Koreksi Pasal 34

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.