Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang JASA KONSTRUK...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 7. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. 10. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. 11. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatannya bergerak dibidang Jasa Konstruksi. 12. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing. 13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. 14. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. 15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. 18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 19. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi dan tenaga kerja konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi. 20. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi. 21. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi jasa konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi. 22. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

Pasal 2

Koreksi

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berdasarkan pada asas: a. kejujuran dan keadilan; b. manfaat; c. kesetaraan; d. keserasian; e. keseimbangan; f. profesionalitas; g. kemandirian; h. keterbukaan; i. kemitraan; j. keamanan dan keselamatan; k. kebebasan; l. pembangunan berkelanjutan; dan m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Koreksi

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk : a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Koreksi

Ruang lingkup pengaturan Jasa Konstruksi meliputi : a. kewenangan penyelenggaraan jasa konstruksi daerah; b. struktur usaha jasa konstruksi; c. penyelenggaraan jasa konstruksi; d. pelatihan tenaga terampil konstruksi; e. sistem informasi jasa konstruksi; f. penerbitan izin usaha jasa konstruksi; g. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; h. partisipasi masyarakat; dan i. sanksi administratif.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan pada sub urusan jasa konstruksi meliputi : a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; c. penerbitan perizinan berusaha bidang Jasa Konstruksi dengan kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi. (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

STRUKTUR USAHA JASA KONTRUKSI

BAB V

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

BAB VI

PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 44

Koreksi

(1) Dalam rangka penguatan tenaga kerja konstruksi, Bupati menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. (2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan metode pelatihan yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. (3) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktifitas kerja.

Pasal 45

Koreksi

(1) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diperuntukkan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi dalam jenjang jabatan: a. teknisi atau analis; dan b. operator. (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan: a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah; b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan; c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan; d. pelaksanaan pelatihan; e. fasilitasi pembiayaan sertilikasi tenaga kerja terampil; dan f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi. (3) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga terampil konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 46

Koreksi

(1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Bupati melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem informasi terintegrasi jasa konstruksi cakupan daerah. (2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan: a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi. (3) Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi kepada Dinas dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.

Pasal 47

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi tahapan: a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah; b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah; c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah; dan d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

BAB VIII

PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB IX

PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 60

Koreksi

(1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (2) Pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan; c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau d. tertib kinerja penyedia jasa konstruksi. (5) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tim Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

(1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a meliputi : a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa; b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi; c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi; d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi; e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi. (2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.

Pasal 62

(1) Pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b meliputi: a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah kabupaten; b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi; c. kesesuaian bentuk dan kualilikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi; d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan. (2) Pengawasan tertib perizinan tata bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengawasan ` Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah kabupaten. (4) Pengawasan terhadap segmentasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

Pasal 63

(1) Pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap: a. fungsi peruntukannya; b. rencana umur Konstruksi; c. kapasitas dan beban; dan d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi. (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

Koreksi

(1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dikenai sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. denda administratif, dan/atau c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Koreksi

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Koreksi

Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetapkan di Situbondo, Pada Tanggal 10 Juli 2023 BUPATI SITUBONDO ttd. KARNA SUSWANDI Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 10 Juli 2023 SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO ttd. WAWAN SETIAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 77-2/2023 SALINAN sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si Pembina (IV/a) 19831221 200604 2 009

Koreksi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang JASA KONSTRUKSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

BAB V

BAB VI

Pasal 44

Pasal 45

BAB VII

Pasal 46

Pasal 47

BAB VIII

BAB IX

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

BAB X

BAB XI

Pasal 73

BAB XII

Pasal 74

Pasal 75