PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DANLINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINALINGKUNGAN DI KOTA TASIKMALAYA

PERDA Nomor 4 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 4. Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan yang dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 7. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 8. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 9. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kota Tasikmalaya. 10. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kota Tasikmalaya. 11. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

BAB IV

ASAS

Pasal 5

Koreksi

Penyelenggaraan TJSL dan PKBL dilaksanakan berdasarkan asas: a. deklarasi diri, yaitu menyampaikan data dan informasi lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan pada tahun berikutnya; b. kesepakatan, yaitu komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya; c. kemandirian, yaitu pelaksanaan TJSL dan PKBL merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan secara mandiri; d. keseimbangan, yaitu sasaran kegiatan TJSL dan PKBL dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang; e. kemanfaatan umum, yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (stake holder) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan; f. kebersamaan, yaitu TJSL dan PKBL dilaksanakan oleh perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) lainnya; g. keserasian, yaitu program dan kegiatan TJSL dan PKBL dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah; h. keterpaduan, yaitu program dan kegiatan TJSL dan PKBL dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah; i. keadilan, yaitu TJSL dan PKBL dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran tanpa membeda- bedakan sasaran dan pelaksananya; j. transparansi, yaitu TJSL dan PKBL dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilakukan; k. akuntabilitas, yaitu TJSL dan PKBL dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan; dan l. berwawasan lingkungan, yaitu kegiatan TJSL dan PKBL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Koreksi

Pelaksana TJSL dan PKBL adalah setiap perusahaan yang diwajibkan melaksanakan TJSL atau PKBL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama perusahaan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di Kota Tasikmalaya, baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana.

Pasal 7

Koreksi

Dalam rangka TJSL dan PKBL, perusahaan menyelenggarakan: a. penyusunan, penataan, perancangan dan pelaksanaan kegiatan TJSL atau PKBL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan; b. penumbuhan, pemantapan dan pengembangan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL atau PKBL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan c. penetapan TJSL atau PKBL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan TJSL dan PKBL, Pemerintah Daerah dan Mitra TJSL dan PKBL menyusun perencanaan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendekatan: a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan; b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

Pasal 14

Untuk mewujudkan penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang optimal, maka setiap pelaksanaan TJSL dan PKBL di daerah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi.

Pasal 15

(1) TJSL dan PKBL di Daerah diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut: a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan; c. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat; d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal; e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat; f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan; g. sarana dan prasarana keagamaan; dan h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Daerah. (2) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan data daftar sasaran program.

Pasal 16

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL, yaitu : a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi; b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSL dan PKBL; c. penanggung jawab Perusahaan bersama-sama dengan Walikota melaksanakan penandatanganan naskah kesepahaman bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSL atau PKBL; d. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSL atau PKBL sesuai kesepakatan; dan e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 17

Tim Fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 18

(1) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan pelaporan program TJSL dan PKBL sesuai tugas dan fungsinya. (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi menghimpun masukan dari Mitra TJSL dan PKBL. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan Mitra TJSL dan PKBL.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DANLINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINALINGKUNGAN DI KOTA TASIKMALAYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24