PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

PERMEN Nomor 35 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen. 3. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat TDLPK adalah tanda daftar yang diberikan oleh pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 4. Kantor Cabang LPKSM adalah unit atau bagian dari LPKSM induk yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari LPKSM induk atau melaksanakan kegiatan mandiri yang ditetapkan oleh LPKSM induk. 5. Kantor Perwakilan LPKSM adalah unit atau bagian LPKSM yang bertindak mewakili LPKSM induk untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh LPKSM induk. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 7. Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 9. Kepala Dinas adalah kepala unit kerja yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan pada pemerintah daerah provinsi.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENERBITAN TDLPK

Pasal 5

Koreksi

(1) Penanggung jawab atau pengurus LPKSM mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh TDLPK kepada Kepala Dinas di tempat kedudukan atau domisili LPKSM. (2) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi Formulir Permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: a. bagi LPKSM yang berstatus badan hukum: 1. salinan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; 2. Akta Notaris pendirian yang menyatakan LPKSM bergerak di bidang Perlindungan Konsumen; dan 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab atau pengurus LPKSM yang masih berlaku. b. bagi LPKSM yang tidak berstatus badan hukum: 1. Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang menyatakan LPKSM bergerak di bidang Perlindungan Konsumen yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab atau pengurus yang paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang LPKSM Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih berlaku; dan 3. surat keterangan tempat kedudukan/domisili LPKSM Lembaga Swadaya Masyarakat dari Lurah/Kepala Desa setempat. (4) Dalam hal diperlukan, LPKSM harus dapat menunjukan seluruh dokumen asli dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat penyampaian permohonan pendaftaran TDLPK.

Pasal 6

(1) Kepala Dinas menerbitkan TDLPK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima secara lengkap dan benar. (2) TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Formulir TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dalam hal permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan tidak benar, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran TDLPK diterima.

BAB V

PERUBAHAN DATA TDLPK

Pasal 9

Koreksi

(1) LPKSM wajib melaporkan setiap perubahan data TDLPK secara tertulis kepada Kepala Dinas yang menerbitkan TDLPK untuk dilakukan penyesuaian data TDLPK. (2) Dalam hal perubahan data TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait nama, alamat, susunan penanggung jawab atau pengurus dan status hukum LPKSM, penanggung jawab atau pengurus LPKSM melaporkan perubahan data TDLPK dengan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (3) Terhadap perubahan data TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mencabut TDLPK lama dan menerbitkan TDLPK baru. (4) Kepala Dinas menerbitkan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan perubahan data TDLPK diterima. (5) TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan Formulir TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Terhadap laporan perubahan data TDLPK selain sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dilakukan penggantian atau penerbitan TDLPK baru.

Pasal 10

(1) Apabila TDLPK yang telah diperoleh LPKSM hilang atau rusak, LPKSM yang bersangkutan wajib mengajukan penggantian TDLPK secara tertulis kepada Kepala Dinas penerbit untuk memperoleh penggantian TDLPK baru. (2) Pengajuan penggantian TDLPK yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan melampirkan: a. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat bagi TDLPK yang hilang, atau TDLPK asli bagi TDLPK yang rusak; dan b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (3) Kepala Dinas mengeluarkan TDLPK Pengganti dengan dibubuhi kata Duplikat atau Pengganti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengajuan penggantian TDLPK diterima secara lengkap dan benar. (4) TDLPK Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan Formulir TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Dengan diterbitkan TDLPK Pengganti, TDLPK lama yang hilang atau rusak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

Koreksi

(1) LPKSM yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) atau Pasal 11 ayat (1), selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk setiap teguran tertulis. (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) LPKSM dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dalam hal: a. tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 12 ayat (1) setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3); atau b. sedang terlibat perkara pelanggaran pidana terhadap ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. (2) Sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan penetapan pemberhentian sementara kegiatan. (3) Sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku sejak tanggal dimulainya proses perkara sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (4) Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Anggota LPKSM yang dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM yang merupakan anggota dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diberhentikan sementara dari keanggotaannya sampai dengan sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM di cabut.

Pasal 22

(1) Sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dapat dicabut. (2) Pencabutan sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal LPKSM: a. melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 12 ayat (1); atau b. dinyatakan tidak bersalah atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Pencabutan Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Kewenangan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pengenaan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan pencabutan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan TDLPK.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26