PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PERDA Nomor 3 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. 6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN. 8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila. 11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas. 12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas. 13. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional. 14. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan. 15. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri. 16. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi. 17. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18. Hari adalah hari kerja.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

Koreksi

Ormas berhak: a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka; b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pasal 14

Ormas berkewajiban: a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pasal 15

Ormas dilarang: a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik; d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengumpulkan dana untuk partai politik; f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di INDONESIA; h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ORMAS

Pasal 27

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melalui SIORMAS dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi. (2) SIORMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keberadaan; b. kegiatan; dan c. informasi lainya yang dibutuhkan.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri. (2) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin: a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan b. terjaga kerahasiaannya. (3) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Teknologi SIORMAS meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. komputer; b. printer; c. scanner; d. modem; e. server; dan f. perangkat lain yang diperlukan. (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

(1) Operasional SIORMAS dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi. (2) Operator yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi. (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB kedua

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB kesatu

Pasal 13

BAB kedua

Pasal 14

BAB ketiga

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB kesatu

Pasal 18

Pasal 19

BAB kedua

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB kesatu

Pasal 27

BAB kedua

Pasal 28

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

BAB Keempat

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36