PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PERDA Nomor 10 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas. 9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SilPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. 10. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. 12. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. 13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. 15. Pendapatan Hibah adalah bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 18. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. 20. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya berwujud yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan memenuhi batas kapitalisasi aset tetap. 21. Pengeluaran Daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. 22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Koreksi

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas: a. lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; b. lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; c. lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; d. lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; e. lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; f. lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; g. lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; h. lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; i. lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; j. lampiran XI Daftar Piutang Daerah; k. lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; l. lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; m. lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); n. lampiran XV Daftar Dana Cadangan; TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 I. UMUM APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana telah dibahas disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun Anggaran 2024 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial dan perkembangan nasional terkini, Kinerja APBD Tahun 2023 serta langkah antisipasi yang telah ditempuh di tahun 2023, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2024. APBD Tahun Anggaran 2024 tetap berpedoman pada urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang terkait dan nama program. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Perumusan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi anggaran, dimana Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17