barang; (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa; (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris; (9) : diisi ukuran (Panjang x lebar) m2; (10) : diisi tahun perolehan barang; (11) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp); (12) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu); (13) : diisi nama desa; (14) : diisi tanggal, bulan dan tahun; (15) : diisi nama desa; (16) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa. B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis BERITA ACARA PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS PEMERINTAH DESA ---(1)--- KECAMATAN ---(2)--- KABUPATEN/KOTA ---(3)--- PROVINSI ---(4)--- NOMOR ---(5)--- TAHUN ---(6)--- Pada ---(7)—Tanggal ---(8)--- kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan /penelitian atas aset Desa berupa ---(9)--- Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/ kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ---(10)--- untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ---(11)--- Tahun ---(12)--- dengan dilampiran bukti pendukung antara lain ---(13)--- Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Desa ---(14)---, Tanggal ---(15)-- SEKRETARIS DESA Yang bertanda tangan dibawah ini, Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa Pengurus Aset Desa, ---(16)--- ---(17)--- Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota; (2) : diisi nama kecamatan; (3) : diisi nama kabupaten/kota (4) : diisi nama Provinsi (5) : diisi nomor SK; (6) : diisi tahun pembuatan SK; (7) : diisi nama hari; (8) : diisi tanggal: (9) : diisi nama barang; (10) : diisi nama desa; (11) : diisi nama desa; (12) : diisi tahun berjalan; (13) : diisi SK Tim, daftar barang, alas hak; (14) : diisi nama desa; (15) : diisi tahun berjalan; (16) : diisi nama Sekretaris desa, tanda tangan dan stempel desa; (17) : diisi nama Pengurus/Pengelola Aset Desa dan tanda tangan; C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis KABUPATEN/KOTA---(1)--- PROVINSI ---(2)--- KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(3)--- NOMOR ---(4)--- TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS KEPALA DESA ---(5)---, Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa ---(6)--- disebabkan karena --- (7)--- sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventaris aset desa ---(8)--- Tahun ---(9)---; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Desa ---(10)--- tentang Penghapusan Aset Desa Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6321); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6883); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 5. Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada ---(11)--- Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor -- -(12)--- 2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa --- (13)--- MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Keputusan Kepala Desa ---(14)--- tentang Penghapusan Aset Desa berupa ---(15)--- disebabkan karena ---(16)--- sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.; KEDUA : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset desa ---(17)--- Tahun ---(18)--- sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ---(19)--- pada tanggal ---(20)--- Kepala Desa ---(21)---, ---(22)--- Petunjuk Pengisian: (1) : Diisi nama Kabupaten/Kota; (2) : Diisi nama Provinsi; (3) : Diisi Nama Desa; (4) : Diisi Nomor SK; (5) : Diisi Nama Desa: (6) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb); (7) : Diisi sebab penghapusan; (8) : Diisi nama Desa; (9) : Diisi Tahun; (10) : Diisi nama Desa; (11) : Diisi Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada; (12) : Diisi nomor berita acara; (13) : Diisi bukti dokumen (foto, surat menyurat dll); (14) : Diisi nama desa; (15) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb); (16) : Diisi sebab penghapusan; (17) : Diisi Nama Desa; (18) : Diisi tahun; (19) : Diisi nama Desa; (20) : Diisi tanggal, bulan dan tahun; (21) : Diisi Nama Desa; (22) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel. Lampiran Keputusan Kepala Desa ---(1)--- Nomor : ---(2)--- Tahun : ---(3)--- Tentang: Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis DAFTAR ASET DESA BERSIFAT STRATEGIS …(04)… YANG DIHAPUSKAN No Nama Barang Kode Barang NUP Luas (M2) Merk/ Type Tahun Perolehan No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan Nilai (Rp) Keterangan ---(5)- -- ---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)--- ---(13)-- - ---(14)--- JUMLAH ------------------------------------------------------ ----(15)---, Tanggal ---(16)--- KEPALA DESA ---(17)--- ---(18)--- Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota; (2) : diisi nomor sk; (3) : diisi tahun pembuatan sk; (4) : diisi nama desa; (5) : diisi nomor urut: (6) : diisi nama barang; (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa; (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris; (9) : diisi luas tanah dalam (m2); (10) : diisi merk/type barang; (11) : diisi tahun perolehan barang; (12) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/letter c dll); (13) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp); (14) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu); (15) : diisi nama desa; (16) : diisi tanggal, bulan dan tahun; (17) : diisi nama desa; (18) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa. D. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa BERITA ACARA PENGHAPUSAN ASET DESA PEMERINTAH DESA ---(1)--- KECAMATAN ---(2)--- KABUPATEN/KOTA ---(3)--- PROVINSI ---(4)--- NOMOR ---(5)--- TAHUN ---(6)--- Pada ---(7)—Tanggal ---(8)--- kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan /penelitian atas aset Desa berupa ---(9)--- Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/ kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ---(10)--- untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ---(11)--- Tahun ---(12)--- dengan dilampiran bukti pendukung antara lain ---(13)--- Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Desa ---(14)---, Tanggal ---(15)-- SEKRETARIS DESA Yang bertanda tangan dibawah ini, Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa Pengurus Aset Desa, ---(16)--- ---(17)--- Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota; (2) : diisi nama kecamatan; (3) : diisi nama kabupaten/kota (4) : diisi nama Provinsi (5) : diisi nomor SK; (6) : diisi tahun pembuatan SK; (7) : diisi nama hari; (8) : diisi tanggal: (9) : diisi nama barang; (10) : diisi nama desa; (11) : diisi nama desa; (12) : diisi tahun berjalan; (13) : diisi SK Tim, daftar barang, alas hak; (14) : diisi nama desa; (15) : diisi tahun berjalan; (16) : diisi nama Sekretaris desa, tanda tangan dan stempel desa; (17) : diisi nama Pengurus/Pengelola Aset Desa dan tanda tangan; E. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa KABUPATEN/KOTA---(1)--- PROVINSI ---(2)--- KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(3)--- NOMOR ---(4)--- TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA KEPALA DESA ---(5)---, Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa ---(6)--- disebabkan karena --- (7)--- sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventaris aset desa ---(8)--- Tahun ---(9)---; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Desa ---(10)--- tentang Penghapusan Aset Desa Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6321); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6883); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 5. Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada ---(11)--- Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor -- -(12)--- 2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa --- (13)--- MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KESATU : Keputusan Kepala Desa ---(14)--- tentang Penghapusan Aset Desa berupa ---(15)--- disebabkan karena ---(16)--- sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.; KEDUA : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset desa ---(17)--- Tahun ---(18)--- sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ---(19)--- pada tanggal ---(20)--- Kepala Desa ---(21)---, ---(22)--- Petunjuk Pengisian: (1) : Diisi nama Kabupaten/Kota; (2) : Diisi nama Provinsi; (3) : Diisi Nama Desa; (4) : Diisi Nomor SK; (5) : Diisi Nama Desa: (6) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunandsb); (7) : Diisi sebab penghapusan; (8) : Diisi nama Desa; (9) : Diisi Tahun; (10) : Diisi nama Desa; (11) : Diisi Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada; (12) : Diisi nomor berita acara; (13) : Diisi bukti dokumen (foto, surat menyurat dll); (14) : Diisi nama desa; (15) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb); (16) : Diisi sebab penghapusan; (17) : Diisi Nama Desa; (18) : Diisi tahun; (19) : Diisi nama Desa; (20) : Diisi tanggal, bulan dan tahun; (21) : Diisi Nama Desa; (22) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel. Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa …..(01) …. Nomor : …….(02)……… Tanggal : ……..(03) ……….. Tentang: Penghapusan Aset Desa DAFTAR ASET DESA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR ----(4)---- YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN No Nama Barang Kode Barang NUP Merk /Typ e Tahun Peroleh an No. Identifikasi Nilai Perolehan (Rp) ket ...(05) …. ...(06)…. ...(07)…. ...(08) … ...(09) … ...(10)… ...(11)…. ...(12)…. ...(13)…. No. Polisi : (Rusak berat/tidak diketemuka n dalam pelaksanaa n inventarisa si/Hilang/d ijual dll) No. Mesin : No. Rangka : No. BPKB : Jumlah ---------------------------------------------- 0 KEPALA DESA ….. (13)…… ………… (14)…………. Petunjuk Pengisian: (01) : Diisi Nama Desa; (02) : Diisi Nomor Surat (03) : Diisi Tanggal Surat Keputusan diterbitkan; (04) : Diisi Nana Desa (05) : Diisi Nomor Urut (06) : Diisi Nama Barang yang akan dihapus; (07) : Diisi Kode Barang sesuai Pedum Kodefikasi Aset Desa (08) : Diisi Nomor Urut Pendaftanan Barang dalam buku inventaris (09) : Diisi Merk/Type Barang yang dihapuskan, (10) : Diisi Tahun Perolehan Barang (11) : Diisi Nomor Identifikasi Kendaraan (No. Polisi, Rangka, Mesin dan BPKB) (12) : Diisi Nilai Barang yang dihapus (13) : Diisi Keterangan secara lengkap terkait barang yang dihapus. (14) : Diisi Nama Kepala Desa (15) : Diisi Nama Desa (16) : Diisi Nama Kepala Desa Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa …..(01) …. Nomor : …….(02)……… Tanggal : ……..(03) ……….. Tentang: Penghapusan Aset Desa DAFTAR ASET DESA ……..(04)……… YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN No Nama Barang Kode Barang NUP Merk /Typ e Tahun Peroleh an Nilai Perolehan (Rp) Keterangan ...(05) …. ...(06)…. ...(07)…. ...(08)… ...(09)… ...(10)… ...(11)…. ...(12)…. (Rusak berat/tidak diketemukan dalam pelaksanaan inventarisasi/dijual dll) Jumlah ------------------------------------------------- 0 KEPALA DESA ….. (13)…… ………… (14)…………. Petunjuk Pengisian: (1) : Diisi Nama Desa; (2) : Diisi Nomor Surat (3) : Diisi Tanggal Surat Keputusan diterbitkan; (4) : Diisi Nana Desa (5) : Diisi Nomor Urut (6) : Diisi Nama Barang yang akan dihapus; (7) : Diisi Kode Barang sesuai Pedum Kodefikasi Aset Desa (8) : Diisi Nomor Urut Pendaftanan Barang dalam buku inventaris (9) : Diisi Merk/Type Barang yang dihapuskan, (10) : Diisi Tahun Perolehan Barang (11) : Diisi Nilai Barang yang dihapus (12) : Diisi Keterangan secara lengkap terkait barang yang dihapus. (13) : Diisi Nama Kepala Desa (14) : Diisi Nama Desa (15) : Diisi Nama Kepala Desa Lampiran Keputusan Kepala Desa ---(1)--- Nomor : ---(2)--- Tahun : ---(3)--- Tentang: Penghapusan Aset Desa DAFTAR ASET DESA …(04)… YANG DIHAPUSKAN No Nama Barang Kode Barang NUP Luas (M2) Merk/ Type Tahun Perolehan No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan Nilai (Rp) Keterangan ---(5)- -- ---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)--- ---(13)-- - ---(14)--- JUMLAH ------------------------------------------------------ ----(15)---, Tanggal ---(16)--- KEPALA DESA ---(17)--- ---(18)--- Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota; (2) : diisi nomor sk; (3) : diisi tahun pembuatan sk; (4) : diisi nama desa; (5) : diisi nomor urut: (6) : diisi nama barang; (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa; (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris; (9) : diisi luas tanah dalam (m2); (10) : diisi merk/type barang; (11) : diisi tahun perolehan barang; (12) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/letter c dll); (13) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp); (14) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu); (15) : diisi nama desa; (16) : diisi tanggal, bulan dan tahun; (17) : diisi nama desa; (18) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa. F. Format Laporan Aset Desa Lampiran Provinsi : ---(1)--- Kabupaten : ---(2)--- Kecamatan : ---(3)--- Desa : ---(4)--- LAPORAN ASET DESA SEMESTER/TAHUNAN RINCIAN PERKELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN ---(5)--- KODE NAMA BARANG SATUAN SALDO PER 1 JANUARI 20… MUTASI SALDO PER 31 DESEMBER 20… BERTAMBAH BERKURANG KWAN TITAS NILAI (Rp) KWAN TITAS NILAI (Rp) KWAN TITAS NILAI (Rp) KWAN TITAS NILAI (Rp) ---(6)--- ---(7)--- ---(8)--- ---(9)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)--- ---(13)--- ---(14)--- ---(15)--- ---(16)--- 2.01.01.00 Tanah Kas Desa 2.01.01.01 Tanah Bengkok 2.01.01.02 Tanah Bondo -dst- 3.01.01.00 Alat Besar 3.01.01.01 Traktor -dst- 3.01.02.00 Alat Besar Apung 3.01.02.01 Deredger -dst- 3.01.03.00 Alat Bantu 3.01.03.01 Alat Penarik -dst- 3.02.01.00 Alat Angkutan Darat Bermotor 3.02.01.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan -dst- 3.03.01.00 Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.03.01.01 Alat Bengkel Bengkel Bermesin -dst- 3.04.01.00 Alat Pengelolahan 3.04.01.01 Alat Pengelolahan Tanah dan tanakan -dst- 3.05.01.00 Alat Kantor 3.05.01.01 Mesin Ketik 3.05.01.02 Mesin Hitung/Mesin Jumlah -dst- 3.05.02.00 Alat Rumah Tangga 3.05.02.01 Meubelair 3.05.02.02 Alat Pengukur Waktu -dst- 3.06.01.00 Alat Studio 3.06.01.01 Peralatan Studio Audio -dst- 3.06.02.01 Alat Komunikasi Telepon 3.06.02.02 Alat Komunikasi Radio SSB -dst- 3.06.03.01 Peralatan Pemancar MF/MW 3.06.03.02 Peralatan Pemancar HF/SW -dst- 3.06.04.01 Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System -dst- 3.07.01.01 Komputer Jaringan 3.07.01.02 Personal Komputer (PC) -dst- 3.07.02.01 Peralatan Mainframe 3.07.02.02 Peralatan Mini Komputer -dst- 3.08.01.01 Bor Mesin Tumbuk 3.08.01.02 Bor Mesin Putar -dst- 3.08.02.01 Bangka 3.08.02.02 Pantek -dst- 3.09.01.01 Peralatan Sumur Minyak 3.09.01.02 Sumur Pemboran -dst- 3.09.02.01 RIG -dst- 3.09.03.01 Alat Pengelolahan Minyak 3.09.03.02 Alat Pengelolahan Air -dst- 3.10.01.01 Peralatan Olah Raga Atletikk 3.10.01.02 Peralatan Permainan -dst- 4.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor 4.01.01.02 Bangunan Gudang -dst- 5.01.01.01 Jalan Desa 5.01.01.02 Jalan Khusus -dst- 5.01.02.01 Jembatan Pada Jalan Desa 5.01.02.02 Jembatan Pada Jalan Khusus -dst- 5.02.01.01 Bangunan Waduk Irigasi 5.02.01.02 Bangunan Pengambilan Irigasi -dst- 5.02.02.01 Bangunan Waduk Pasang Surut 5.02.02.02 Bangunan Pengambilan Pasang Surut -dst- 5.02.03.01 Bangunan Waduk Pengembangan Rawa 5.02.03.02 Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa -dst- 5.02.04.01 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.02.04.02 Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai -dst- 5.02.05.01 Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 5.02.05.02 Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 5.02.06.01 Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 5.02.06.02 Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku -dst- 5.02.07.01 Bangunan Pembawa Air Kotor 5.02.07.02 Bangunan Waduk Air Kotor -dst- 5.03.01.01 Instalasi Air Permukaan 5.03.01.02 Instalasi Air Sumber/Mata Air -dst- 5.03.02.01 Instalasi Air Buangan Domestik 5.03.02.02 Instalasi Air Buangan Industri -dst- 5.03.03.01 Instalasi Pengolahan Sampah Organik 5.03.03.02 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik -dst- 5.03.04.01 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan 5.03.04.02 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis -dst- 5.03.05.01 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 5.03.05.02 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) -dst- 5.03.06.01 Instalasi Gardu Listrik Induk 5.03.06.02 Instalasi Gardu Listrik Distribusi -dst- 5.03.07.01 Instalasi lain -dst- 5.04.01.01 Jaringan Pembawa 5.04.01.02 Jaringan Induk Distribusi -dst- 5.04.02.01 Jaringan Transmisi 5.04.02.02 Jaringan Distribusi -dst- 5.04.03.01 Jaringan Telepone diatas Tanah 5.04.03.02 Jaringan Telepone dibawah Tanah -dst- 5.04.04.01 Jaringan Pipa Gas Transmisi 5.04.04.02 Jaringan Pipa Distribusi -dst- 6.01.01.01 Buku 6.01.01.02 Serial -dst- 6.01.02.01 Audio Visual 6.01.02.02 Bentuk mikro (Microform) -dst- 6.01.03.01 Bahan Kartografi 6.01.03.02 Naskah (Manuskrip)/Asli -dst- 6.02.01.01 Alat Musik 6.02.01.02 Lukisan -dst- 6.02.02.01 Pahatan 6.02.02.02 Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen -dst- 6.02.03.01 Tanda Penghargaan -dst- 6.03.01.01 Hewan Pengaman 6.03.01.02 Hewan Pengangkut -dst- 6.03.02.01 Ternak Potong 6.03.02.02 Ternak Perah -dst- 6.03.03.01 Hewan Lainnya -dst- 6.04.01.01 Ikan Budidaya -dst- 6.04.02.01 Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya) -dst- 6.04.03.01 Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) -dst- 6.04.04.01 Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan sebangsanya) -dst- 6.04.05.01 Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan sebangsanya) -dst- 6.04.06.01 Amphibia Budidaya (Kodok dan sebangsanya) -dst- 6.04.07.01 Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya) -dst- 6.04.08.01 Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya) -dst- 6.04.09.01 Algae Budidaya (Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) -dst- 6.04.10.01 Budidaya Bioata Perairan lainnya -dst- 6.05.01.01 Tanaman -dst- 6.06.01.01 Aset Tetap Dalam Renovasi -dst- 7.01.01.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan -dst- 8.01.01.01 Aset Tak Berwujud -dst- 8.02.01.01 Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan -dst- ----(17)---, Tanggal ---(18)--- KEPALA DESA ---(19)--- ---(20)--- Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nama Provinsi; (2) : diisi nama Kabupaten; (3) : diisi nama Kecamatan; (4) : diisi nama Desa; (5) : diisi tahun; (6) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa; (7) : diisi nama barang; (8) : diisi satuan barang; (9) : diisi kwantitas/jumlah barang; (10) : diisi nilai barang (Rp); (11) : diisi kwantitas/jumlah barang; (12) : diisi nilai barang (Rp); (13) : diisi kwantitas/jumlah barang; (14) : diisi nilai barang (Rp); (15) : diisi nilai barang (9 + 11 – 13); (16) : diisi kwantitas/jumlah barang (10 + 12 – 14) (17) : diisi nama desa; (18) : diisi tanggal, bulan dan tahun; (19) : diisi nama desa; (20) : diisi nama kepala desa, tanda dan stempel desa. G. Format Buku Inventaris Aset Desa Lampiran Provinsi : ---(1)--- Kabupaten : ---(2)--- Kecamatan : ---(3)--- Desa : ---(4)--- BUKU INVENTARIS ASET DESA ---(5)--- TAHUN ---(6)--- NO KODE NAMA BARANG NUP MERK/ TYPE BUKTI KEPEMILIKAN TAHUN PEROLEHAN UKURAN (M2) NILAI (Rp) KET -(07)- ---(08)--- ---(09)--- ---(10)--- ---(11)--- ---(12)--- ---(13)--- ---(14)--- ---(15)--- ---(16)--- 2.01.01.00 Tanah Kas Desa 2.01.01.01 Tanah Bengkok 2.01.01.02 Tanah Bondo dst 3.01.01.00 Alat Besar 3.01.01.01 Traktor -dst- 3.01.02.00 Alat Besar Apung 3.01.02.01 Deredger -dst- 3.01.03.00 Alat Bantu 3.01.03.01 Alat Penarik -dst- 3.02.01.00 Alat Angkutan Darat Bermotor 3.02.01.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan -dst- 3.03.01.00 Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.03.01.01 Alat Bengkel Bengkel Bermesin -dst- 3.04.01.00 Alat Pengelolahan 3.04.01.01 Alat Pengelolahan Tanah dan tanakan -dst- 3.05.01.00 Alat Kantor 3.05.01.01 Mesin Ketik 3.05.01.02 Mesin Hitung/Mesin Jumlah -dst- 3.05.02.00 Alat Rumah Tangga 3.05.02.01 Meubelair 3.05.02.02 Alat Pengukur Waktu -dst- 3.06.01.00 Alat Studio 3.06.01.01 Peralatan Studio Audio -dst- 3.06.02.01 Alat Komunikasi Telepon 3.06.02.02 Alat Komunikasi Radio SSB -dst- 3.06.03.01 Peralatan Pemancar MF/MW 3.06.03.02 Peralatan Pemancar HF/SW -dst- 3.06.04.01 Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System -dst- 3.07.01.01 Komputer Jaringan 3.07.01.02 Personal Komputer (PC) -dst- 3.07.02.01 Peralatan Mainframe 3.07.02.02 Peralatan Mini Komputer -dst- 3.08.01.01 Bor Mesin Tumbuk 3.08.01.02 Bor Mesin Putar -dst- 3.08.02.01 Bangka 3.08.02.02 Pantek -dst- 3.09.01.01 Peralatan Sumur Minyak 3.09.01.02 Sumur Pemboran -dst- 3.09.02.01 RIG -dst- 3.09.03.01 Alat Pengelolahan Minyak 3.09.03.02 Alat Pengelolahan Air -dst- 3.10.01.01 Peralatan Olah Raga Atletikk 3.10.01.02 Peralatan Permainan -dst- 4.01.01.01 Bangunan Gedung Kantor 4.01.01.02 Bangunan Gudang -dst- 5.01.01.01 Jalan Desa 5.01.01.02 Jalan Khusus -dst- 5.01.02.01 Jembatan Pada Jalan Desa 5.01.02.02 Jembatan Pada Jalan Khusus -dst- 5.02.01.01 Bangunan Waduk Irigasi 5.02.01.02 Bangunan Pengambilan Irigasi -dst- 5.02.02.01 Bangunan Waduk Pasang Surut 5.02.02.02 Bangunan Pengambilan Pasang Surut -dst- 5.02.03.01 Bangunan Waduk Pengembangan Rawa 5.02.03.02 Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa -dst- 5.02.04.01 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.02.04.02 Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai -dst- 5.02.05.01 Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 5.02.05.02 Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air -dst- 5.02.06.01 Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku 5.02.06.02 Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku -dst- 5.02.07.01 Bangunan Pembawa Air Kotor 5.02.07.02 Bangunan Waduk Air Kotor -dst- 5.03.01.01 Instalasi Air Permukaan 5.03.01.02 Instalasi Air Sumber/Mata Air -dst- 5.03.02.01 Instalasi Air Buangan Domestik 5.03.02.02 Instalasi Air Buangan Industri -dst- 5.03.03.01 Instalasi Pengolahan Sampah Organik 5.03.03.02 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik -dst- 5.03.04.01 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan 5.03.04.02 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis -dst- 5.03.05.01 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 5.03.05.02 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) -dst- 5.03.06.01 Instalasi Gardu Listrik Induk 5.03.06.02 Instalasi Gardu Listrik Distribusi -dst- 5.03.07.01 Instalasi lain -dst- 5.04.01.01 Jaringan Pembawa 5.04.01.02 Jaringan Induk Distribusi -dst- 5.04.02.01 Jaringan Transmisi 5.04.02.02 Jaringan Distribusi -dst- 5.04.03.01 Jaringan Telepone diatas Tanah 5.04.03.02 Jaringan Telepone dibawah Tanah -dst- 5.04.04.01 Jaringan Pipa Gas Transmisi 5.04.04.02 Jaringan Pipa Distribusi -dst- 6.01.01.01 Buku 6.01.01.02 Serial -dst- 6.01.02.01 Audio Visual 6.01.02.02 Bentuk mikro (Microform) -dst- 6.01.03.01 Bahan Kartografi 6.01.03.02 Naskah (Manuskrip)/Asli -dst- 6.02.01.01 Alat Musik 6.02.01.02 Lukisan -dst- 6.02.02.01 Pahatan 6.02.02.02 Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen -dst- 6.02.03.01 Tanda Penghargaan -dst- 6.03.01.01 Hewan Pengaman 6.03.01.02 Hewan Pengangkut -dst- 6.03.02.01 Ternak Potong 6.03.02.02 Ternak Perah -dst- 6.03.03.01 Hewan Lainnya -dst- 6.04.01.01 Ikan Budidaya -dst- 6.04.02.01 Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya) -dst- 6.04.03.01 Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi- Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya) -dst- 6.04.04.01 Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan sebangsanya) -dst- 6.04.05.01 Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan sebangsanya) -dst- 6.04.06.01 Amphibia Budidaya (Kodok dan sebangsanya) -dst- 6.04.07.01 Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura- kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya) -dst- 6.04.08.01 Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya) -dst- 6.04.09.01 Algae Budidaya (Rumput laut dan tumbuh- tumbuhan lain yang hidup di dalam air) -dst- 6.04.10.01 Budidaya Bioata Perairan lainnya -dst- 6.05.01.01 Tanaman -dst- 6.06.01.01 Aset Tetap Dalam Renovasi -dst- 7.01.01.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan -dst- 8.01.01.01 Aset Tak Berwujud -dst- 8.02.01.01 Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan -dst- TOTAL ------------------------------------------------------------------------ ----(17)---, Tanggal ---(18)--- KEPALA DESA ---(19)--- ---(20)--- Petunjuk Pengisian: (1) : diisi nama Provinsi; (2) : diisi nama Kabupaten; (3) : diisi nama Kecamatan; (4) : diisi nama Desa; (5) : diisi nama desa; (6) : diisi tahun; (7) : diisi nomor urut; (8) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa; (9) : diisi nama barang; (10) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris; (11) : diisi merk/type; (12) : diisi bukti dokumen/alas hak barang; (13) : diisi tahun perolehan barang; (14) : diisi luas tanah dalam (m2); (15) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp); (16) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu); (17) : diisi nama desa; (18) : diisi tanggal, bulan dan tahun; (19) : diisi nama desa; (20) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa. MENTERI DALAM NEGERI, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BAB Kesatu

Pasal 32A

Pasal 32B

BAB Kesatu

Pasal 32A

Pasal 32B

Pasal 32C

Pasal 32D

Pasal 32E

Pasal 32F

Pasal 32G

Pasal 32H

Pasal 32I

Pasal 32J

Pasal 32K

BAB Kedua

Pasal 33

Pasal 33A

Pasal 33B

Pasal 33C

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 37A

BAB Ketiga

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB Keempat

Pasal 42

Pasal 42A

Pasal 48

Pasal 48A

Pasal 50A

Pasal II