Koreksi Pasal 12

(1) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi untuk membangun kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perseorangan; b. kelompok masyarakat; c. organisasi kemasyarakatan; d. lembaga pendidikan; dan/atau e. dunia usaha dan dunia industri. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. penyediaan data pelaku Koperasi dan Usaha Kecil yang siap melakukan kemitraan; b. pengembangan proyek percontohan kemitraan; c. dukungan kebijakan; dan d. koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan. (4) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.