PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

PERMEN Nomor 1 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah dalam rangka otonomi khusus. 3. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat. 4. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat RAPPP adalah dokumen penjabaran RIPPP yang memuat sinergi program/kegiatan, sumber pendanaan, dan sinergi antarpelaku pembangunan dengan kerangka waktu sesuai dengan periode rencana pembangunan jangka menengah nasional. 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. 7. Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disingkat RAP adalah dokumen perencanaan tahunan transfer ke daerah untuk penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang berfungsi untuk memastikan penggunaan dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan/atau tambahan dana bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam dalam rangka otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai otonomi khusus. 8. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua, yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua. 12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 14. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua. 15. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 16. Dana Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai otonomi khusus. 17. Dana Bagi Hasil adalah yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 18. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. 19. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua. 20. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural OAP, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. 21. Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disebut SIPPP adalah sistem informasi terintegrasi pendukung penyelenggaraan RIPPP dan RAPPP yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB Kedua

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus

Pasal 6

Koreksi

Musrenbang Otsus dilaksanakan pada: a. tingkat wilayah administrasi provinsi; dan b. tingkat wilayah administrasi kabupaten/kota. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Musrenbang Otsus kabupaten/kota merupakan musyawarah pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi dari tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus. (2) Tahapan Musrenbang Otsus kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya. (3) Pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. tahap persiapan; dan b. tahap pelaksanaan. (4) Musrenbang Otsus kabupaten/kota difasilitasi oleh Bappeda kabupaten/kota terkait. (5) Pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota dipimpin oleh kepala Bappeda kabupaten/kota terkait. (6) Kepala Bappeda kabupaten/kota menjadi ketua tim penyelenggara pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota. (7) Ketua tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) MENETAPKAN tim pelaksana Musrenbang Otsus kabupaten/kota. (8) Peserta dalam Musrenbang Otsus kabupaten/kota terdiri atas: a. bupati/walikota; b. anggota Badan Pengarah Papua perwakilan provinsi; c. Bappeda provinsi; d. dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota; e. perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten/kota; f. perwakilan distrik dan kampung; g. perwakilan unsur tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda; h. perwakilan akademisi; i. perwakilan local champion; j. perwakilan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam lingkup kabupaten/kota; k. pelaku usaha; dan l. penyandang disabilitas. (9) Selain peserta Musrenbang Otsus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau perwakilan mitra pembangunan yang bekerja dalam lingkup kabupaten/kota. (10) Musrenbang Otsus kabupaten/kota akan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan bahan utama untuk menyusun dokumen RAP kabupaten/kota tahun perencanaan berikutnya. (12) Dokumen RAP kabupaten/kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota.

Pasal 8

(1) Dalam rangka persiapan Musrenbang Otsus kabupaten/kota, tim pelaksana Musrenbang Otsus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) melaksanakan persiapan Musrenbang Otsus dengan tahapan sebagai berikut: a. memilah program, kegiatan, dan sub kegiatan hasil Musrenbang tingkat distrik berdasarkan sumber pendanaan dari penerimaan dalam rangka otsus yang prioritas dan strategis serta selaras dengan RAPPP; b. menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis kabupaten/kota yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang selaras dengan RAPPP; dan c. menyusun program prioritas strategis bersama yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus. (2) Persiapan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar kompilasi untuk diinput ke dalam SIPPP. (3) Daftar kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat: a. program percepatan; b. program; c. kegiatan; d. sub kegiatan; e. sumber pendanaan; f. kewenangan; g. klasifikasi belanja; h. target keluaran berupa volume dan satuan; i. indikasi pagu anggaran; j. lokasi pelaksanaan; k. titik koordinat; l. perangkat daerah pelaksana; m. kelompok pembahasan; dan n. keterangan.

Pasal 9

Tahap pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota terbagi ke dalam 2 (dua) sesi, yaitu: a. sesi pleno; dan b. sesi pembahasan.

Pasal 10

(1) Sesi pleno dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota terdiri atas: a. arahan bupati/walikota terkait; b. pemaparan dari kementerian/lembaga terkait; c. pemaparan dari kepala Bappeda terkait; d. penyampaian kriteria penentuan kegiatan strategis dan prioritas pembangunan; dan e. penyampaian teknis pelaksanaan musyawarah, pembacaan agenda, dan tata tertib sesi pembahasan. (2) Pemaparan dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkaitan dengan: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menyampaikan pelaksanaan RIPPP dan RAPPP sebagai pedoman dalam rangka percepatan pembangunan Papua serta hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan pengawalan pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam lingkup penyusunan dokumen perencanaan daerah dan hasil reviu implementasi kebijakan otonomi khusus terkait kewenangan khusus; dan c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyampaikan kebijakan pengelolaan dan urgensi peningkatan kualitas penerimaan dalam rangka otonomi khusus. (3) Pemaparan dari kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan rancangan awal RKPD kabupaten/kota dan prioritas pembangunan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif yang meliputi: a. isu-isu strategis kabupaten/kota; b. tujuan, indikator pencapaian, dan prioritas pembangunan; c. indikasi pagu anggaran penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk kabupaten/kota setempat pada tahun perencanaan berikutnya; dan d. hasil kompilasi program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis dari tahap persiapan Musrenbang Otsus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 11

(1) Sesi pembahasan dimulai dengan pembagian peserta Musrenbang Otsus kabupaten/kota oleh ketua tim penyelenggara ke dalam tiga kelompok, yaitu: a. Papua sehat; b. Papua cerdas; dan c. Papua produktif. (2) Ketua tim penyelenggara menunjuk kepala bidang di Bappeda kabupaten/kota terkait sebagai ketua kelompok sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan: a. Papua sehat; b. Papua cerdas; dan c. Papua produktif. (3) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempersiapkan hal berikut: a. daftar nama dan/atau perwakilan peserta yang akan menandatangani berita acara; b. daftar kompilasi hasil tahap persiapan di SIPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan c. daftar program dan kegiatan strategis dan prioritas yang disampaikan dari sesi pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang selaras dengan RAPPP. (4) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memimpin jalannya pembahasan masing-masing kelompok. (5) Dari hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan kesepakatan dengan klasifikasi: a. direkomendasikan; b. tidak direkomendasikan; dan c. tidak terbahas. (6) Terhadap usulan yang tidak direkomendasikan dan tidak terbahas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, tim penyelenggara dapat mengidentifikasi alternatif sumber pendanaan untuk pelaksanaannya. (7) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan berita acara kesepakatan Musrenbang Otsus kabupaten/kota.

Pasal 12

(1) Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota berupa daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis. (2) Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh peserta Musrenbang Otsus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8). (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan untuk menyusun RAP kabupaten/kota tahun perencanaan berikutnya.

BAB 1

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Kabupaten/Kota

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Tahap pelaksanaan Musrenbang Otsus kabupaten/kota terbagi ke dalam 2 (dua) sesi, yaitu: a. sesi pleno; dan b. sesi pembahasan.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

(1) Musrenbang Otsus provinsi merupakan musyawarah pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi di tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus. (2) Tahapan Musrenbang Otsus provinsi dilaksanakan paling lambat pada bulan April tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya. (3) Pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. tahap persiapan; dan b. tahap pelaksanaan. (4) Musrenbang Otsus provinsi difasilitasi oleh Bappeda provinsi terkait. (5) Pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi dipimpin oleh kepala Bappeda provinsi terkait. (6) Kepala Bappeda provinsi menjadi ketua tim penyelenggara pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi. (7) Ketua tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) MENETAPKAN tim pelaksana Musrenbang Otsus provinsi. (8) Peserta dalam Musrenbang Otsus provinsi terdiri atas: a. gubernur; b. anggota Badan Pengarah Papua perwakilan provinsi; c. MRP; d. DPRP; e. perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; f. perwakilan unsur tokoh adat, agama, perempuan, dan pemuda; g. perwakilan akademisi; h. perwakilan local champion; i. perwakilan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam lingkup provinsi; j. pelaku usaha; dan k. penyandang disabilitas. (9) Selain peserta Musrenbang Otsus provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait dan/atau perwakilan mitra pembangunan yang bekerja dalam lingkup provinsi. (10) Musrenbang Otsus provinsi akan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan bahan utama untuk menyusun dokumen RAP provinsi tahun perencanaan berikutnya. (12) Dokumen RAP provinsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD provinsi.

Pasal 14

(1) Dalam rangka persiapan Musrenbang Otsus provinsi, tim pelaksana Musrenbang Otsus provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) melaksanakan persiapan Musrenbang Otsus dengan tahapan sebagai berikut: a. memilah program, kegiatan, dan sub kegiatan hasil Musrenbang tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan sumber pendanaan dari penerimaan dalam rangka otsus yang prioritas dan strategis serta selaras dengan RAPPP; b. menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis provinsi yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang selaras dengan RAPPP; dan c. menyusun program prioritas strategis bersama yang akan didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus. (2) Persiapan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan daftar kompilasi untuk diinput ke dalam SIPPP. (3) Daftar kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat: a. program percepatan; b. program; c. kegiatan; d. sub kegiatan; e. sumber pendanaan; f. kewenangan; g. klasifikasi belanja; h. target keluaran berupa volume dan satuan; i. indikasi pagu anggaran; j. lokasi pelaksanaan; k. titik koordinat; l. perangkat daerah pelaksana; m. kelompok pembahasan; dan n. keterangan.

Pasal 15

Tahap pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi terbagi ke dalam 2 (dua) sesi yaitu: a. sesi pleno; dan b. sesi pembahasan.

Pasal 16

(1) Sesi pleno dalam pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi terdiri atas: a. arahan gubernur terkait; b. arahan anggota Badan Pengarah Papua perwakilan provinsi terkait; c. pemaparan dari kementerian/lembaga terkait; d. pemaparan dari kepala Bappeda terkait; e. penyampaian kriteria penentuan kegiatan strategis dan prioritas pembangunan; dan f. penyampaian teknis pelaksanaan musyawarah, pembacaan agenda, dan tata tertib sesi pembahasan. (2) Pemaparan dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menyampaikan pelaksanaan RIPPP dan RAPPP sebagai pedoman dalam rangka percepatan pembangunan Papua serta hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan pengawalan pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam lingkup penyusunan dokumen perencanaan daerah dan hasil revieu implementasi kebijakan otonomi khusus terkait kewenangan khusus; dan c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyampaikan kebijakan pengelolaan dan urgensi peningkatan kualitas penerimaan dalam rangka otonomi khusus. (3) Pemaparan dari kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkaitan dengan rancangan awal RKPD provinsi dan prioritas pembangunan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif yang meliputi: a. isu-isu strategis provinsi; b. tujuan, indikator pencapaian, dan prioritas pembangunan; c. indikasi pagu anggaran penerimaan dalam rangka otonomi khusus untuk provinsi setempat pada tahun perencanaan berikutnya; dan d. hasil kompilasi program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis dari tahap persiapan Musrenbang Otsus provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 17

(1) Sesi pembahasan dimulai dengan pembagian peserta Musrenbang Otsus provinsi oleh ketua tim penyelenggara ke dalam tiga (3) kelompok, yaitu: a. Papua sehat; b. Papua cerdas; dan c. Papua produktif. (2) Ketua tim penyelenggara menunjuk kepala bidang di Bappeda provinsi terkait sebagai ketua kelompok sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan: a. Papua sehat; b. Papua cerdas; dan c. Papua produktif. (3) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempersiapkan hal berikut: a. daftar nama dan/atau perwakilan peserta yang akan menandatangani berita acara; b. daftar kompilasi hasil tahap persiapan di SIPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan c. daftar program dan kegiatan strategis dan prioritas yang disampaikan dari sesi pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yang selaras dengan RAPPP. (4) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memimpin jalannya pembahasan masing-masing kelompok. (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan dengan klasifikasi: a. direkomendasikan; b. tidak direkomendasikan; dan c. tidak terbahas. (6) Terhadap usulan yang tidak direkomendasikan dan tidak terbahas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, tim penyelenggara dapat mengidentifikasi alternatif sumber pendanaan untuk pelaksanaannya. (7) Ketua kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan berita acara kesepakatan Musrenbang Otsus provinsi.

Pasal 18

(1) Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi berupa daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan strategis. (2) Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh peserta Musrenbang Otsus provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8). (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan untuk menyusun RAP provinsi tahun perencanaan berikutnya.

BAB 2

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Tahap pelaksanaan Musrenbang Otsus provinsi terbagi ke dalam 2 (dua) sesi yaitu: a. sesi pleno; dan b. sesi pembahasan.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB I

BAB II