PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewen€ulg, tugas dan kewqiiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaa-n kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, karalg taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 14. Lembaga Penyelenggara Pemerintah adalah Lembaga Negara yang menjalankan fungsi Eksekitif, Legislative atau Yudikatif dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara. 15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 16. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. 17. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang selanjutnya di singkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran. 18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB VIII

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 27

Koreksi

(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. (21 tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan b. tunjangan lainnya. (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan tunjangan kedudukan. (4) tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. (5) tunjangan lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja. (6) tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. (71 tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Pendapatan Asli Desa. (8) tunjangan pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dalam APBDesa. (9) ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh bendahara Desa. (21 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. (3) Pertanggungjawaban keuangan BPD disampaikan dalam laporan hasil kerja BPD yang selanjutnya menjadi bagian dari Peraturan Desa tentang Pertanggungiawaban APBDesa. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Anggota BPD dapat diberikan tunjangan hari raya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa. (21 Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Anggota BPD sesuai ketentuan pemberian Tunjangan hari raya kepada Aparatur Pemerintah Desa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya bagi Anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati. BAB Ix TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MEI{YALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 31

(1) Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, paling sedikit I (satu) tahun sekali BPD meminta masukan dari masyarakat mengenai usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (21 Usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa selanjutnya ditindaklanjuti BPD bersama Pemerintah Desa.

Pasal 32

(1) BPD menampung dan menghimpun laporan dari masyarakat baik berbentuk lisan atau tulisan yang berupa pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat lainnya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (21 Laporan dari masyarakat tersebut ditindaklanjuti, dan pemberian keterangan/jawaban kepada masyarakat sudah harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah laporan tersebut diterima oleh BPD. (3) Pelaksanaan kegiatan mencrmpung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD. (41 Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 30

(1) Anggota BPD diberikan Jaminan Sosial Ketenagalerjaan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pembayaran dan pembebanan iuran jaminan sosial mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cana menggali dan menampung aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan Tata Tertib BPD.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 30

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35

BAB XII

Pasal 36