Koreksi Pasal 2

(1) Pemerintah daerah wajib menganggarkan penghasilan pejabat administrasi di instansi daerah yang terdampak penataan birokrasi yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Peraturan Menteri ini sebagai pedoman teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi di instansi daerah yang dialihkan menjadi pejabat fungsional di instansi daerah dalam rangka pelaksanaan penataan birokrasi. (3) Pejabat administrasi di instansi daerah yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pejabat administrator yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural eselon IIIa atau eselon IIIb; dan b. pejabat pengawas yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural eselon IVa atau eselon IVb.