PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2023 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERMEN Nomor 14 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 7. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. 8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan PNS Daerah yang dapat diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD. 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi. (2) Penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghasilan yang merupakan akumulasi dari komponen penghasilan yang meliputi: a. tunjangan jabatan; b. TPP; dan/ atau c. tunjangan lain yang melekat pada jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional. (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. (5) Penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan: a. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami penurunan, penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan b. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan atau lebih besar dari penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi, penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada jabatan fungsional dimaksud.

Pasal 4

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a diberikan sejak pejabat administrasi dialihkan dan dilantik menjadi pejabat fungsional yang dibuktikan dengan: a. surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan; dan b. surat pernyataan melaksanakan tugas. (2) Dalam hal surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berkenaan. (3) Dalam hal surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya, pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya. (4) Dalam hal surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jatuh pada hari pertama kerja pada bulan berkenaan dan surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jatuh pada hari kerja kedua dan seterusnya bulan berkenaan, pemberian penghasilan diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 5

(1) PA bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan dan pelaksanaan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a. (2) Pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD.

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, PA melakukan: a. perhitungan jumlah tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan yang telah dibayarkan berdasarkan surat keputusan; b. perhitungan TPP yang telah dibayarkan berdasarkan surat keputusan; dan c. pengakumulasian/penjumlahan perhitungan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. (2) Dalam hal berdasarkan pengakumulasian/penjumlahan perhitungan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional mengalami penurunan dibanding penghasilan saat menduduki jabatan administrasi, PA melakukan pemetaan penurunan penghasilan. (3) Pelaksanaan pemetaan penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Berdasarkan pemetaan penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PA membuat daftar perhitungan pembayaran berdasarkan komponen penghasilan yang mengalami penurunan. (2) Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan penghasilan adalah tunjangan jabatan dan/ atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan, daftar perhitungan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan aplikasi gaji. (3) Aplikasi gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aplikasi yang digunakan pemerintah daerah untuk perhitungan pembayaran gaji dan tunjangan. (4) Dalam membuat daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA melakukan penyesuaian pada data referensi tunjangan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional. (5) Pembayaran komponen penghasilan tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji induk atau terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan penghasilan adalah TPP, daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat pembayaran atas penurunan komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) yang belum dapat dibayarkan dan mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran, selisih kekurangan pembayaran tersebut diberikan sebagai kekurangan gaji dan/atau TPP. (2) Kekurangan gaji dan/atau TPP kepada PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar perhitungan pembayaran tersendiri.

Pasal 9

(1) Berdasarkan daftar perhitungan pembayaran atas komponen penghasilan yang mengalami penurunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 8 ayat (2), PA menerbitkan dan mengajukan SPM kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. (2) Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB Kesatu

Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi

Pasal 3

Koreksi

(1) Pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi. (2) Penghasilan yang besarannya tidak mengalami penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghasilan yang merupakan akumulasi dari komponen penghasilan yang meliputi: a. tunjangan jabatan; b. TPP; dan/ atau c. tunjangan lain yang melekat pada jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional. (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. (5) Penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan: a. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami penurunan, penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan b. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan atau lebih besar dari penghasilan pada saat menjadi pejabat administrasi, penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada jabatan fungsional dimaksud.

Pasal 4

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a diberikan sejak pejabat administrasi dialihkan dan dilantik menjadi pejabat fungsional yang dibuktikan dengan: a. surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan; dan b. surat pernyataan melaksanakan tugas. (2) Dalam hal surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berkenaan. (3) Dalam hal surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan dan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya, pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya. (4) Dalam hal surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jatuh pada hari pertama kerja pada bulan berkenaan dan surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jatuh pada hari kerja kedua dan seterusnya bulan berkenaan, pemberian penghasilan diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.

BAB Kedua

Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi

Pasal 5

Koreksi

(1) PA bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan dan pelaksanaan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a. (2) Pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, PA melakukan: a. perhitungan jumlah tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan yang telah dibayarkan berdasarkan surat keputusan; b. perhitungan TPP yang telah dibayarkan berdasarkan surat keputusan; dan c. pengakumulasian/penjumlahan perhitungan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. (2) Dalam hal berdasarkan pengakumulasian/penjumlahan perhitungan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional mengalami penurunan dibanding penghasilan saat menduduki jabatan administrasi, PA melakukan pemetaan penurunan penghasilan. (3) Pelaksanaan pemetaan penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Berdasarkan pemetaan penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PA membuat daftar perhitungan pembayaran berdasarkan komponen penghasilan yang mengalami penurunan. (2) Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan penghasilan adalah tunjangan jabatan dan/ atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan, daftar perhitungan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan aplikasi gaji. (3) Aplikasi gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aplikasi yang digunakan pemerintah daerah untuk perhitungan pembayaran gaji dan tunjangan. (4) Dalam membuat daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA melakukan penyesuaian pada data referensi tunjangan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional. (5) Pembayaran komponen penghasilan tunjangan jabatan dan/atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji induk atau terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan penghasilan adalah TPP, daftar perhitungan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat pembayaran atas penurunan komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) yang belum dapat dibayarkan dan mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran, selisih kekurangan pembayaran tersebut diberikan sebagai kekurangan gaji dan/atau TPP. (2) Kekurangan gaji dan/atau TPP kepada PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar perhitungan pembayaran tersendiri.

Pasal 9

(1) Berdasarkan daftar perhitungan pembayaran atas komponen penghasilan yang mengalami penurunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 8 ayat (2), PA menerbitkan dan mengajukan SPM kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D. (2) Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembayaran penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a kepada pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dihentikan mulai bulan berikutnya sejak pejabat dimaksud mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi. (2) Dalam hal promosi atau mutasi kepegawaian berdasarkan surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan dan pelaksanaan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas jatuh pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, pembayaran penghasilan kepada pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan terhitung mulai bulan berkenaan. (3) Dalam hal surat pernyataan pelantikan/berita acara pelantikan jatuh pada hari pertama kerja pada bulan berkenaan dan surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari kerja kedua dan seterusnya bulan berkenaan, pembayaran penghasilan kepada pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 11

Penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) termasuk dalam hal akumulasi komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) telah sama atau lebih tinggi dengan akumulasi penghasilan pejabat administrasi sebelum dialihkan menjadi pejabat fungsional.

Pasal 12

(1) Pembayaran penghasilan kepada pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a tidak berlaku apabila pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan: a. penghentian pembayaran; atau b. penurunan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. (2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan apabila pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3): a. meninggal dunia; b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau c. mengalami hal lainnya yang menyebabkan penghentian pembayaran penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3): a. mendapatkan hukuman disiplin yang menyebabkan penurunan penghasilan; b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau c. mengalami hal lainnya yang menyebabkan penurunan pembayaran penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan penghentian pembayaran atau penurunan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan mulai bulan berikutnya sejak berlakunya surat keputusan pemberhentian/pengangkatan yang menyebabkan penghentian pembayaran atau penurunan penghasilan.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2023 tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI YANG TERDAMPAK PENATAAN BIROKRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15