PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

PERDA Nomor 1 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian dan usaha kecil dan menengah. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 8. Pelindungan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) 8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pelaku Usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Kecil dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional. 9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat secara bersinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Kecil. 10. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan Pemerintah Provinsi yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Koperasi dah Usaha Kecil. 11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dalam berbagai bidang ekonomi rakyat. 12. Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping Pelaku Usaha dalam berbagai kegiatan program. 13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, Pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha kecil.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 3 Seri E); dan b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Koreksi

(1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (2) Dinas bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2024 Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR, ttd. ADHY KARYONO Diundangkan di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, ttd. BOBBY SOEMIARSONO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (1-97/2024). - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

BAB IV

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IX

BAB X

Pasal 24

BAB XI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27