PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PERMEN Nomor 21 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA/Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai negeri sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 3. Pegawai Lainnya adalah Pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. 4. Pelaksana Tugas adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. 5. Pelaksana Harian adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. 6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. 7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin Pegawai. 8. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau Pegawai Lainnya yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu. 9. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 10. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 12. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran INDONESIA.

BAB II

TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas dapat dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap. (2) Pejabat definitif berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena: a. pensiun; b. meninggal dunia; c. perpindahan; d. diberhentikan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. tidak dapat melaksanakan tugas jabatan atau penugasan yang lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penunjukan Pelaksana Harian dapat dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara. (2) Pejabat definitif berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti melahirkan; d. cuti karena alasan penting; e. cuti sakit; atau f. tidak dapat melaksanakan tugas jabatan atau penugasan yang kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian terdiri atas: a. Pegawai yang setingkat dengan pejabat definitif yang sedang berhalangan tetap atau berhalangan sementara; b. Pegawai yang satu tingkat dibawah pejabat definitif yang sedang berhalangan tetap atau berhalangan sementara; atau c. pejabat fungsional yang jenjang jabatannya dimungkinkan atau dapat disetarakan dengan jabatan definitif yang sedang berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional dan/atau penyetaraan jabatan.

Pasal 5

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dengan ketentuan: a. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan pimpinan tinggi madya dapat diduduki oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama; b. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan pimpinan tinggi pratama dapat diduduki oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator; c. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pejabat administrator dapat diduduki oleh pejabat administrator atau pejabat pengawas; atau d. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pejabat pengawas dapat diduduki oleh pejabat pengawas atau pejabat pelaksana.

Pasal 6

(1) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan ketentuan: a. pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas; b. dalam hal pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, harus ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN; c. pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas; d. pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan administrator atau pengawas; atau e. pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pengawas. (2) Penunjukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur organisasi.

Pasal 7

Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan didudukinya; dan b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas dilakukan oleh: a. Menteri/Kepala, untuk Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama; atau b. Sekretaris Jenderal, untuk Pelaksana Tugas jabatan administrator dan Pelaksana Tugas jabatan pengawas berdasarkan usulan: 1. pejabat pimpinan tinggi pratama masing- masing unit kerja; 2. kepala Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia; atau 3. pertimbangan lain. (2) Penunjukan Pegawai sebagai Pelaksana Tugas dapat dibahas oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan persetujuan. (3) Penunjukan Pegawai sebagai Pelaksana Harian dilakukan oleh pejabat definitif yang berhalangan sementara. (4) Penunjukan Pegawai sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian ditetapkan dengan Surat Perintah. (5) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak dilantik, diambil sumpah/janji, dan tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 9

Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian berhenti atau diberhentikan dalam hal: a. tidak kompeten dalam menjalankan tugas; b. mengundurkan diri; c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; d. berhalangan sementara atau sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus paling singkat 14 (empat belas) hari kerja; atau e. menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas dapat dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap. (2) Pejabat definitif berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena: a. pensiun; b. meninggal dunia; c. perpindahan; d. diberhentikan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau e. tidak dapat melaksanakan tugas jabatan atau penugasan yang lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penunjukan Pelaksana Harian dapat dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara. (2) Pejabat definitif berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti melahirkan; d. cuti karena alasan penting; e. cuti sakit; atau f. tidak dapat melaksanakan tugas jabatan atau penugasan yang kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 4

Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian terdiri atas: a. Pegawai yang setingkat dengan pejabat definitif yang sedang berhalangan tetap atau berhalangan sementara; b. Pegawai yang satu tingkat dibawah pejabat definitif yang sedang berhalangan tetap atau berhalangan sementara; atau c. pejabat fungsional yang jenjang jabatannya dimungkinkan atau dapat disetarakan dengan jabatan definitif yang sedang berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional dan/atau penyetaraan jabatan.

Pasal 5

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dengan ketentuan: a. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan pimpinan tinggi madya dapat diduduki oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama; b. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan pimpinan tinggi pratama dapat diduduki oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator; c. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pejabat administrator dapat diduduki oleh pejabat administrator atau pejabat pengawas; atau d. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pejabat pengawas dapat diduduki oleh pejabat pengawas atau pejabat pelaksana.

Pasal 6

(1) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan ketentuan: a. pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas; b. dalam hal pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, harus ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN; c. pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas; d. pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan administrator atau pengawas; atau e. pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pengawas. (2) Penunjukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur organisasi.

Pasal 7

Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan didudukinya; dan b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

KEWENANGAN DAN HAK PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 10

Koreksi

Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek: a. organisasi; b. kepegawaian; dan c. alokasi anggaran.

Pasal 11

Koreksi

Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. pengangkatan; b. pemindahan; dan c. pemberhentian, Pegawai.

Pasal 12

Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian meliputi: a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitive sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai; c. MENETAPKAN surat kenaikan gaji berkala; d. MENETAPKAN cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri; e. MENETAPKAN surat tugas/Surat Perintah Pegawai; f. menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai tingkat ringan; g. menyampaikan usul mutasi Pegawai kecuali perpindahan antar instansi; h. memberikan tugas belajar; dan i. mengusulkan Pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 13

Perubahan status hukum pada aspek alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.

Pasal 14

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian. (3) Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan paling lama 3 (tiga) bulan kalender. (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat terlampaui dan belum diangkat pejabat definitif, Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19