Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Dae...

Pasal 2

(1) Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan dan/atau disimpan di tempat usaha dalam keadaan siap pakai, digunakan untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang yaitu untuk: a. kepentingan umum; b. usaha; c. menyerahkan atau menerima barang; d. menentukan pungutan atau upah; e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan f. melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan di tera ulang. (2) Setiap UTTP yang ditera/ditera ulang wajib memenuhi persyaratan teknis, sesuai standar yang ditetapkan. (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan tera, tera ulang serta pengujian secara berkala.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dilaksanakan di: a. laboratorium UPT-Metrologi Legal; atau b. luar laboratorium UPT-Metrologi Legal. (2) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian. (3) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau Surat Keterangan. Pasal 4 … https://jdih.bandung.go.id

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

UPT-Metrologi Legal dapat menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sekurang-kurangnya harus memiliki: a. gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan; b. sumber daya manusia kemetrologian, c. rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi; dan d. kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah merupakan tempat tera dan/atau tera ulang UTTP yang akomodasi dan kondisinya sesuai peraturan yang berlaku. (2) Peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah merupakan alat- alat ukur standar dan alat penunjang lainnya yang digunakan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang UTTP. (3) Sumber daya manusia kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah merupakan tenaga fungsional Penera yang memiliki status Pegawai Berhak. (4) Kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah merupakan surat keterangan yang menyatakan ruang lingkup pelayanan UTTP. Pasal 7 … https://jdih.bandung.go.id

Pasal 7

(1) UPT-Metrologi Legal dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota. (2) UPT-Metrologi Legal memiliki fungsi pelayanan tera dan/atau tera ulang UTTP di Daerah setempat.

Pasal 8

(1) Tera/tera ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak. (2) Pegawai Berhak mempunyai hak sebagai berikut: a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji; b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan; c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis; d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan e. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan. (3) Pegawai Berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut; a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang; b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang; c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang; d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis; e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis; f. menggunakan … https://jdih.bandung.go.id f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.

Pasal 9

Koreksi

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari pelayanan pengujian terhadap UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. alat ukur panjang; 2. alat ukur permukaan cairan; 3. takaran (takaran kering, takaran basah); 4. tangki ukur; 5. tangki ukur gerak; 6. alat ukur dari gelas; 7. bejana ukur (tidak standar); 8. meter taksi; 9. thermometer; 10. alat ukur cairan minyak; 11. alat ukur gas; 12. meter air; 13. meter cairan minum selain air; 14. meter arus massa; 15. alat … https://jdih.bandung.go.id 15. alat ukur pengisi (filling machine); 16. meter listrik (meter kWh); 17. meter energi listrik lainnya; 18. stopwatch; 19. meter parkir; 20. anak timbangan; 21. timbangan; 22. pencap kartu (printer/recorder); 23. meter kadar air.

Pasal 11

(1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 12

Retribusi Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 13

Koreksi

Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan.

Pasal 14

Koreksi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

(1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah. (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali. BAB V … https://jdih.bandung.go.id

Pasal 13

Koreksi

Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Koreksi

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Koreksi

Masa retribusi meliputi: a. masa retribusi tera dan/atau teraulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah; b. masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 18

Koreksi

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

Pasal 19

Koreksi

Wilayah pemungutan retribusi dipungut di UPT dan di luar UPT tempat pelayanan diberikan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (3) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD. (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Wali Kota. BAB VII … https://jdih.bandung.go.id

Pasal 21

Koreksi

(1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota. (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Pasal 22

Koreksi

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringat/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Koreksi

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang. (2) Ketentuan … https://jdih.bandung.go.id (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk: a. penggantian biaya jasa atas pelayanan tera/tera ulang; b. penerbitan dokumen retribusi; c. pengawasan di lapangan; d. penegakan hukum; dan e. penatausahaan.

Pasal 24

Koreksi

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

(1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota. (3) Keputusan … https://jdih.bandung.go.id (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Wali Kota tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 26

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 27

Koreksi

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota. (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan. (4) SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) Apabila … https://jdih.bandung.go.id (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

Koreksi

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan … https://jdih.bandung.go.id (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 29

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Wali Kota MENETAPKAN Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Koreksi

(1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- undangan di bidang retribusi daerah. (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. memberikan … https://jdih.bandung.go.id b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

Koreksi

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Koreksi

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 33

Koreksi

(1) Wali Kota berwenang mengenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang.

Pasal 34

(1) Wali Kota dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas. (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Koreksi

(1) Wali Kota berwenang mengenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang.

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti … https://jdih.bandung.go.id b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. BAB XVI … https://jdih.bandung.go.id

Pasal 36

Koreksi

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran. (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan kerugian Negara, akan dikenakan pidana sesuai peraturan perundang- undangan. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 37

Koreksi

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 38

Koreksi

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini. Pasal 39 … https://jdih.bandung.go.id

Pasal 39

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 Maret 2017 WALI KOTA BANDUNG, TTD. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL Diundangkan di Bandung pada tanggal 14 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD. YOSSI IRIANTO LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT (3/51/2017). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, SH NIP. 19650715 198603 1 027 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI No Uraian Satuan Tera Tera Ulang Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Penjustiran Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Penjustiran Tarif (Rp) Tarif (Rp) Tarif (Rp) Tarif (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) A Biaya Peneraan 1. UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 m buah 4.000,- - 2.000,- - b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m buah 8.000,- - 4.000,- - c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah buah 8.000,- - 8.000,- - untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan 2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik buah 50.000,- 12.500,- 50.000,- 12.500,- b. Elektronik buah 100.000,- 25.000,- 100.000,- 25.000,- 3. TAKARAN ... LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 5 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 https://jdih.bandung.go.id (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3. TAKARAN (BASAH/KERING) a. Sampai dengan 2 L buah 500,- - 500,- - b. Lebih dari 2 L sampai 25 L buah 1.000,- - 1.000,- - c. Lebih dari 25 L buah 2.000,- - 2.000,- - 4. TANGKI UKUR a. Bentuk Silinder Tegak 1) Sampai dengan 500 kL buah 100.000,- - 100.000,- - 2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut: a) 500 kL pertama buah 100.000,- - 100.000,- - b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL buah 1.500,- - 1.500,- - c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL buah 1.000,- - 1.000,- - d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL buah 100,- - 100,- - e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL buah 50,- - 50,- - f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL buah 30,- - 30,- - Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL b. Bentuk Bola dan Speroidal 1) Sampai dengan 500 kL buah 200.000,- - 200.000,- - 2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut: a) 500 kL pertama buah 200.000,- - 200.000,- - b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL buah 3.000,- - 3.000,- - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) c) Selebihnya … https://jdih.bandung.go.id c) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL buah 2.000,- - 2.000,- - Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL c. Bentuk Silinder Datar 1) Sampai dengan 10 kL buah 200.000,- - 200.000,- - 2) Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut: a) 10 kL pertama buah 200.000,- - 200.000,- - b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap 10 Kl buah 2.000,- - 2.000,- - c) Selebihnya dari 50 kL, setiap 10 kL buah 1.000,- - 1.000,- - Bagian dari kL dihitung satu kL 5. TANGKI UKUR GERAK a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL buah 20.000,- - 20.000,- - 2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut: a) 5 kL pertama buah 20.000,- - 20.000,- - b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL buah 4.000,- - 4.000,- - Bagian dari kL dihitung satu kL b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal 1) Sampai dengan 50 kL buah 80.000,- - 80.000,- - 2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut: a) 50 kL pertama buah 80.000,- - 80.000,- - b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL buah 1.200,- - 1.200,- - c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL buah 1.000,- - 1.000,- - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) d. Selebihnya … https://jdih.bandung.go.id d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL buah 700,- - 700,- - e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL buah 500,- - 500,- - f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL buah 200,- 200,- - g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL buah 50,- - 50,- - Bagian dari kL dihitung satu kL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat 6. ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur buah 20.000,- - 20.000,- - b. Gelas ukur buah 20.000,- - 20.000,- - 7. BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L buah 20.000,- 10.000,- 10.000,- 5.000,- b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L buah 30.000,- 15.000,- 15.000,- 5.000,- c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L buah 40.000,- 20.000,- 20.000,- 5.000,- d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L buah 50.000,- - 30.000,- - e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L buah 10.000,- - 5.000,- - Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L 8. METER ... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) https://jdih.bandung.go.id 8. METER TAKSI buah 10.000,- - 5.000,- - 9. THERMOMETER buah 6.000,- - 3.000,- - 10. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Meter bahan bakar minyak a.1 Meter Kerja untuk setiap jenis media uji 1) Sampai dengan 15 m3/h m3/h 40.000,- 10.000,- 40.000,- 10.000,- 2) Lebih dari 15 m3/h dihitung sebagai berikut: a) 15 m3/h pertama m3/h 40.000,- 10.000,- 40.000,- 10.000,- b) Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h m3/h 2.000,- - 1.000,- - c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h m3/h 1.000,- - 500,- - d) Selebihnya dari 500 m3/h, setiap m3/h bagian dari m3/h dihitung satu m3/h m3/h 300,- - 300,- - a.2 Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak untuk setiap badan ukur buah 40.000,- 10.000,- 20.000,- 5.000,- 11. ALAT UKUR GAS a. Meter Kerja 1) Sampai dengan 50 m3/h buah 2.000,- - 2.000,- - 2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sebagai berikut: a) 50 m3/h pertama m3/h 2.000,- - 2.000,- - b) Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap 10 m3/h m3/h 200,- - 200,- - c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap 10 m3/h m3/h 150,- - 150,- - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) d. Selebihnya … https://jdih.bandung.go.id d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h m3/h 100,- - 100,- - e) Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap 10 m3/h m3/h 50,- - 50,- - Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h b. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur buah 40.000,- 10.000,- 20.000,- 10.000,- 12. METER AIR Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h buah 500,- 250,- 1.000,- 500,- 2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h buah 4.000,- 2.000,- 4.000,- 2.000,- 3) Lebih dari 100 m3/h buah 10.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 13. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m3/h buah 1.500,- 750,- 1.500,- 750,- 2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h buah 5.000,- 2.500,- 5.000,- 2.500,- 3) Lebih dari 100 m3/h buah 12.000,- 6.000,- 12.000,- 6.000,- 14. METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji a. Sampai dengan 10 kg/min buah 50.000,- 10.000,- 50.000,- 10.000,- b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut: 1) 10 kg/min pertama buah 50.000,- 10.000,- 50.000,- 10.000,- 2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min buah 500,- - 500,- - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3) Selebihnya … https://jdih.bandung.go.id 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min buah 200,- - 200,- - 4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min buah 100,- - 100,- - 5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min buah 50,- - 50,- - Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min 15. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media 1. Sampai dengan 4 alat pengisi buah 30.000,- 10.000,- 20.000,- 10.000,- 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi buah 10.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 16. METER LISTRIK (METER kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa buah 40.000,- 15.000,- 40.000,- 15.000,- 2) 1 (satu) phasa buah 12.000,- 5.000,- 12.000,- 5.000,- b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) phasa buah 5.000,- 2.000,- 5.000,- 2.000,- 2) 1 (satu) phasa buah 1.500,- 600,- 1.500,- 600,- c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa buah 3.000,- 1.200,- 3.000,- 1.200,- 2) 1 (satu) phasa buah 1.000,- 400,- 1.000,- 400,- 17. Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 16 huruf a, b dan c 18. STOP WATCH buah 3.000,- - 2.000,- - (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 19. METER PARKIR … https://jdih.bandung.go.id 19. METER PARKIR buah 6.000,- 2.500,- 6.000,- 2.500,- 20. ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg buah 1.000,- 300,- 500,- 300,- 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg buah 800,- 300,- 800,- 200,- 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg buah 2.000,- 500,- 1.000,- 300,- 21. TIMBANGAN a. Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg buah 3.000,- 500,- 1.500,- 500,- b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg buah 4.000,- 1.000,- 2.000,- 1.000,- c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg buah 6.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,- d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg buah 8.000,- 2.500,- 4.000,- 1.500,- e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg buah 20.000,- 5.000,- 10.00,- 3.000,- b. Lebih dari 3.000 kg Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton ton 5.000,- 2.000,- 3.000,- 1.000,- c. Timbangan ban berjalan 1) Sampai dengan 100 ton/h buah 100.000,- 50.000,- 100.000,- 50.000,- 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h buah 200.000,- 100.000,- 200.000,- 100.000,- 3) Lebih besar dari 500 ton/h buah 300.000,- 150.000,- 300.000,- 150.000,- (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) d. Timbangan dengan dua rentang ukur (multi range) atau lebih, dan dengan d. Timbangan … https://jdih.bandung.go.id sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 21 huruf a, b dan c. 22. PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS buah 10.000,- 5.000,- 2.500,- 1.500,- 23. METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi buah 10.000,- 2.500,- 5.000,- 2.500,- b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi buah 15.000,- 5.000,- 7.500,- 3.000,- c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi buah 20.000,- 10.000,- 10.000,- 5.000,- 24. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 23, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam. buah 2.500,- - 2.500,- - B. Biaya tambahan: 1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu: a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg. buah 2.500,- b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas. buah 5.000,- c. Timbangan elektronik untuk semua buah 7.500,- b. Timbangan … https://jdih.bandung.go.id kapasitas. 2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut. buah 3.500,- 3. UTTP yang ditanam buah 2.500,- 4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus buah 3.000,- 5. UTTP yang ditera dan tera ulang di tempat pakai atas permohonan pemilik: a. Pompa Ukur BBM b. Timbangan Mekanik kapasitas : - Sampai dengan 25 kg - Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg - Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg - Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg - Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg c. Timbangan Elektronik kapasitas : - Sampai dengan 25 kg - Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg - Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg - Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg - Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg d. Timbangan Jembatan kapasitas : - Lebih kecil dari 20.000 kg buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah 100.000,- 10.000,- 15.000,- 25.000,- 50.000,- 75.000,- 25.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,- 150.000,- 500.000.- https://jdih.bandung.go.id - Dari 20.000 kg – 50.000 kg - Lebih dari 50.000 kg – 100.000 kg e. Timbangan Pengisi kapasitas : - 1 kg – 200 kg - 201 kg – 500 kg - 501 kg – 1.000 kg - 1.001 kg – 5.000 kg f. Tangki Ukur Mobil kapasitas : - Sampai dengan 5.000 liter - 5.001 liter – 8.000 liter - 8.001 liter – 16.000 liter - 16.001 liter – 24.000 liter - 24.001 liter – 32.000 liter g. Meter Arus Kerja h. Tangki Ukur Silinder 1) Tangki Ukur Silinder Datar 2) Tangki Ukur Silinder Tegak/Tangki Ukur Bola : a) Sampai dengan 500 KL b) > 500 KL – 1.000 KL c) > 1.000 KL – 2.000 KL d) > 2.000 KL – 5.000 KL e) > 5.000 KL – 10.000 KL f) 10.000 KL – 20.000 KL g) > 20.000 KL i. Meter Kadar Air j. Ukuran Arus : 1) Meter kWh 1 Fhasa 2) Meter kWh 3 Fhasa 3) Meter Air Rumah Tangga 4) Meter Air Industri :  Tera buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah unit liter unit unit unit unit unit unit unit unit buah buah buah buah 750.000,- 1.000.000,- 100.000,- 150.000,- 250.000,- 500.000,- 250.000,- 300.000,- 600.000,- 900.000,- 1.200.000,- 250.000,- 50,- 1.000.000,- 1.500.000,- 2.000.000,- 2.500.000,- 3.500.000,- 4.500.000,- 5.500.000,- 50.000,- 1.000,- 11.500,- 700,- 18.000,- 1). Meter … https://jdih.bandung.go.id  Tera ulang k. Bejana Ukur - 5 liter – 20 liter - 50 liter – 100 liter - 200 liter – 500 liter - 1.000 liter – 5.000 liter l. Meter Taksi m. Counter Meter buah buah buah buah buah unit unit 187.000,- 150.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 10.000,- 25.000,- 6. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP) set 5.000,- Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, H. BAMBANG SUHARI, SH NIP. 19650715 198603 1 027 WALI KOTA BANDUNG, TTD. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2017 Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

Pasal 29

BAB XII

Pasal 30

BAB XIII

Pasal 31

BAB XIV

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 32

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 33

Pasal 34

BAB XV

Pasal 35

BAB XVI

Pasal 36

Pasal 37

BAB XVII

Pasal 38

Pasal 39